PADA titik manakah kita menemukan aspek moral “berakhlak” dari 11 pasal Kode Etik Jurnalistik?

Rasa-rasanya, tak satu pun pasal yang tidak memuat substansi moral itu sebagai syarat mutlak profesionalitas wartawan.

Saya menyimpulkannya sebagai “iktikad fungsional” untuk menjabarkan fungsi media dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni memberi informasi, memberi edukasi, memberi hiburan, dan menjalankan kontrol sosial.

Bayangkanlah, tanpa kemuliaan perilaku (akhlaqul karimah), apakah mungkin fungsi-fungsi media itu bisa dipancarkan? Tanpa menjabarkan etika sebagai pedoman berperilaku (akhlak), apakah mungkin wartawan menghadirkan atmosfer profesionalitas dari dalam dirinya, untuk ekosistemnya?

Dengan melihat realitas perkembangan praksis-etis dalam praktik kewartawanan, sejauh ini, sangatlah mengena tema Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI kerja sama dengan Kementerian BUMN yang hari-hari ini sedang bergulir, “Menciptakan Wartawan Profesional dan Berakhlak”.

Antara Iktikad dan Tujuan
Akhlak, dalam perspektif kerja jurnalistik, adalah kemasan kolaboratif antara iktikad dan tujuan. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam karya legendaris Elemen-elemen Jurnalisme, merumuskan narasi yang memikat, “Berikan sinar, dan orang-orang akan menemukan jalannya…”

Tujuan menemukan kebenaran, yang dalam Kitab Suci dinarasikan sebagai “min-adzulumaat ila-annuur” (dari kegelapan menuju cahaya), membutuhkan kinerja akhlak yang penuh loyalitas dalam iktikad luhur memberi informasi, mengedukasi, menghibur, dan menjalankan kontrol sosial.

Ketika tujuan mulia itu terusik oleh aneka kepentingan yang secara alamiah berpotensi muncul dalam praktik kehidupan manusia — termasuk wartawan –, sangatlah mungkin standar perilaku tak lagi diukur dari parameter iktikad. Akhlak boleh jadi menjadi pertimbangan nomor sekian, dibenamkan oleh tujuan-tujuan yang bernilai “bias”.

Dan, realitasnya, praktik profesi di dunia kewartawanan bagai tak pernah selesai berdinamika dengan aneka kisah pelanggaran profesionalitas.

Tiga Sumber
Umumnya, pelanggaran-pelanggaran etika jurnalistik bersumber dari:

Pertama, ketidakpahaman tentang kemuliaan profesi ini. Tak sedikit orang yang memandang secara instan, dengan menyandang profesi wartawan mereka bakal memiliki posisi tawar untuk menekan orang-orang atau instansi tertentu, yang dijadikan sumber memeroleh atau meraih kepentingannya.

Tak jarang mereka hadir di kancah kewartawanan dengan bekal minim kecakapan teknis. Dan, dalam tingkat terendah, melakukan praktik pemerasan dengan beragam modusnya.

Kedua, sumber pelanggaran itu berupa kenyataan betapa banyak wartawan yang sejatinya paham tentang nilai-nilai jurnalistik, namun tidak berusaha menghindarkan diri dari hasrat melanggar.

Artinya, ketika ada kesempatan, dia akan mengambilnya tanpa memedulikan apakah itu membelakangi etika kewartawanan atau tidak.

Ketiga, mereka yang paham tentang etika jurnalistik — dalam posisi sebagai pengambil kebijakan di media –, namun justru sengaja mencari celah untuk kepentingan tertentu.

Pada jenis sumber pelanggaran yang ketiga ini, bukan tidak mungkin yang melakukan adalah wartawan yang sudah dinyatakan tersertifikasi, apakah dari level Muda, Madya, atau Utama.

Walaupun telah mengikuti uji kompetensi yang antara lain melewati mata uji Hukum Pers dan Kode Etik Jurnalistik, namun lantaran menghayatinya hanya dari level “permukaan”, maka etika sekadar lewat sebagai pemenuhan “administratif”, belum menjadi “sikap hidup”, atau semacam “darah yang mengalir dalam nadi kewartawanannya”.

Sikap-sikap oportunistik, termasuk dalam keterlibatan pemberitaan politik-kekuasaan, menjadi contoh nyata mereka “paham etika tetapi berupaya menyiasatinya” untuk orientasi non-jurnalistik.

Baik dari sumber pelanggaran pertama, kedua, maupun ketiga, masalah yang kita temukan adalah tipisnya penghayatan keakhlakan dalam menjalani profesi yang hakikatnya sudah diikat dengan moralitas kode etik.

Kode etik belum merasuk sebagai “akhlak profetik” untuk selain melindungi wartawan dari kmungkinan celah sosial dan hukum, juga untuk menegaskan tentang tujuan berjurnalistik dan bermedia dalam ungkapan “iktikad fungsional”.

Menurut saya, organisasi profesi kewartawan seperti PWI sudah secara tepat menguatkan ikhtiar penyegaran sikap profesional itu dengan tagline “Menciptakan Wartawan Profesional dan Berakhlak”.

Gelaran UKW bersama BUMN dengan tagline itu harus dijadikan sikap bersama, terus menerus dikampanyekan dengan persuasi masif.

“Berakhlak” adalah “way of life” wartawan yang merupakan kristalisasi nilai-nilai Kode Etik Jurnalistik. Kita jangan sekadar menjadikannya sebagai jargon yang menebar pesona namun tak punya “tenaga”.

— Amir Machmud NS; wartawan suarabaru.id, Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah, dosen Prodi Ilmu Komunikasi UKSW —

The post “Berakhlak”, Elemen Moral Profesionalitas Wartawan appeared first on SuaraBaru.id.

PRAKTIK jurnalistik tidaklah berada di ruang hampa, tanpa tarikan kepentingan. Banyak faktor yang mempengaruhi praktik jurnalistik, di antaranya kepentingan politik, ekonomi, budaya, pengaruh ideologi dan kondisi sosial masyarakatnya.

Produk jurnalistik tidak lepas dari pengaruh beragam faktor tersebut. Tulisan ini secara khusus, akan membahas jurnalisme praktis, dan pengaruh cara pandang Islam (islamic worldview), dalam praktik jurnalistik di Indonesia.

Tulisan ini diawali dengan menyadur hasil penelitian dari Nurhaya Muhtar dkk, yang dipublikasikan pada tahun 2017. Dalam artikel berjudul ‘Journalism and the Islamic Worldview‘, yang dipublikasikan di jurnal internasional Jurnalism Studies, digambarkan bagaimana pengaruh dari nilai-nilai Islam terhadap praktik jurnalistik. Penelitian yang dilakukan di 12 negara berpenduduk mayoritas Muslim tersebut, merumuskan empat prinsip perspektif nilai Islam yang mempengaruhi praktik jurnalistik.

Nilai pertama adalah kebenaran dan berkata yang benar (siddiq dan haqq), kedua pedagogi (tabligh), ketiga memberikan yang terbaik untuk kebaikan manusia (maslahah), keempat adalah moderasi (wasatiyah).

Temuan penelitian ini juga memiliki relevansi dengan standar kualitas praktik jurnalistik yang diungkapkan oleh Bill Kovach dan Tim Rosensteil, dalam bukunya ‘The Elements of Journalism‘.

Sembilan elemen yang disebutkan dalam buku tersebut meliputi: kewajiban menjunjung tinggi kebenaran, berpihak pada kepentingan masyarakat, disiplin verifikasi, bersikap independen, memonitor kebijakan publik, menyajikan berita yang relevan dengan kepentingan publik, membuka ruang diskusi, berita harus komprehensif dan berimbang, berita harus bebas dari kepentingan pribadi.

* * * * * 

Di 12 negara yang dijadikan tempat penelitian tentang Journalism and the Islamic Worldview itu, menunjukkan bahwa nilai Islam sangat relevan dengan konteks kualitas praktik jurnalistik.

Prinsip siddiq dan haqq, tidak hanya menjadi kewajiban sebagai seorang jurnalis, tetapi menjadi implementasi keyakinan sebagai seorang Muslim. Jurnalis Muslim berkeyakinan, menyampaikan kebenaran berarti menjalankan keyakinan agamanya, sekaligus sikap profesional sebagai jurnalis.

Dalam menyampaikan berita kepada masyarakat (tabligh), keberpihakan kepada kepentingan publik harus dijunjung tinggi. Berpihak pada publik, bersikap independen, menyajikan berita yang memiliki relevansi dengan kepentingan publik, menjadi implementasi dari prinsip maslahah yang diyakini.

Berita yang berimbang, membuka ruang diskusi, mendorong demokratisasi dan sikap kritis dalam masyarakat, merupakan implementasi dari prinsip wasatiyah.

Dalam praktik jurnalistik di Indonesia, prinsip islamic wordlview yang selaras dengan standar kualitas jurnaslistik, bisa ditemukan dalam beragam bentuk. Indonesia sebagai salah satu negara yang dijadikan lokasi penelitian, menunjukkan kondisi itu. Praktik jurnalistik di Indonesia dalam rentang sejarah yang lama, telah menunjukkan peran nyata dalam kehidupan berbangsa.

Ada kalanya media kita bersikap kritis terhadap kebijakan publik, terkadang mendukung kebijakan yang pro rakyat. Media juga memberikan ruang untuk diskusi publik. Di media cetak, ditemukan forum surat pembaca, kolom opini, membuka kesempatan publik menulis artikel. Di era media siber, publik bisa langsung berkomentar terhadap berita yang mereka baca.

Pada akhirnya artikel berjudul Journalism and the Islamic Worldview ditutup dengan sebuah optimisme, bahwa nilai-nilai Islam yang diyakini para jurnalis, akan bisa menyesuaikan dalam konteks kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya di berbagai negara. Nilai-nilai ini sangat cair, dan bukanlah sebuah doktrin kaku yang mengekang praktik jurnalistik.

— Mubarok MSi, Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Unissula Semarang —

The post Jurnalisme Praktis dan Islamic Worldview appeared first on SuaraBaru.id.