Penunjukkan itu dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, dalam rangka penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi, terkait pengadaan gelang jamaah haji oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.

Doktor Zaenal Arifin yang juga mengampu mata kuliah Hukum Lelang, pada Program Studi Magister Hukum USM, dinilai memiliki kapasitas keilmuan untuk memberikan pandangan objektif dari perspektif akademik, terkait mekanisme, prosedur, serta aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BACA JUGA: Kegiatan Sosialisasi Bermedia Sosial secara Bijak Digelar di Kelurahan Tugurejo

Dalam proses penyidikan itu, dia diminta memberikan keterangan, guna menilai adanya dugaan unsur tindak pidana korupsi, dalam pengadaan gelang jamaah haji, yang diduga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kehadiran ahli dinilai penting, untuk memberikan analisis akademik dan yuridis secara komprehensif, terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang sedang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Selain memiliki kepakaran di bidang hukum bisnis dan pengadaan barang/jasa, Dr Zaenal Arifin juga aktif dalam penelitian, publikasi ilmiah, serta berbagai kegiatan akademik, yang berkaitan dengan hukum pengadaan, hukum kontrak, dan tindak pidana korupsi.

BACA JUGA: USM Bekali Wisudawan dengan Ketrampilan dan skill Menghadapi Dunia Kerja

Pengalaman itu menjadi salah satu pertimbangan, dalam penunjukkan dirinya sebagai ahli oleh aparat penegak hukum.

Menurut Zaenal Arifin, keterlibatan akademisi sebagai ahli dalam proses penegakan hukum, merupakan bagian dari kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

”Sebagai akademisi, kami berkewajiban memberikan pandangan yang objektif, ilmiah, dan independen, sesuai dengan kompetensi keilmuan yang dimiliki. Sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya.

BACA JUGA: USM TV dan SMK Miftahul Ulum Demak Sepakati Jalin Kerja Sama

Dia berharap, proses penegakkan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi, dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistim pengawasan dan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah, agar lebih efektif, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Penunjukkan itu, sekaligus menjadi bentuk pengakuan terhadap kompetensi dan kapasitas dosen Magister Hukum USM, dalam bidang hukum pengadaan barang dan jasa, serta tindak pidana korupsi.

Selain menjalankan tugas pendidikan dan penelitian, dosen MH USM juga terus berkontribusi secara nyata dalam mendukung praktik penegakan hukum dan penguatan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Riyan

The post Dosen Magister Hukum USM Jadi Ahli Soal Dugaan Korupsi Dana Haji appeared first on SuaraBaru.id.

Kali ini Heni didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin, melakukan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Ponco Hartanto, Rabu (22/1/2025).

Pertemuan di ruang kerja Kajati Jateng itu diawali dengan penjelasan dari Kakanwil Kemenkum Jateng terkait struktur baru di Kementerian Hukum dan HAM setelah pemisahan menjadi empat kementerian.

Beberapa penekanan juga disampaikan Kakanwil. Ia mengharapkan hubungan dua lembaga tetap terjalin apik, baik level atas hingga level paling bawah. “Pak Kajati kami berharap sinergi dan kolaborasi kita tetap berjalan baik,” tutur Heni.

“Jajaran di lapangan sudah berkerja sama dengan baik. Mudah-mudahan ini dapat dipertahankan,” sambungnya.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah terkait pengawasan terhadap profesi notaris, yang menjadi ranah pengawasan bersama antara Kemenkum dan Kejaksaan.

Kakanwil Kemenkum Jateng menyampaikan, kerja sama antara kedua lembaga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas notaris berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami menyadari pentingnya sinergi dengan Kejaksaan Tinggi dalam mengawasi implementasi tugas-tugas notaris, mengingat peran strategis notaris dalam mendukung kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Heni.

Sementara itu Kajati Jateng menyambut baik inisiatif audiensi ini dan menekankan pentingnya komunikasi serta koordinasi yang efektif untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

“Kami mendukung penuh kerja sama ini untuk menciptakan pelayanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Koordinasi seperti ini sangat penting untuk memastikan adanya harmoni dalam pelaksanaan tugas di lapangan,” ungkap Ponco.

Mendampingi Kakanwil dalam kesempatan tersebut Kepala Bagian Umum dan TU, Toni Sugiarto dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Agustunus Yosi Setiawan.

Ning S

The post Pererat Sinergi Bidang Hukum, Kakanwil Kemenkum Jateng Audiensi Bersama Kepala Kejaksaan Tinggi appeared first on SuaraBaru.id.