Kunjungan tersebut guna melakukan penguatan fungsi pengawasan sekaligus memastikan optimalisasi pelaksanaan tugas dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.

Dalam kesempatan tersebut Inspektur Jenderal Kementerian Hukum didampingi jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati.

Kedatangan rombongan disambut oleh Kepala Bapelkum Semarang, Rinto Gunawan Sitorus beserta jajaran, serta Kepala BHP Semarang, Oryza beserta jajaran. Kunjungan diawali dengan peninjauan sarana dan prasarana, dilanjutkan dengan diskusi terkait pelaksanaan tugas, tata kelola organisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Inspektur Jenderal menekankan pentingnya integritas, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas. Ia juga mendorong seluruh jajaran untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan.

“Penguatan pengawasan bukan semata untuk menemukan kekurangan, tetapi menjadi sarana perbaikan berkelanjutan. Saya berharap seluruh jajaran di Bapelkum dan BHP Semarang dapat terus menjaga integritas, meningkatkan kualitas kinerja, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Melalui kunjungan ini, diharapkan Bapelkum dan BHP Semarang semakin optimal dalam menjalankan perannya, baik dalam pengembangan sumber daya manusia hukum maupun dalam pelayanan terkait pengelolaan harta peninggalan, sehingga mampu memberikan kontribusi  bagi peningkatan kualitas layanan hukum di wilayah Jawa Tengah.

Ning S

The post Irjen Kemenkum Kunjungi Bapelkum dan BHP Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya memperkuat akses Pos Bantuan Hukum (Posbankum), optimalisasi peran paralegal, serta pengenalan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang kepada masyarakat di wilayah dengan jumlah penduduk besar.

Kelurahan Sondakan yang merupakan kelurahan terbesar kedua di Surakarta dipilih sebagai lokasi kegiatan karena dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan layanan hukum berbasis masyarakat.

Rombongan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah dan BHP Semarang diterima langsung oleh Lurah Sondakan, Agung Wahyu. Hadir dalam kegiatan, Penyuluh Hukum Ahli Madya Lily Mufidah dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, Parlindungan Donni selaku Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah II BHP Semarang, serta tim jajaran Kanwil dan BHP.

Penyuluh Hukum Ahli Madya Lily Mufidah menyampaikan, kedatangan tim merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus langkah membangun kolaborasi layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat.

“Kami hadir untuk menjalin silaturahmi, sekaligus membangun kolaborasi bersama Kelurahan Sondakan dan Balai Harta Peninggalan agar layanan hukum, khususnya Posbankum, dapat semakin dekat dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Lily.

Lily menjelaskan, Posbankum telah berjalan di desa dan kelurahan sebagai sarana konsultasi hukum, mediasi, hingga fasilitasi penyelesaian persoalan hukum masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya peran lurah maupun kepala desa sebagai pihak yang memahami kondisi warga, dan dapat menjadi penghubung dengan lembaga bantuan hukum.

Menurutnya, kebutuhan bantuan hukum di masyarakat sangat tinggi, sehingga Kelurahan Sondakan dengan jumlah penduduk yang besar sangat tepat menjadi model penguatan Posbankum dan sinergi dengan lembaga bantuan hukum.

“Bantuan hukum sangat penting bagi masyarakat. Dengan karakteristik Kelurahan Sondakan yang memiliki jumlah penduduk besar, layanan Posbankum akan sangat efektif apabila diperkuat dengan koordinasi bersama LBH mitra. Apabila terdapat masyarakat yang memiliki keterbatasan biaya dalam pengurusan persoalan hukum, hal tersebut dapat dikoordinasikan dengan LBH agar masyarakat tetap memperoleh akses keadilan,” jelas Lily.

Lurah Sondakan, Agung Wahyu menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi tersebut dan berharap layanan ini dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami sangat senang dan penuh harap dengan hadirnya Posbankum, paralegal, serta kolaborasi bersama Balai Harta Peninggalan. Ini menjadi langkah yang sangat baik untuk membantu masyarakat memperoleh layanan hukum yang mudah dijangkau dan tepat sasaran,” ungkap Agung.

Pada kesempatan yang sama, Parlindungan Donni memaparkan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan, mulai dari pengampuan, perwalian, harta tidak terurus, hingga persoalan hukum perdata lainnya yang erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menilai Posbankum dapat menjadi pintu masuk awal untuk mengenalkan layanan BHP secara lebih luas. “Harapan kami, masyarakat semakin memahami keberadaan dan tugas Balai Harta Peninggalan karena layanan ini sangat penting dan dekat dengan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait persoalan keperdataan,” kata Donni.

Diskusi berjalan aktif dan interaktif dengan membahas berbagai kebutuhan layanan hukum masyarakat, mekanisme rujukan ke LBH, hingga peluang sinergi lanjutan antara kelurahan, Posbankum, dan Balai Harta Peninggalan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan hukum yang inklusif, mudah diakses, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Bersama BHP Semarang Dorong Optimalisasi Layanan Hukum di Kelurahan Sondakan appeared first on SuaraBaru.id.

Kunjungan ini dilaksanakan sebagai bagian dari agenda evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) BHP, sekaligus menyampaikan progres dan capaian kinerja B03. Selain itu, BHP Semarang juga menyampaikan rencana strategis penandatanganan MoU antara Kanwil Kemenkum Jateng dengan Pengadilan Tinggi Agama, khususnya dalam pelaksanaan kewenangan BHP terkait urusan perwalian.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo memberikan arahan agar proses penandatanganan nota kesepahaman dapat segera ditindaklanjuti.

“Segera tindaklanjuti dan pastikan MoU sudah ditandatangani paling lambat hari Rabu, 16 April 2025,” tegas Kakanwil.

Diharapkan dengan kerja sama tersebut, pelaksanaan tugas BHP ke depan semakin terkoordinasi, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum dan pengelolaan terhadap harta peninggalan dan perwalian sesuai ketentuan yang berlaku.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Terima Kunjungan BHP Semarang Bahas Kinerja dan Rencana MoU appeared first on SuaraBaru.id.

Disambut Ketua BHP Semarang, Agustina Setiyawati bersama jajaran, sasaran pertama Kakanwil adalah melihat beberapa spot ruang layanan yang tersedia, dari ruang pelayanan, gedung pertemuan, hingga gudang barang lelang.

Usai berkeliling bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, Heni memberikan arahan secara langsung kepada para pegawai BHP. Pada momen lawatan perdana ini, ia berniat untuk menjalin silaturahmi dengan jajaran BHP yang berjumlah 23 orang. “Kedatangan saya ini untuk saling mengenal lebih dekat,” ujar Heni.

Terkait efisiensi anggaran yang menjadi topik hangat belakangan ini, Heni meminta agar jajarannya menjalankan kebijakan tersebut dengan bijak. “Saat ini ada efisiensi anggaran, namun kualitas dan target kinerja jangan sampai berkurang,” kata Heni.

“Jalankan dulu kebijakan yang berlaku, susun skala prioritas, jika ada kendala catat dan laporkan,” sambungnya.

Selain motivasi untuk terus berkinerja maksimal, mantan Kakanwil Gorontalo ini juga mendorong BHP mengutamakan akuntabilitas dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu sejalan menuju kontestasi wilayah bebas dari korupsi yang menjadi cita-cita jajaran BHP.

Ning S

The post Sambangi BHP Semarang, Kakanwil Hukum Jateng Jalin Silaturahmi dan Beri Motivasi appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Jawa Tengah, Dr A Yuspahruddin melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham), Nur Ichwan mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya jajarannya, untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Menurutnya, hal ini erat kaitannya dengan salah satu fungsi BHP, yakni sebagai Kurator dalam kepailitan sebagaimana diamanatkan pasal 30 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

“Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah selalu mendorong seluruh Satkernya untuk selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, tidak terkecuali kepada Balai Harta Peninggalan Semarang,” ujar Iwenk sapaan akrabnya.

Iwenk menilai, dengan wilayah kerja yang cukup luas mencakup 2 Provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta 40 kabupaten/kota, BHP Semarang perlu meningkatkan upaya yang lebih maksimal.

“Dengan luas wilayah kerja tersebut, kami menyadari bahwa perlu effort yang lebih dari BHP Semarang dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat,” tuturnya.

Kadiv Yankumham menjelaskan, untuk menjaga iklim usaha di Indonesia tetap sehat, terlebih pasca pandemi Covid-19 yang telah banyak merontokkan berbagai jenis usaha, PKPU menjadi solusi yang perlu dikedepankan.

“PKPU sebenarnya sejenis penundaan atau moratorium, bertujuan untuk debitur yang usahanya memungkinkan melunasi pembayaran dan upaya untuk menghindari kepailitan,” jelas Iwenk.

Iwenk mengatakan, untuk meningkatkan keberhasilan PKUP perlu peran kurator yang berkompeten. Seminar ini dinilai mampu mendongkrak kompetensi kurator Negara yang dalam hal ini merupakan bagian dari BHP.

“Kami sangat mengapresiasi atas terselenggaranya acara ini. Kami berharap dengan seminar ini dapat menambah wawasan terkait pengurusan dalam kepailitan dan PKPU, khususnya bagi teman-teman di 5 BHP seluruh Indonesia,” tukasnya.

“Diharapkan muncul ide dan gagasan yang berguna bagi perkembangan hukum Kepailitan dan PKPU,” sambungnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo R. Muzhar menyampaikan, pemerintah terus berupaya memastikan iklim usaha tetap kondusif, pelaku usaha tetap bisa melangsungkan usaha, mencegah meningkatnya angka kepailitan, serta mencegah PHK besar-besaran, sehingga perekonomian nasional tetap terjaga.

Menurut Cahyo, PKPU sejatinya merupakan forum negosiasi dalam rangka restrukturisasi utang bagi debitor dan kreditor.

Lembaga ini mempunyai fungsi yang salah satunya untuk membantu pengusaha, khususnya debitor yang mengalami masalah keuangan akibat terkendalanya usaha yang dijalani, sehingga menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kewajiban utangnya kepada para kreditor.

Dirinya mendukung negosiasi melalui PKPU sebagai solusi mencegah kepailitan perusahaan.

Sebelumnya, Kepala BHP Semarang, Agustina Setiyawati memaparkan, kegiatan yang mengangkat tema “Pengurusan dalam PKPU Teknik Mencapai Perdamaian bagi Debitor dan Kreditor untuk Menjaga Kelangsungan Usaha” ini bertujuan meningkatkan kompetensi, keterampilan dan wawasan bagi sumber daya manusia aparatur BHP dan pihak-pihak terkait yang menjalankan tugas atau terlibat dalam penanganan kepailitan dan PKPU, mensosialisasikan kewenangan BHP selaku kurator dalam kepailitan, dan mendorong terjalinnya kerja sama antara BHP dengan stakeholder/instansi terkait.

Dalam seminar menghadirkan praktisi dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Imran Nating dan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nindyo Pramono.

Sementara untuk peserta berjumlah 110 orang dari, BHP Semarang, BHP Jakarta, Medan, Surabaya dan BHP Makasar, Ditjen AHU, Kanwil Kemenkumham Jateng dan DIY, mahasiswa FH Universitas Gajahmada Yogyakarta, FH Universitas Atmajaya Yogyakarta, FH Undip Semarang, lembaga perbankan, lembaga pembiayaan, Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) dan kantor advokat ADR The House of Law Yogyakarta.

Dari Kanwil Kemenkumham Jateng, hadir Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi Setyawan dan Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Widya Pratiwi Asmara.

Ning Suparningsih

The post Balai Harta Peninggalan Semarang Gelar Seminar Kepailitan dan PKPU appeared first on SuaraBaru.id.