​PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, merupakan manifestasi amanah konstitusi untuk menjamin hak kesehatan seluruh rakyat.

Namun dalam perjalanannya, JKN sering menghadapi tantangan terkait keberlanjutan finansial, transparansi tata kelola dan optimalisasi pelayanan yang kerap memicu keluhan, baik dari pihak pasien (peserta), maupun tenaga kesehatan (nakes). Transformasi menuju model BPJS modern dengan mengadopsi prinsip syariah, menawarkan solusi yang komprehensif, untuk mengatasi masalah-masalah struktural ini.

​Prinsip Syariah: Dari Akad Jual Beli Menjadi Gotong Royong Murni
​Kritik utama terhadap model konvensional BPJS adalah, kerancuan dalam akadnya yang sering dipersepsikan sebagai asuransi komersial (mengandung gharar atau ketidakjelasan dan maysir atau spekulasi). Prinsip syariah menghilangkan kerancuan ini, dengan menegaskan konsep Asuransi Sosial Syariah (Takaful Ijtimai).

​Dalam model syariah, iuran peserta diubah menjadi dana hibah (tabarru’), yang diniatkan murni untuk tolong-menolong. Peserta secara kolektif menjadi pemilik dana, yang dikelola secara amanah oleh BPJS. Perubahan mendasar ini, memiliki dua dampak krusial:
​Kepastian Hukum dan Moral: Peserta berkontribusi dengan niat ibadah dan sosial, menghilangkan kekhawatiran terkait aspek non-syariah.

​Meningkatkan Keterbukaan: Pengelolaan dana tabarru’ harus mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ketat. Karena dana tersebut adalah milik umat, bukan milik perusahaan.

​Keadilan Pelayanan Bagi Pasien
​Transformasi syariah menuntut rumah sakit (RS) sebagai mitra BPJS, untuk beroperasi dengan prinsip keadilan (‘adl) dan kebaikan tertinggi (ihsan). Ini mendorong manajemen RS untuk mengadopsi standar modern:

​Non-Diskriminasi: Pasien berhak mendapatkan pelayanan terbaik sesuai kebutuhan medisnya, tanpa dibatasi status kepesertaan atau besaran iuran. Hal ini sejalan dengan spirit kesetaraan dalam Islam.

​Efisiensi Biaya: RS didorong untuk menerapkan manajemen biaya yang efektif dan efisien, menghindari pemborosan (tabdzir), dan praktik moral hazard. Penggunaan teknologi modern untuk rekam medis terpadu dan sistem antrean cerdas, menjadi keharusan untuk memastikan dana tabarru’ digunakan secara optimal.

​Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan (Nakes):
​Kesejahteraan nakes adalah pilar utama keberhasilan JKN. Model BPJS berbasis syariah menawarkan perbaikan signifikan dalam sistem insentif dan remunerasi:
​
Sistem Pembayaran Adil (Ujrah): Prinsip syariah mewajibkan pemberian imbalan (ujrah atau upah) yang adil, layak, dan tepat waktu bagi nakes. Manajemen RS harus merancang skema remunerasi yang menghargai profesionalisme dan beban kerja nakes, sesuai dengan kaidah al-ghunmu bil ghurmi (imbalan sebanding dengan risiko).

​Pengurangan Beban Administrasi: Adopsi teknologi informasi yang canggih (manajemen RS modern) memungkinkan proses klaim yang lebih cepat dan transparan. Ini secara langsung mengurangi beban administrasi nakes dan memungkinkan mereka fokus kembali pada pelayanan klinis.

​Tantangan dan Implementasi
​Transformasi ini memerlukan dukungan regulasi dari pemerintah, seperti penerbitan Undang-Undang Jaminan Sosial Kesehatan Syariah yang terpisah, atau penyesuaian regulasi operasional BPJS, agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). BPJS harus membentuk Unit Syariah yang profesional untuk mengelola dana tabarru’, dan memastikan investasi dana jaminan sosial bebas dari riba (interest-free).

​Pada akhirnya, transformasi BPJS menuju model syariah bukan hanya sekadar penggantian label, tetapi merupakan upaya fundamental untuk menanamkan nilai-nilai etika dan moral dalam sistem kesehatan nasional.

Dengan transparansi yang lebih baik, keadilan dalam pelayanan, dan remunerasi yang layak bagi nakes, JKN dapat bertransformasi menjadi program sosial yang benar-benar modern, profesional, dan menyejahterakan seluruh elemen bangsa, sesuai dengan amanah undang-undang dan nilai-nilai luhur keagamaan.

— Dokter Agus Ujianto MSi Med SpB, Ketua Alumni PP IKA Unissula Semarang —

The post Transformasi BPJS Modern dengan Prinsip Syariah: Menuju Kesejahteraan Nakes dan Pasien appeared first on SuaraBaru.id.

”Program promotif dan preventif harus terus ditingkatkan, untuk mencegah munculnya penyakit-penyakit kronis di masyarakat, yang memerlukan biaya lebih mahal untuk pengobatannya,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/10/2023)

.Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebutkan, pada 2022, pembayaran klaim pelayanan kesehatan Program JKN, mencapai Rp 113,47 triliun. Dari klaim itu, senilai Rp 24,05 triliun untuk membiayai penyakit katastropik, seperti penyakit jantung, kanker, stroke, gagal ginjal, hemofilia, thalasemia, leukimia hingga sirosis hati.

BACA JUGA: 650 Atlet Akan Berlaga di Setyo Budi Open Perebutkan Piala Rektor USM-PWI Jateng

Menurut Lestari, untuk mencegah peningkatan pembiayaan sejumlah penyakit katastropik itu lebih tinggi lagi, upaya mengakselerasi langkah-langkah promotif dan preventif menjadi kepedulian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

Selain itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, upaya menggalakkan langkah promotif dan preventif, harus melibatkan masyarakat dan berbagai komunitas, agar pesan yang disampaikan benar-benar bisa dipahami dengan baik.

Diungkapkan Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, dukungan untuk memasyarakatkan langkah promotif dan preventif, seperti membangun pola hidup sehat sejak dini, pengetahuan tentang gizi seimbang, hingga metode Pemeriksaan Payudara Sendiri (Sadari), sebagai upaya deteksi dini cegah kanker payudara misalnya, harus menjadi prioritas bersama.

BACA JUGA: USM Jajaki Kerja Sama dengan KBRI Singapura

Di tengah ketidakpastian yang terjadi di dunia saat ini, termasuk di sektor kesehatan, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, harus dipastikan kondisi kesehatan masyarakat mampu menghadapi sejumlah potensi ancaman yang datang.

Karena itu, ujar Rerie, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus mampu membangun sistem layanan kesehatan masyarakat yang adaptif dan efektif, agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.

Riyan

The post Program Promotif dan Preventif Sektor Kesehatan Harus Jadi Perhatian appeared first on SuaraBaru.id.