Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo mengatakan jika program ini merupakan wujud komitmen pemerintah, dalam hal ini Kemenkum Jateng, untuk menjamin hak setiap warga negara memperoleh bantuan hukum tanpa biaya.

“Bantuan hukum gratis ini sebagai wujud negara hadir dalam menjamin hak setiap warga negara, ” ujar Heni, Selasa (12/8/2025).

Monitoring dan evaluasi (monev) pemberian bantuan hukum ini dilaksanakan oleh Tim Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) Bantuan Hukum, yang terdiri dari R. Danang Agung Nugroho, Clara Petra Prathita, Ariza Hasna, dan Nicolaus Oscar Nugroho Prabowo.

Kedatangan tim disambut baik oleh Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Cilacap, Ludi Oktadhika.

Dalam kesempatan tersebut, tim melakukan wawancara langsung dengan para penerima bantuan hukum, untuk memastikan pemahaman dan kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan.

Penyuluh Hukum Madya, Danang mengatakan, berdasarkan hasil wawancara, seluruh pemohon menyatakan mengetahui bahwa bantuan hukum yang mereka terima bersifat gratis, tanpa pungutan biaya apapun.

“Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjamin pemberian layanan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu,” kata Danang.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Beri Bantuan Hukum Gratis kepada 9 WBP Lapas Cilacap appeared first on SuaraBaru.id.

Audiensi tersebut terkait dengan persiapan untuk mengikuti program akreditasi pemberi bantuan hukum gratis wilayah Jawa Tengah.

Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur DLF FH Undip, Ery Agus Priyono bersama tim. Menurutnya, audiensi ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 150/PUU-XXII/2024.

Putusan tersebut menyatakan bahwa dosen perguruan tinggi negeri (PTN) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperbolehkan untuk berpraktik sebagai advokat, namun dengan batasan tertentu. Keputusan ini memberikan peluang bagi kalangan dosen untuk lebih aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

Ery menjelaskan, pihaknya berkomitmen untuk berpartisipasi dalam program akreditasi pemberi bantuan hukum gratis yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum.

“Kami ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berkontribusi dalam peningkatan akses masyarakat terhadap bantuan hukum yang berkualitas,” ungkapnya.

Sementara itu, Delmawati menyambut baik inisiatif DLF FH Undip dan berharap agar lebih banyak lembaga hukum lainnya dapat mengikuti program akreditasi ini.

“Program ini sangat penting untuk memperluas akses keadilan, terutama di wilayah Jawa Tengah yang mencatatkan 58 lembaga pemberi bantuan hukum terakreditasi untuk periode 2025-2027,” jelas Delmawati.

Diharapkan, akreditasi ini semakin memperkuat sistem hukum di Jawa Tengah dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum gratis.

Diponegoro Law Firm FH UNDIP yang diwakili Muhammad Azhar dan Aista Wisnu Putra melakukan silaturahmi sekaligus konsultasi terkait proses akreditasi Lembaga Bantuan Hukum pada Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Berbadan Hukum.

Pada kesempatan tersebut Kepala Divisi P3H menjelaskan Daftar Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi wilayah Jawa Tengah periode 2025-2027 berjumlah 58 yang tersebar di beberapa kabupaten/kota.

Adapun persyaratan akreditasi Organisasi Bantuan Hukum antara lain :

1. Surat Keputusan Badan Hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Akta pendirian OBH
3. Akta pengurus OBH
4. Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus yang terdiri dari Ketua, Sektretaris, dan Bendahara pada OBH
5. Surat penunjukan sebagai Advokat pada OBH
6. Surat penunjukan sebagai Paralegal pada OBH
7. Surat penunjukan Tenaga Administrasi yang memahami teknologi informasi yang bukan sebagai Advokat dan Paralegal pada OBH
8. Surat izin beracara sebagai Advokat yang masih berlaku
9. Berita acara sumpah Advokat
10. Dokumen status kepemilikan kantor
11. Foto kantor secara keseluruhan luar dan dalam
12. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama OBH
13. Nomor Rekening atas nama OBH
14. Surat keterangan tinggal/domisili dari lurah atau kepala desa tempat OBH berada
15. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
16. Laporan pengelolaan keuangan
17. Bukti pelaksanaan bantuan hukum untuk kasus litigasi dan kegiatan nonlitigasi terhadap orang miskin.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Terima Audiensi Diponegoro Law Firm FH Undip, Persiapan Akreditasi Bantuan Hukum Gratis  appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut dilakukan melalui Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024, yang dilaksanakan di Aula Kresna Basudewa Kanwil Jateng, Kamis (25/1/2024)..

Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto mengatakan, pemberian bantuan hukum merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, dimana negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan Hak Asasi Manusia.

Kakanwil menegaskan, pemberi bantuan hukum tidak bisa dilaksanakan oleh sembarang lembaga, hanya bisa dilaksanakan oleh OBH yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kemenkumham.

Oleh sebab itu, OBH sejak awal harus diniatkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan harus dikesampingkan niat untuk mencari keuntungan dalam program pemberian bantuan hukum.

“Menteri Hukum dan HAM juga menyampaikan harapannya kepada pengurus OBH agar bahu membahu memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan pemberian bantuan hukum sesuai dengan Standar Layanan Bantuan Hukum yang telah ditetapkan oleh Kemenkumham,” ujar Tejo.

The post Kemenkumham Jateng Kerja Sama dengan 60 OBH, Beri Bantuan Hukum Gratis Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.