Kunjungan tersebut untuk meninjau langsung pelayanan dan kondisi warga binaan, serta memastikan implementasi prinsip pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM).

Dalam kunjungannya, Mugiyanto menekankan pentingnya standar pelayanan yang berbasis HAM dalam pengelolaan Lapas. Ia memastikan bahwa seluruh warga binaan mendapatkan hak-hak dasar mereka, seperti akses kesehatan, pendidikan, makanan layak, dan fasilitas yang manusiawi.

“Lapas harus menjadi tempat pembinaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bukan sekadar tempat hukuman,” ujar Mugiyanto.

Mugiyanto juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan beberapa warga binaan untuk mendengarkan pengalaman mereka terkait pelayanan yang diterima selama berada di Lapas.

Salah satu momen yang menarik perhatian adalah saat ia mengunjungi ruang bimbingan kerja, di mana warga binaan mengikuti pelatihan barista.

“Sudah bisa bikin kopi, mas?” tanya Mugiyanto.

“Masih belajar, Pak,” jawab salah seorang warga binaan.

Mugiyanto juga menanyakan terkait durasi pelatihan. Bahwa pelatihan barista tersebut berlangsung selama 10 hari, dan peserta akan menerima sertifikat dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang setelah selesai.

Ia mengapresiasi berbagai inisiatif pembinaan berbasis kemandirian yang telah dilakukan oleh pihak Lapas, seperti pelatihan kerja dan program pendidikan nonformal.

Mugiyanto berharap Lapas Semarang dapat menjalin kerja sama lebih erat dengan pemerintah daerah untuk memasarkan produk atau karya hasil dari warga binaan, sehingga dapat dikenal dan diterima oleh masyarakat luas.

Layanan kesehatan bagi warga binaan juga mendapat perhatian khusus dari Mugiyanto. Ia memberikan apresiasi atas kualitas layanan kesehatan di Lapas Semarang yang sangat baik, dengan adanya empat dokter, stok obat yang mencukupi, serta terjalinnya kerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat.

“Ini merupakan contoh pelayanan yang baik. Warga binaan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai,” tuturnya.

Hadir mendampingi Wakil Menteri HAM Kepala Divisi Administrasi, Anton E. Wardhana, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kadiyono, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan, Kepala Lapas Semarang Usman Madjid, Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti, Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Hawary Dahlan, dan pejabat struktural Lapas Semarang.

Ning S

The post Kunjungan di Lapas Semarang, Wakil Menteri Mugiyanto Pastikan Pelayanan Berbasis HAM  appeared first on SuaraBaru.id.

Kanwil Kemenkumham Jateng berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan mengedepankan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, A Yuspahruddin memimpin pembacaan deklarasi yang diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi Kantor Wilayah serta Kepala UPT se Jawa Tengah.

Dalam pencanangan tersebut, jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng berkomitmen memberikan pelayanan yang non-diskriminatif, bebas dari pungutan liar, suap, korupsi, kolusi dan nepotisme, transparan, akuntabel, profesional, berintegritas serta pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas.

Selain deklarasi komitmen, juga dilakukan penandatanganan surat pernyataan oleh seluruh Kepala Satuan Kerja se Eks Karesidenan Semarang dan Surakarta, termasuk Kepala Kanwil.

Dalam kegiatan juga dihadiri Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dan para Kepala Divisi sebagai saksi.

“Deklarasi pencanangan P2HAM sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 5 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM, yang berbunyi Pembentukan Pelayanan Publik Berbasis HAM dilaksanakan melalui tahap Pencanangan, Pembangunan, Evaluasi, Penilaian serta Pembinaan dan pengawasan,” ungkapnya.

“Tujuan dari pencanangan P2HAM adalah sesuai dengan Pasal 7 Permenkumham tentang P2HAM, Pencanangan merupakan bukti kesiapan dan bentuk komitmen unit kerja dalam melaksakanan P2HAM,” ujarnya.

Sementara Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham, Dr. Mualimin Abdi yang menyaksikan kegiatan secara virtual mengungkapkan, Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 merupakan penyempurnaan atas Permenkumham nomor 27 tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik berbasis HAM

Mualimin menjelaskan, Permenkumham yang baru merupakan pengejawantahan dari amanat UUD 1945, dan segenap bangsa Indonesia berkewajiban untuk mewujudkan hal itu.

“Kita semua berkewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia yang menjadi tanggung jawab Negara,” tegasnya.

Diketahui, kegiatan deklarasi ini digelar secara hybrid. UPT di luar eks Karesidenan Semarang dan Surakarta mengikuti kegiatan secara virtual. Deklarasi juga disaksikan oleh perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi Jawa Tengah.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Canangkan Pelayanan Publik Berbasis HAM appeared first on SuaraBaru.id.