Menurutnya, usaha tani dan nelayan merupakan dua usaha yang berbeda. Usaha tani dilakukan oleh petani.

Petani itu sendiri adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan. Sedangkan usaha yang dilakukan oleh nelayan adalah menangkap ikan.

Permasalahan yang muncul dalam usaha tani yang dilakukan oleh petani akan berbeda dengan permasalahan nelayan ketika menangkap ikan.

Antara petani dan nelayan mempunyai kebutuhan yang berbeda untuk mengatasi permasalahan mereka masing-masing.

”Filosfi itulah yang mendorong untuk merekomendasikan pemisahan Perda,” kata dosen FH USM.

Dia juga merekomendasikan adanya perlindungan terhadap petani dan nelayan dalam bentuk bantuan hukum. Hal ini menjadi penting mengingat siapa saja dapat berhadapan dengan permasalahan hukum tak terkecuali petani dan nelayan. Hal ini merupakan suatu akses keadilan yang merupakan wujud tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.

”Ada satu hal lagi yang tak kalah penting yakni di dalam Perda Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan, dalam ketentuan penutup dilengkapi dengan ketentuan sanksi. Sanksi bagi seseorang yang melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan dalam Perda, sehingga menjadikan efek jera bagi pelaku dan karenanya Perda ini mempunya daya ikat yang memaksa,” ungkapnya.

Muhaimin

The post Dosen FH USM Bedah Perda Pemkab Jepara appeared first on SuaraBaru.id.

KUDUS (SUARABARU.ID)

Upaya tersebut sebagai respon atas wacana yang menginginkan Perbup tersebut menjadi Peraturan Daerah.

Pelaksanaan Bedah Perbup yang dilakukan dengan metode Focus Group Discussion tersebut diikuti oleh seluruh anggota DPRD. Kegiatan tersebut digelar di Semarang selama dua hari antara 13-14 November 2020.

“Ini sebagai respon serius oleh kami lembaga Legislasi. Bedah perbup ini kami harap bisa menjadi embrio pengusulan perda tersebut yang sudah diwacanakan oleh Eksekutif,”kata Wakil Ketua DPRD Kudus, Ilwani.

Bedah perbup Covid-19 menghadirkan akademisi dan praktisi hukum Muhammad Junaidi.  Kegiataan pengkajian atau penelaahan produk hukum Perbup 41/2020 itu juga dibahas implikasi penerapan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja di daerah.

Ketua Badan Penyusunan Perda DPRD Kudus Achmad Yusuf Roni mengatakan, bedah perbup ini penting untuk menggali sejauh mana cakupan aturan yang ada. Melalui bedah perbup ini, DPRD Kudus menggali informasi sebanyak-banyaknya jika nanti akan diusulkan oleh eksekutif menjadi perda.

Wakil rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menambahkan, DPRD Kudus telah mengusulkan Perda inisiatif tentang penyakit menular. “Nah, apakah perbup tentang Covid-19 nantinya bisa masuk dalam perda itu, akan kami bahas lebih lanjut dengan OPD terkait. Kegiatan telaah produk hukum ini menjadi bekal kami dalam nanti melakukan pembahasan perda tentang Covid-19,” katanya.

Disebutkan, raperda inisiatif DPRD Kudus tentang penyakit menular itu salah satunya diusulkan untuk penanganan HIV/TB. “Jika bisa dikolaborasikan untuk penangnaan Covid-19 tentu cakupannya akan lebih luas lagi,” katanya.

Embrio Perda

Yusuf menambahkan, Bapemperda berencana menggelar rapat koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kudus terkait usulan perda tahun 2021. Dalam rakor itu nantinya juga akan disinggung rencana pengusulan Perda tentang penanganan Covid-19.

“Dalam telaah produk hukum ini kami juga telah mengantongi sejumlah kekurangan dan keterbatasan aturan yang ada di perbup. Ini yang akan kami bahas nanti jika perda diusulkan, agar cakupannya bisa lebih lengkap dan luas,” katanya.

Dalam paparannya, Muhammad Junaidi menuturkan perlu ditambahkan landasan filosofis dan yuridis. Sebab dalam perbup hanya mengakomodasi landasan yuridis. Perbup dibentuk karena adanya instruksi Presiden tentang protokol kesehatan. Mendagri kemudian menginstruksikan daerah untuk menyusun perbup.

“Perubup hanya mengatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Tentu ada persoalan lain terkait penanganan Covid-19 yang perlu diatur juga dalam regulasi tentang penanganan Covid-19,” katanya.

Tm-Ab

The post DPRD Kudus Gelar Bedah Perbup 41/2020 Tentang Penanganan Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.