Secara keseluruhan banpres yang disiapkan pemerintah untuk membantu usaha mikro terdampak pandemi Covid-19 di Kaltim mencapai Rp214 miliar. Dana BPUM tersebut sebagian telah disalurkan melalui BRI dan BNI.

“Hingga 10 November 2020, progres BPUM yang sudah tersalur mencapai 68 persen. Kami targetkan sebelum 31 Desember 2020, penyaluran BPUM sudah mencapai 100 persen,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kaltim HM Yadi Robyan Noor, Kamis (10/12/2020).

BPUM untuk Kaltim sudah memasuki tahap kedua. Tahap pertama Kaltim menerima 16.018 penerima dari usulan lebih 38.000 penerima. Tahap kedua Kaltim mendapat alokasi sebanyak 89.258 penerima dari usulan 135.000 penerima.

Selain alokasi tersebut, Roby mengungkapkan, Kaltim masih mengusulkan tambahan BPUM untuk 39.864 penerima. Setiap usaha mikro akan menerima bantuan presiden sebesar Rp2,4 juta.

Lebih jauh mantan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim itu menguraikan, bahwa bantuan tersebut adalah upaya konkrit pemerintah untuk membantu pelaku usaha mikro yang sangat membutuhkan. Diharapkan mereka dapat memanfaatkan untuk menambah modal usaha yang terimbas pandemi Covid-19 lebih dari 8 bulan berjalan. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Penyaluran BPUM di Kaltim pun telah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi dan Asisten Deputi Bidang Simpan Pinjam Masyrifah.

“BPUM ini harus tepat sasaran dan tepat pemanfaatan untuk membantu pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19. Harus cepat juga realisasinya. Kami melihat Kaltim cukup agresif merespon program ini,” puji Ahmad Zabadi saat melakukan monitoring ke Kaltim, pertengahan November lalu, seperti dikutup dari siberindo.co grup suarabaru.id.

Tim monitoring juga melakukan uji petik kepada 12 penerima BPUM di Kaltim.

Secara nasional realisasi BPUM per 20 Oktober 2020 sudah mencapai Rp22,3 triliun atau 76,77 persen. Percepatan realisasi diharapkan hingga akhir Desember ini, namun tetap tidak mengabaikan ketepatan sasaran penerima BPUM.

Claudia SB

The post UKM di Kaltim Terima Banpres Rp 214 Miliar appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua LSM Gempar NTB, Hamzan Halilintar, menuntut transparansi Banpres PUM yang telah terdaftar namun tidak ada kejelasan pencairannya. Hamzan menyatakan ada 10 kasus yang sama, dengan perbedaan nama dan NIK serta dilengkapi rekomendasi dari Dinas Koperasi bisa dicairkan. Tapi 10 kasus lainnya tidak bisa dicairkan.

“Ada apa ini? Harusnya pihak BRI mencairkan segera mengingat Diskop telah mengeluarkan rekom sebagai pengakuan keabsahan, maka BRI dan Diskop harus bertanggung jawab,” tegasnya, kemarin.

Sementara, Kepala BRI Cabang Praya, Fajar Baskoro, mengatakan adanya peraturan kementerian koperasi terkait perubahan data; harusnya melakukan perbaikan di Dukcapil apabila terjadi perbedaan nama dan NIK mengingat ini merupakan putusan aturan terbaru dari Kemenkop.

“Perbedaan nama dan NIK inilah yang menghambat penyaluran,” ungkap dia.

Menurutnya, persoalan NIK berbeda jauh dengan data yang mendapatkan Banpres PUM pada saat penyaluran. BRI hanya bisa mengusulkan saja ke pusat.

Dia juga menekankan, bila ada pegawai BUMN yang mendapatkan Banpres PUM tersebut supaya tidak mengambilnya, mengingat nanti akan diwajibkan pengembalian.

“Sementara ini ketepatan sasaran Banpres PUM mencapai 0,5 persen dengan total 35.200 orang telah disalurkan dan sekitar 30.000 lebih belum disalurkan,” jelas dia.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Loteng, M Ikhsan, menyampaikan, pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap apa yang diadukan, namun dengan tegas pihaknya menyatakan siap menjadi jaminan ketika mengeluarkan rekomendasi supaya diindahkan oleh pihak BRI dengan memberikan bansos tersebut kepada 10 orang yang dituntut LSM Gempar NTB.

“Kesepakatan BRI dan Dinas Koperasi supaya segera diproses untuk pencairan 10 orang yang diperkarakan,” kata Ikhsan.

Claudia SB

The post Banpres PUM di Lombok Kembali di Perbincangkan appeared first on SuaraBaru.id.