“Jumlah saksi yang dimintai keterangan ada 22 orang,” kata Kabagpenum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah kepada awak media, Selasa (11/10/2022).

Nurul menuturkan, 22 saksi yang telah diperiksa tersebut diantaranya, 8 orang anggota Polri, dan 14 orang dari pihak aviasi dan lainnya.

“Barang bukti yang menjadi objek penyelidikan sebanyak 15 eksemplar dokumen terkait penggunaan pesawat Jet T7/JAB,” ujar Nurul.

Dalam kasus ini, Bareskrim melakukan penyelidikan berdasarkan LI/27/IX/2022/Tipidkor, tanggal 22 September 2022, soal dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atas Penggunaan Pesawat Jet T7/JAB dari Jakarta ke Jambi dan dari Jambi ke Jakarta yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2022.

Pada proses penyelidikan ini, Bareskrim sendiri menyematkan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b dan Pasal 5 Ayat (2), Pasal 11 dan Pasal 13 atau Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-uandang Nomor 20 tahun.

“Rencana penyidik akan menidaklanjuti pendalaman, yakni meminta keterangan para pihak yang terlibat dan mengumpulkan dokumen tambahan,” pungkas Nurul.

Ning Suparningsih

The post Bareskrim Periksa 22 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Jet Pribadi Hendra Kurniawan appeared first on SuaraBaru.id.

Meski demikian, manajemen PSIS Semarang menegaskan tidak pernah bekerja sama dengan portal judi sebagai sponsor tim kebanggaan ibu kota Jawa Tengah ini.

Manajer Tim Wisnu Adi menyatakan, Skor 88 News yang mengikat kontrak dengan PSIS merupakan portal berita, bukan judi.

“Pasal-pasal pada kontrak kerja sama menjelaskan PSIS tidak bertanggung jawab terhadap konten di dalam portal berita tersebut,” kata Wisnu dalam laman tim, Selasa.

Pemutusan kontrak dan penurunan logo Skor 88 News dari jersey PSIS Semarang disebut Wisnu Adi sebagai bentuk komitmen untuk tidak bekerja sama dengan portal judi.

Sebelumnya, PSIS Semarang menjadi satu dari tiga klub sepak bola yang dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan praktik perjudian dalam sepak bola.

Skor 88 News yang mengikat kontrak dengan PSIS dinilai sebagai bagian dari rumah judi Skor 88.

Selain PSIS, klub lain yang dilaporkan adalah Arema FC dan Persikabo, demikian Antara.

Muhaimin

The post PSIS Putus Kontrak Skor 88 News setelah Dilaporkan ke Bareskrim Polri soal Sponsor Judi Online appeared first on SuaraBaru.id.

“Muhammad Kece sudah ditahan tadi malam masuk tahanan pukul 21.50 WIB,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Ahmad Ramadhan kepada ANTARA melalui pesan obrolan singkat, Kamis.

Ramadhan mengatakan penyidik saat ini masih memeriksa tersangka untuk mengetahui motifnya menyebarkan konten bermuatan SARA.

“Motif masih proses di tingkat penyidikan,” kata Ramadhan.

Muhammad Kece ditangkap Tim dari Sempidi, Mengwi Badung Kota Bali, dipimpin oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di tempat persembunyiannya, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (24/8) sekitar pukul 20.00 WITA.

Penangkapan tersebut atas Laporan Polisi LP/B/500/VIII/2021/SPKT Bareskrim.Polri tanggal 21 Agustus 2021. Sejak laporan itu diterima, Polri melakukan upaya tindak lanjut, salah satunya berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menurunkan (takedown) video unggahan Muhammad Kece yang mengandung ujaran SARA.

Sampai 25 Agustus 2021, kata Ramadhan, tercatat 42 konten video Muhammad Kece yang diturunkan (takedown), sisanya ada 38 konten video masih dalam proses.

“Total penanganan konten M. Kece oleh Kominfo terbaru pada tanggal 25 Agustus 2021, sudah takedown 42 dan dalam penanganan 38,” kata Ramadhan.

Upaya lainnya adalah melacak keberadaan Muhammad Kece. Setelah diketahui, dilakukan penangkapan. Muhammad Kece dibawa ke Bareskrim Polri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Polri menjerat tersangka dengan Pasal 45A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 156 dan/atau Pasal 156 Huruf a KUHP.

Tersangka Muhammad Kece terancam hukuman pidana penjara minimal 6 tahun.

Muhammad Kece melakukan penyebaran konten bermuatan SAR terhadap umat Islam melalui channel MuhammadKece.

Sebelum penangkapan, penyidik Ditsiber Polri telah memeriksa saksi pelapor serta saksi ahli.

Menurut saksi ahli bahasa Dr. Andika Dutha Bachari, konten yang disebarkan tergolong sebagai pernyatan yang dapat menimbulkan sikap permusuhan dan kebencian berdasarkan SARA dan penodaan/penistaan terhadap agama Islam.

Senada dengan ahli bahasa, Prof. Effendy Saragih selaku ahli pidana mengatakan bahwa pernyataan Muhammad Kece dalam akun YouTube-nya merupakan penghinaan terhadap agama Islam sebagaimana dimaksud Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 45A Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE.

Adapun barang bukti yang disita oleh penyidik berupa dua unit ponsel, tiga SIM card, dua modem WiFi, satu recorder, satu power bank, satu kartu keanggotaan Gereja Bethel Indonesia atas nama Muhamad Kasman, KTP, kartu pers hukum kriminal news, kartu NPWP, tiga ATM, dan kartu elektronik.

Antara

The post Polisi Menahan Youtuber Muhammad Kece di Tahanan Bareskrim Polri appeared first on SuaraBaru.id.

Dirinya jelas merasa terzolimi dengan adanya penyidikan kasus tersebut yang kembali diulang dengan pasal yang sama namun tidak ada bukti baru.

“Bagaimana mungkin pasal yang sama diterapkan kembali setelah mendapatkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan tidak ada bukti baru diketemukan,” kata Budiman Gandi Suparman, Selasa (15/6/2021).

Budiman Gandi Suparman atau BGS menyatakan kini tengah disidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Mabes Polri. Padahal sebelumnya kasusnya sudah di SP3 oleh Direktorat Tindak Pidana Umum  (Tipidum) Bareskrim Polri.

“Pasal diulang kembali di Bareskrim Tipideksus dengan pelapor saudara Wenny Gholip Timor yang tercatat sebagai anggota Polri. Padahal sebelumnya sudah di SP3 di Direktorat Tipidum,” ujar BGS heran.

BGS menyatakan hampir setiap tahun kepengurusannya diadukan baik di  Bareskrim dan Polda Jawa Tengah. Pengaduannya adalah keterangan palsu ke dalam data otentik. Namun semua pengaduan tersebut telah di SP3 karena tidak cukup bukti.

BGS mempertanyakan kapasitas Wenny Gholip Timor sebagai pelapor. Menurutnya domain pembuktian pemalsuan berada dalam ranah Kementerian Koperasi & UKM RI. Kementerian tersebut  sebagai pembina koperasi memililiki Bidang Kelembagaan, Pembiayaan, dan Penerapan Sanksi.

“Permasalahan KSP Intidana adalah permasalahan internal Koperasi,” terangnya.

Karena itu tak heran, dalam gelar perkara di Mabes Polri dan Polda Jawa Tengah, materi pamalsuan tidak terbukti melanggar hukum acara pidana. “Tetapi kenapa tiba-tiba kesimpulannya berubah 180 derajat, ada apa ini?” tanya BGS.

Ia mensinyalir ada kepentingan pihak tertentu yang telah menguasai 40 sertifikat aset tetap KPS Intidana berupa kantor-kantor cabang. Pihak tertentu tersebut bermain agar kasusnya tidak terangkat ke permukaan dengan cara menyudutkan dirinya secara terus menerus.

KSP Intidana di tingkat Mahkamah Agung dan PK telah memenangkan kasus atas penguasaan aset secara tidak sah oleh pihak tertentu.

Terhadap kezoliman pihak tertentu kepadanya, BGS kembali mengingatkan penegakkan hukum yang berkeadilan atau presisi sesuai kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

“Jelas dalam kasus saya terlihat kental ada hukum yang dibelokkan,” tegas BGS.

Terkait permasalahan di KSP Intidana, BGS menandaskan permasalahnya adalah di pengurus lama dalam periode kepemimpinan Handoko. Pada kepengurusan Handoko tersebut telah terjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk keempat kalinya. Gagal bayar senilai Rp 930 miliar.

“Itu masalah hukum kepengurusan lama,” beber BGS.

Sedangkan selama periode kepengurusannya, BGS mengungkapkan KSP Intidana selalu menjalankan kewajiban skema pembayaran kepada anggota. “Pembayaran dilakukan tanpa cacat  hingga saat ini,” tegas BGS.

Sementara mengenai keabsahan kepengurusannya, BGS menyatakan telah sah secara AD/ART. Berdasarkan UU Perkoperasian RI Nomor 25 tahun 1992 dan AD-ART KSP Intidana bahwa kekuasaan tertinggi suatu Koperasi ada pada Rapat Anggota. Lewat Rapat Anggota itulah, ia terpilih sebagai Ketua Umum KSP Intidana.

“Kiranya hal ini dipahami benar oleh Petrus Selestinus sebagai seorang advokat,” terang BGS mengacu pada Petrus Selestinus, seoarang advokat yang menyoroti dirinya dalam sejumlah pemberitaan.

Kepengurusan BGS telah tercantum dalam Web Depkop Kementerian Kooperasi  dan UKM RI. Kepengurusan tersebut mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK) Nomor 3374030100001 dan dikuatkan dalam surat Kementerian Koperasi tanggal 01 Februari 2020 Nomor 16/Dep.I/II/2021.

“Bahwa dalam Online Data System (ODS) terkait kepengurusan belum ada perubahan, Budiman Gandi Suparman sebagai Ketua. Silahkan ditelaah bersama apa yang kemudian dipalsukan,” tantang BGS.

The post Ketua KSP Intidana Terzolimi, Kasus Sudah SP3 Tapi Diusut Lagi appeared first on SuaraBaru.id.