”Jika pemerintah saat ini gencar mengimplementasikan konsep NZE di darat dengan mobil, motor listrik, gedung dengan solar cell, mengapa tidak di laut?” kata Supari, di depan delegasi Pusat Riset (PR) Transportasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di ruang kerjanya, Selasa (3/9/2024).

Ditegaskan dia, untuk transportasi laut saat ini kapal-kapal besar masih mengandalkan pasokan energi dari bahan fosil, seperti minyak bumi dan batubara. Sehingga emisi pembakaran keluar dari cerobong, dan emisinya menuju ke darat. Demikian pula kapal-kapal nelayan, masih menggunakan bahan bakar fosil.

BACA JUGA: Puluhan Pelajar SD di Batang Beradu ‘Dhagel Ijen’

”Mengapa tidak memulai menggantinya dengan sumber energi dari dari baterai? Saya ingin pertemuan dengan BRIN yang membidangi energi terbarukan,” ujarnya.

Rektor menambahkan, USM telah melaksanakan konsep NZE dalam skala kecil, dengan membuat dua buah perahu listrik ukuran kecil, untuk wisata di Kabupaten Demak. Untuk proyek itu, melibatkan 10 mahasisawa. Perahu listrik itu memanfaatkan energi dari baterai.

”Hal ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat, sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini,” ungkapnya.

BACA JUGA: Puncak Peringatan HUT Polwan di Kebumen Sederhana dan Khidmat

Menurutnya, yang menjadi masalah adalah baterai. Sebab, baterai yang berkapasitas besar, hampir semuanya masih impor. Industri baterai dalam negeri masih kalah bersaing dalam teknologinya.

Dalam pertemuan itu, Rektor didampingi Ketua LPPM Prof Dr Ir Mudjiastuti Handajani MT, Kabid Penelitian Dr Ir Rohadi MP. Selain itu juga, ada beberapa dosen yang terlibat dalam penelitian bidang transportasi dengan BRIN, antara lain Dr Ari Endang Jayanti ST MSi dan Elfira Nureza Ardina ST MTr.

Sementara itu, Ketua PR Transportasi, Dr Aam Muharam yang didampingi empat personel peneliti BRIN, mengapresiasi usaha-usaha Rektor USM, dengan menggiatkan pusat-pusat riset yang ada di kampus setempat, khususnya terkait dengan energi terbarukan.

BACA JUGA: Bupati Kebumen Serap Aspirasi 200 Mantan Kades

Dia berjanji, untuk segera berkoordinasi dengan bidang-bidang lain di BRIN, yang fokus pada masalah energi. ”Di BRIN ada kok riset kapal listrik. Saya akan coba berkoordinasi dulu dengan tim lain,” jelasnya.

Pada pertemuan sebelumnya, di ruang sidang LPPM, telah dipaparkan kemajuan riset ‘Bus Priority’, dan rencana riset selanjutnya, terkait dengan sistem perparkiran di Kota Semarang.

Riyan

The post Ketua PR Transportasi BRIN Respons Keinginan Rektor USM appeared first on SuaraBaru.id.

IESR telah melakukan kajian berjudul  Just Transition in Indonesia’s Coal Producing Regions, Case Studies Paser and Muara Enim dengan lokasi penelitian di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Studi tersebut menemukan bahwa daerah penghasil batubara berpotensi berkontribusi terhadap transisi ekonomi menuju energi bersih.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR menyampaikan, beberapa hal yang menjadi potensi berjalannya transisi energi diantaranya timbulnya kesadaran untuk tidak bergantung pada satu sumber pendapatan daerah saja, seperti pada sektor batubara, adanya inisiatif perusahaan untuk mengembangkan bisnis di luar batubara dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dapat menjadi sumber pendanaan untuk pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, potensi tersebut belum dapat optimal karena beberapa hambatan, seperti terbatasnya kewenangan pemerintah daerah, kurangnya kapasitas keuangan, dan kurangnya infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

“Pemerintah perlu memperhatikan fenomena transisi energi di daerah penghasil batubara agar dampaknya dapat ditanggulangi. Saat ini Indonesia masih memiliki waktu untuk mempersiapkan proses transisi energi, namun waktunya tidak cukup lama. Jangan sampai saat industri batubara berakhir, daerah tidak siap untuk melakukan transformasi. Pemahaman yang tepat terkait konteks transisi energi di daerah perlu dikuasai oleh pemerintah pusat sehingga dapat melakukan intervensi aktif di daerah penghasil batubara,” ujar Fabby pada media dialogue dengan judul “Transisi Berkeadilan di Daerah Penghasil Batubara di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Paser, Rabu (22/11/2023).

Menurutnya, kajian ini juga menemukan bahwa kurangnya diversifikasi ekonomi dan pengembangan industri di wilayah penghasil batubara. Sebagian besar batubara yang diproduksi di Paser dan Muara Enim diekspor ke daerah lain dan belum mendorong pengembangan industri di daerah tersebut.

Perkembangan industri juga lambat di kedua wilayah, terutama di Paser, di mana produk domestik regional bruto (PDRB) industri manufaktur masih lebih rendah daripada pertanian. Di Muara Enim, kurangnya peluang ekonomi yang layak juga disebabkan oleh terbatasnya lahan pertanian, terutama perkebunan karet, sebagai akibat dari perubahan penggunaan lahan dari perkebunan menjadi area konsesi pertambangan.

“Untuk itu, kami mendorong agar pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan transformasi ekonomi dengan sektor keunggulan di setiap daerah penghasil batubara. Misalnya saja sektor keunggulan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yakni pendidikan dan jasa keuangan. Sementara itu, sektor keunggulan di Kabupaten Muara Enim,  Sumatera Selatan yakni akomodasi dan jasa makanan karena kinerjanya yang lebih baik dibandingkan dengan daerah sekitarnya,” terang Martha Jesica, Analis Sosial dan Ekonomi, IESR.

Rusdian Noor, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Paser, Kalimantan Timur berharap agar akselerasi transisi energi di daerah penghasil batubara diiringi dengan dukungan dari pemerintah pusat untuk investasi dan inovasi teknologi.

“Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab Paser per tahun 2022 untuk membiayai pembangunan daerah sekitar 75% dari pendapatan dan disumbang paling besar oleh pertambangan. Transisi energi dengan diversifikasi sektor ekonomi harus mampu memenuhi 75% PDR sehingga kami tidak kehilangan daya dalam melaksanakan pembangunan,” ujar Rusdian.

Senada, Mat Kasrun, Kepala Bappeda Kab. Muara Enim, mengungkapkan agar pihaknya dilibatkan dalam setiap pembuatan kebijakan terkait transisi energi dan kewenangan pengembangan energi baru dan terbarukan. Selain itu, ia juga berharap dukungan dari pemerintah pusat seperti diberikan keleluasaan dalam wewenang atau perizinan dalam pengembangan sektor ekonomi baru di daerah.

Ning S

The post Mendorong Transisi Energi Berkeadilan di Daerah Penghasil Batubara appeared first on SuaraBaru.id.