Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Widya Pratiwi Asmara menyampaikan, layanan konsultasi ini merupakan salah satu upaya Kemenkumham Jateng guna meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum di Jawa Tengah.

“Masyarakat yang memiliki masalah terkait dengan badan usaha, seperti perseroan terbatas, PT perorangan, yayasan, persekutuan komanditer, perkumpulan, koperasi, dan lainnya, dapat memanfaatkan layanan konsultasi hukum gratis ini,” ujar Tiwi.

Baca Juga: 128 CPNS Kemenkumham Jateng Jalani Pelatihan Militer dari Kopassus

Bukan hanya dari tim Kanwil Kemenkumham Jateng, layanan konsultasi hukum ini juga dipandu langsung oleh tim ahli dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Tiwi berharap dengan adanya layanan konsultasi hukum gratis ini, masyarakat dapat lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi terkait dengan badan usaha.

Bersamaan dengan kegiatan konsultasi, juga digelar diskusi pembahasan kasus mengenai permasalahan hukum dalam perkumpulan dan yayasan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi S. didampingi Kepala Bidang HAM Lista Widyastuti. Salah satunya yakni terkait adanya laporan dualisme Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang.

Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM bertindak sebagai instansi yang mengesahkan akta pendirian Yayasan temasuk badan hukum. Maka dari itu jajaran Ditjen AHU dan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menelusuri rekam jejak legalitas yayasan tersebut.

Terkait kasus itu, Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto menginginkan jajarannya untuk mengusut tuntas permasalahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Di mana sebelumnya ia berkesempatan menerima audiensi dari pihak yayasan yang meminta keadilan.

Claudia

The post Kemenkumham Jateng Hadirkan Layanan Konsultasi Badan Usaha Gratis appeared first on SuaraBaru.id.

Hingga saat ini, Pertamina merupakan badan usaha terbesar yang mendistribusikan dua jenis BBM, yaitu subsidi (PSO) dan nonsubsidi (non-PSO). BBM yang masuk kategori PSO adalah Pertamax Series seperti Pertamax, Pertamax Turbo, serta Dexlite dan Pertamina Dex. Adapun BBM subsidi adalah minyak tanah dan Pertalite.

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, mengatakan Indonesia sebenarnya sudah menganut sistem tersebut, yaitu badan usaha diberikan hak dan kewenangan untuk menentukan harga BBM non-PSO dengan memperhitungkan banyak aspek. Di negara lain bahkan ketika harga minyak turun, seketika harga BBM akan turun, namun periode evaluasi masing-masing negara berbeda dan ada beberapa metode.

Baca Juga: Pertamina Fastron Juara Putaran Pertama

“Di Asia Tenggara paling lama di Indonesia. Kalau di Malaysia dan Thailand sekitar 10 hari. Ada juga yang penentuan harga baru BBM setiap satu minggu dievaluasi, salah satunya Singapura. Kalau waktunya pendek ketika harga minyak turun jadi masyarakat konsumen lebih ingat satu minggu lalu habis turun (harga minyak) sehingga kalau turun (harga minyak) diturunkan harga BBM, jadi logis. Begitu juga kalau naik,” kata Komaidi di Jakarta, Senin (30/1/2022).

Menurut dia, sisi regulasi sebenarnya sudah diatur bagaimana secara berkala badan usaha, termasuk Pertamina, berhak melakukan evaluasi harga BBM nonsubsidi. Hanya ada batas atas maupun batas bawah sebagai pedoman bagi para badan usaha.

Josua Pardede, Chief Economist Bank Permata, menilai kebijakan penyesuaian BBM non-PSO secara fkultuasi mengikuti penurunan harga minyak dunia tepat. Pertamina tidak perlu menunggu instruksi dari Pemerintah dalam menyesuaikan harga BBM non-PSO.

Baca Juga: Pertamina Terapkan ‘Full Cycle’ Solar Subsidi, Mobil Pribadi Maksimal 60 Liter per Hari

“Badan Usaha memiliki kewenangan dalam menentukan harga BBM non PSO karena BBM tersebut sama sekali tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah,” ujarnya.

Menurut dia, faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga BBM non-PSO tentu saja terkait dengan harga minyak mentah dan nilai tukar dolar Amerika Serikat, distribusi, dan biaya angkut. Selain itu juga mempertimbangkan aspek persaingan dengan badan usaha hilir migas lainnya. Review bulanan terhadap harga BBM non-PSO dinilai sudah tepat.

“Jika memungkinkan, review mingguan akan lebih baik. Review mingguan berpotensi membuat fluktuasi harga tidak terlalu besar, dan membiasakan masyarakat terhadap perubahan harga BBM,” katanya.

Baca Juga: Pertamina Fastron Puncaki Klasemen Sementara Putri

Tutuka Ariadji, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengakui bahwa Pertamina memang bisa melakukan evaluasi dan menetapkan harga BBM nonsubsidi. Hak dan kewenangan itu dijamin oleh regulasi.

“Secara peraturan (penyesuaian harga, red) diserahkan ke badan usaha niaga. Kementerian hanya menetapkan harga jual eceran batas atasnya, jadi memang dinamik. Saat ini penentuan harga BBM mengikuti harga minyak. Begitu harga minyak turun, kita juga evaluasi. Nanti badan usaha yang menentukan,” ujar Tutuka usai Konferensi Pers Kinerja Kementerian ESDM di Jakarta.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mengatakan harga BBM nonsubsidi bersifat fluktuatif sehingga dievaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar. Pertamina melakukan penyesuaian harga mengikuti tren harga minyak dunia dan harga rata-rata publikasi minyak.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Distribusikan BBM ke Karimun Jawa Pakai Kapal Perang

“Pada dasarnya, harga BBM nonsubsidi sudah seyogya-nya harga pasar, namun untuk membuktikan bahwa pemerintah hadir. Pada kebijakan sebelumnya ketika harga minyak dunia tinggi pemerintah meminta Pertamina untuk tidak menaikan harga. Saat harga minyak di bawah US$ 80 per barel, saya bersama Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Direktur Utama Pertamina menggelar rapat untuk memproyeksikan dan menentukan harga BBM yang baru ke masyarakat,” ujarnya.

Erick menjelaskan, usulan mengenai pemberlakukan evaluasi harga BBM nonsubsidi setiap pekan sudah bergulir dan tengah dibahas. “Jangan kita terjebak di birokrasi harga bensinnya turun, aturannya belum keluar. Kalau tiap minggu kan enak, oh minggu depan kira-kira harga.

Claudia

The post Pertimbangkan Banyak Aspek, Penentuan Harga BBM Nonsubsidi Kewenangan Badan Usaha appeared first on SuaraBaru.id.