Pemilik SPPG di Desa Sambiroto, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora tersebut, mengatakan telah menyampaikan keluhan mereka kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Hal ini terkait perjanjian kontrak kerja yang dikatakan diberikan oleh BGN kepada yayasan tersebut.

Sukarno yang juga kepala desa itu mengatakan, pekerjaan pembangunan dapur yang disebutnya terikat dalam Surat pemberian Kerja (SPK) dengan nomor : 076/KPDSI-PPI.KSO.PKM/04/2025 tanggal 21 April 2025 – 21 Juli 2025.

”Kami sebagai penyedia tempat dan bangunan dengan perjanjian, setelah pembangunan selesai akan dijanjikan dibayar sesuai nilai kontrak. Akan tetapi setelah bangunan jadi sudah lebih dari enam bulan, kami tidak dibayar,” kata Sukarno melalui sambungan telepon, kepada awak media, di Kota Semarang, Senin, 2 Februari 2026.

Tak hanya itu, dia mengatakan, diminta oleh yayasan untuk mencarikan titik-titik baru untuk lokasi SPPG. Banyak yang diusulkan yakni di lingkungan pondok pesantren. Akan tetapi, juga tak kunjung dibangun.

Pembayaran yang tak kunjung dilakukan, kata Sukarno, memiliki dampak tak baik. Pemilik SPPG kesulitan untuk membayar pinjaman modal dari bank. Pemilik SPPG harus putar otak untuk menutup kewajiban membayar pinjaman bank itu.

“Artinya, pemikiran hanya mengejar untung besar, tanpa memikirkan akibat dilapangan dan dampak pertanggungjawabannya. Sehingga mengakibatkan hal yang tidak baik untuk program MBG ini,” katanya.

Dia berharap, agar pemerintah menindak tegas oknum-oknum pemilik yayasan yang tak bertanggungjawab dan menggantinya. Hal ini diharapkan agar tenaga kerja tak menunggu lama berjalannya SPPG.

Advokat sekaligus Ketua Umum Ormas Gerakan Jalan Lurus (GJL), Riyanta, mengatakan, menerima banyak laporan yang serupa dengan permasalahan tak kunjung dibayarnya SPPG oleh yayasan.

“Itu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan awal. Jadi, yang diperjanjikan awal pihak yayasan itu mendorong calon-calon yaang mau mengerjakan dapur MBG itu diminta untuk segera membangun. Tapi tanpa diberi duit,” kata Riyanta yang juga mantan anggota DPR RI tersebut.

Oleh karena itu, kata dia, dia berpesan agar pengawasan betul-betul dilakukan dengan baik. Supaya program dari Presiden Prabowo Subianto itu tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di lapangan.

“Apalagi yang berkaitan dengan timbulnya tindak pidana yang diakibatkan oleh program itu. Ya contoh tadi, lalu supplier tidak dibayar, tenaga kerja tidak dibayar. Jadi jangan sampai dengan program ini malah dijadikan satu alat untuk perampokan,” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post Modal Rp1,7 Miliar Diduga Belum Dibayar, Pemilik Dapur MBG di Blora Jawa Tengah Laporkan Yayasan appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, Wakil Bupati Bellinda Birton, dan Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan hadir langsung untuk membahas progres, tantangan, dan strategi optimalisasi kualitas gizi MBG.

Bupati Sam’ani Intakoris menegaskan bahwa keberhasilan MBG, yang saat ini menjangkau 92.821 jiwa penerima, sangat bergantung pada kolaborasi erat lintas sektor.

Pemkab Kudus secara aktif menggandeng Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk penyediaan menu sehat dan bergizi seimbang. Langkah ini memastikan bahwa dampak positif MBG juga dirasakan oleh sektor ekonomi masyarakat.

Komunikasi intensif terus dilakukan dengan satuan pendidikan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan semua proses terpantau dengan baik.

“Kami bersama stakeholder terkait mengupayakan yang terbaik agar MBG berjalan lancar,” ujar Bupati Sam’ani Intakoris. “Kami menggandeng UMKM lokal agar dampak positif MBG juga dirasakan oleh pelaku usaha.”

Inovasi “Kudus Sehat”

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Pemkab Kudus meluncurkan inovasi unggulan: pemantauan kualitas makanan melalui aplikasi “Kudus Sehat”.

Inovasi ini lahir dari tekad pimpinan Kudus untuk menghadirkan sistem pengawasan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Seluruh masyarakat Kabupaten Kudus kini dapat memantau persiapan MBG secara real-time melalui aplikasi tersebut.

Pemantauan real-time di SPPG ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan gizi dan memastikan MBG tepat sasaran.

Dampak Ekonomi dan Sosial: Program MBG dan inovasi ini juga dirancang untuk mendukung gerakan menabung sejak dini serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, peternakan, dan UMKM lokal.

Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Budi Utomo, memberikan apresiasi tinggi terhadap inovasi yang dilakukan Pemkab Kudus.

“Adanya pemantauan real time di SPPG yang dengan mudah diakses masyarakat adalah upaya yang baik meningkatkan transparansi. Kami mendukung Pemkab Kudus memaksimalkan MBG untuk siswa-siswi di Kudus,” jelas Budi Utomo.

Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemkab Kudus dalam memastikan kualitas gizi terbaik bagi anak-anak, didukung oleh sistem yang modern, transparan, dan memberdayakan ekonomi lokal.

Ali Bustomi

The post Bikin BGN Kagum, Aplikasi ‘Kudus Sehat’ Buka Akses CCTV Real-Time Dapur MBG ke Publik! appeared first on SuaraBaru.id.