Sebagai pondasi, Delmawati menekankan pentingnya mengimplementasikan tugas, fungsi dan kewajiban sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kami harap kita bisa mengikuti kewajiban sebagai ASN,” ujar Delmawati dalam apel pagi, Senin (20/1/2025).

“Pedomani tata nilai dan core value Berakhlak. Pedomani kode etik dan kode perilaku sebagai seorang ASN,” tambahnya.

Hal kedua yang menjadi penekanan Kadiv P3H adalah merencanakan dan melaksanakan program-program kinerja yang telah ditetapkan. “Kedua kita juga harus melakukan program-program kinerja kita di triwulan pertama ini,” ujarnya.

“Susun rencana kerja dengan sebaik mungkin dan lakukan langkah akselerasi guna mengeksekusi apa yang telah direncanakan. Lakukan kolaborasi kerja sama dengan stakeholder kita, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna layanan,” ungkapnya.

Kadiv P3H mengingatkan jajarannya untuk melakukan pemenuhan kewajiban dalam pelaporan harta kekayaan.

Hadir mengikuti apel Kepala Kantor Wilayah, Heni Susila Wardoyo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin, Pejabat Administrasi, Fungsional, Pelaksanaan dan PPNPN.

Ning S

The post Kadiv P3H Kemenkum Jateng Ajak Jajaran Bekerja Profesional appeared first on SuaraBaru.id.

“Mudah-mudahan apa yang saya lihat memang yang sebenarnya dan tidak ada persoalan,” ujar Hantor saat memberikan pengarahan kepada pegawai Bapas Kelas II Purwokerto, Sabtu (22/7/2023).

Menurutnya, ada hal-hal yang bisa ditoleransi, ada yang memang harus diselesaikan. “Arahnya ASN jelas, kita sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan, dan perekat dan pemersatu bangsa,” terangnya didampingi Kepala Bapas Purwokerto, Slamet Wiryono dan beberapa Kepala UPT Eks Karesidenan Banyumas.

Hantor juga mengingatkan hak dan kewajiban sebagai seorang ASN.

“Tiak hanya Undang-undang ASN sebagai bekal semua bekerja, namun Undang- Undang Teknis pelaksana tugasnya juga jauh lebih penting untuk didalami,” ujarnya.

Berkaitan dengan tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK), menurut Hantor juga bukan tugas yang ringan.

“Tugas PK itu tidak ringan, karena berhadapan dengan klien, keluarga klien. Disanalah profesionalisme PK dibuktikan, mudah di intervensi apa tidak, intinya harus profesional,” pesannya.

Sementara berkaitan dengan predikat WBK dan WBBM, Hantor mengingatkan bahwa Satker Kemenkumham adalah yang diakui, disertifikasi sebagai Satker Wilayah Bebas dari Korupsi.

Menurut Hantor, kunci pertama adalah komitmen, semua dari pimpinan, ASN sampai PPNPN tidak melakukan perbuatan perbuatan tercela.

Hantor yang juga merupakan Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kemenkumham mengingatkan pentingnya pengelolaan media sosial dan website.

“Kita sudah masuk di era artificial intelligence. Itu sudah setingkat lebih maju dari era 4.0. Tidak hanya berbicara data, tapi bagaimana mengolah data, bagaimana gambaran akan muncul dari data itu,” tuturnya.

Ning S

The post Hadapi Tantangan Tugas, Plt Kakanwil Ajak PK Bekerja Profesional appeared first on SuaraBaru.id.