Posko Pemilu tersebut siap melayani 24 jam yang juga telah didirikan di seluruh daerah atau kabupaten/kota.

Hal itu disampaikan Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jateng, Dr. Sunarwan usai kegiatan silaturahmi bersama media di Semarang, Rabu (22/5/2024).

“Saat ini kita sedang melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu bersama Panwas, KPU, juga Pemerintah Provinsi. Tadi juga ada vicon terkait sosialisasi tahapan-tahapan Pilkada Pemilu dan lainnya. Minggu depan masih ada lagi,” ungkap Sunarwan.

Menurutnya, untuk di Kejaksaan seperti biasa posko Pemilu selalu aktif 24 jam sampai berakhirnya Pilkada serentak. “Di daerah juga sama, posko Pemilu sudah siap,” ujarnya.

Sunarwan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial (medsos), mulai dari tahapan hingga berakhirnya Pemilu.

“Kami imbau masyarakat agar bijak bermedsos. Apa yang kita upload tidak keluar dari koridor hukum, sehingga tidak melanggar pidana Pemilu maupun pelanggaran ITE,” tandasnya.

“Melalui posko kejaksaan nantinya segala bentuk kegiatan pesta demokrasi akan terpantau. Jika ada suatu Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dapat langsung kita tangani,” tuturnya.

Ning S

The post Jelang Pilkada Serentak, Asintel Kejati Jateng Imbau Masyarakat Bijak dalam Bermedsos appeared first on SuaraBaru.id.

“Pada 28 November 2023 adalah hari pertama pelaksanaan kampanye. Kerawanan yang sedang kami amati itu dari siber. Potensi terjadinya hoaks, hate speech, dan upaya-upaya provokasi terus kami pantau,” kata Nana di Semarang, Selasa, 28 November 2023.

Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, media sosial menjadi tempat yang rawan untuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan tindakan yang mengarah pada provokasi.

Oleh karena itu, antisipasi terus dilakukan termasuk mewanti-wanti masyarakat agar lebih pandai dan bijak dalam membaca informasi di media sosial.

“Jangan sampai kemudian masyarakat di Jawa Tengah ini dengan mudah mengikuti berita-berita yang belum tentu benar,” kata Nana.

Ia berharap, masyarakat bijak dalam membaca perkembangan yang ada di media sosial. Supaya tidak mudah terbawa isu hoaks, hate speech, dan provokasi.

Pemantauan siber tersebut dilakukan secara simultan dengan melibatkan instansi terkait. Koordinasi dengan TNI-POLRI, Kejaksaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat terus dilakukan untuk mengantisipasi banjir hoaks, ujaran kebencian, dan upaya yang mengarah pada provokasi. Bahkan deklarasi pemilu damai di Jawa Tengah juga sudah dilakukan.

Nana berharap, para tokoh masyarakat, maupun pimpinan partai politik bisa terus mensosialisasikan pemilu damai agar pelaksanaan tahapan pemilu di Jawa Tengah berjalan sejuk, nyaman, dan damai.

Sebagai informasi, tahapan kampanye Pemilu 2024 dilaksanakan pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 mendatang.

Melansir Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu 2024, bahwa kampanye pemilu bisa dilakukan dengan 9 metode, meliputi:

a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka;
c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
e. Media Sosial;
f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
g. rapat umum;
h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan;
i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diaz Aza

The post Masa Kampanye Pemilu 2024, Pemprov Jateng Ajak Masyarakat Bijak Baca Informasi di Medsos appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin, berbagai hal yang diunggah di media sosial harus sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Jangan sampai kita terjebak menjadi pribadi yang berbeda dan merasa tidak terjangkau oleh hukum di media sosial. Ini harus dijadikan momentum bagi kita bersama untuk bijak dalam menggunakan media sosial,” kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/12/2020).

Hal itu dikatakannya terkait langkah kepolisian yang menangkap S (40) pelaku yang mengancam membunuh Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran melalui aplikasi Whatsapp.

Azis mendukung sikap Kepolisian dan meminta aparat dapat memproses sesuai hukum dan aturan yang berlaku yang merupakan pelaku pengancaman pembunuhan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran melalui aplikasi Whatsapp.

“Perbuatan S (40), dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tahun 2008 dengan ancaman 6 tahun penjara.Polisi sebagai aparat penegak hukum wajib menjalankan ketentuan hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tentu semuanya diproses sesuai dengan fakta yang terungkap dalam proses penyelidikan dan penyidikan,” terangnya, seperti dilansir dari siberindo.co grup suarabaru.id.

Dia meminta seluruh elemen masyarakat untuk dapat lebih memahami dan sadar atas segala bentuk perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum.

Politisi Partai Golkar itu menilai apapun motifnya, peristiwa tersebut harus dijadikan sebagai pelajaran bagi kita semua untuk “aware” akan adanya dampak hukum dalam setiap tindakan yang kita lakukan termasuk di medsos.

claudia sb

The post Legislator Minta Masyarakat Bijak Gunakan Medsos appeared first on SuaraBaru.id.