Dalam pertemuan bersama Komisi X DPR RI yang digelar dalam RDPU di ruang rapat Komisi X, Selasa (19/10/2021), banyak terungkap harapan sekaligus kritikan terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya mengakselerasi  pelaksanaan kegiatan event di Indonesia.

Ketua Umum APMI, Dino Hamid, dalam penyampaiannya menekankan agar pintu perizinan untuk kegiatan event dibuat lebih jelas dan praktis, termasuk mengusulkan agar perizinan bisa berbasis digital.

“Kami berharap agar industri pameran jangan dianggap sepele mengingat angka kerugian yang terjadi akibat pandemi pada sektor pameran mencapai 140 trilyun pada tahun 2020 kemarin,” ungkap Ketua Umum ASPERAPI, Andre Hosea, dalam audiensi tersebut.

Senada dengan Dino, Hendra Kaban selaku perwakilan APPARA, sektor industri event akan mendorong 16 sub sektor padat karya lainnya jika ini dapat didukung serius oleh pemerintah dan tentunya akan mendorong pemulihan paska pandemi.

“Kami juga mempertanyakan soal maklumat Kapolri mengenai izin keramaian yang sampai saat ini belum dicabut, padahal suasana pandemi sudah melandai dan ada protokol CHSE yang sudah diterbitkan oleh Kemenpar sebagai guidance pelaksanaan event,” kata Sekjen Forum Backstagers Indonesia (FBI), Shafig Pahlevi.

Sementara itu, Ketua IMARINDO, Nanda Persada, sebagai perwakilan dari manager artis melihat belum adanya dukungan penuh dari pemerintah untuk menjaga karya-karya seni dan harapan agar UU No.28 Tahun 2018 terkait Hak Cipta agar bisa dijalankan dengan tegas.

Husain Muslimin selaku Ketua Umum LIVE Celebes juga menyampaikan, pihaknya mengharapkan akselerasi terjadi pada sektor industri event dengan membelanjakan biaya-biaya kegiatan promosi pemerintah dan BUMN melalui jasa profesional organizer dibawah naungan asosiasi guna percepatan pemulihan ekonomi di industri event.

Menanggapi semua aspirasi tersebut, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menilai, apa yang diperjuangkan oleh para pekerja di industri event ini harus segera diakselerasi dengan mengagendakan rapat-rapat lanjutan bersama beberapa mitra kementerian yang terkait.

“Elemen penting dalam pariwisata ada 3 aspek, yakni aksebilitas terwakili oleh asosiasi travel, amenitas oleh asosiasi perhotelan, dan atraksi menjadi ranah asosiasi penyelenggara acara. Karena event bukan semata pertunjukkan musik tapi bayak sekali pembagian – pembagiaannya,” katanya.

Lebih lanjut Syaiful mengatakan, dari pertemuan rapat dengan pendapat tersebut akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pihak terkait dan lintas komisi sehingga hasil yang didapatkan betul – betul komprehensif.

“Harapannya para anggota asosiasi sekaligus pelaku industri ini bisa melakukan kegiatan secepatnya tanpa ada kekhawatiran terjadinya pembubaran dan hal – hal lainnya di pelaksanaan lapangan nantinya,” pungkasnya.

The post Asosiasi Event Indonesia Sampaikan Aspirasi ke DPR RI appeared first on SuaraBaru.id.

Pelantikan pengurus DPP tersebut merupakan puncak rangkaian kegiatan rapat kerja nasional (rakernas) dan rapat pimpinan nasional (rapimnas) Forum Backstagers Indonesia. Acara ini sendiri berlangsung di Hotel Four Point Makasar pada tanggal 14 – 16 September 2021.

Terpilih sebagai pengurus DPP periode 2020 – 2024, Sofyan Nasution sebagai ketua umum dan Shafigh Pahlevi Lontoh sebagai sekretaris umum. Lalu terpilih juga Cindy Oh Chia Ling sebagai bendahara umum dan sejumlah jajaran kepengurusan pusat Forum Backstagers Indonesia.

“Situasi pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia berdampak langsung pada industri pariwisata khususnya penyelenggaraan acara. Namun, bagi kami pelaku industri penyelenggaraan acara, kondisi pandemi Covid-19 saat ini bukan sebuah alasan untuk diam menunggu,” kata Sofyan.

Dalam keterangan persnya Sofyan mengatakan, Forum Backstagers Indonesia selaku asosiasi penyelenggara acara berskala nasional terus berinovasi dan bergerak tanpa henti. Salah satu wujud inovasi dan terus bergerak salah satunya adalah dengan menggelar kegiatan pelantikan dan pengukuhan kepengurusan baru ini.

Industri EO di Tengah Pandemi

Adapun kegiatan puncak Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam acara Rakernas Forum Backstagers Indonesia 14 – 16 September 2021 di Makasar merupakan kelanjutan dari acara Munas pertama pada November 2020 di Jakarta yang dihadiri perwakilan Perusahaan Event Organizer se-Indonesia.

Dalam acara tersebut, usai pelantikan pengurus DPP, Ketua Umum Sofyan Nasution melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sulawesi Selatan. Terpilih sebagai Ketua DPD FBI Sulsel adalah Pon Novia Satria. Selain itu juga ketua umum DPP melakukan pengukuhan perwakilan DPD se-Indonesia lainnya.

“Dalam rapat ini kami sama – sama merumuskan bersama langkah – langkah terbaik dalam memajukan industri ini dalam penyesuaian situasi pandemi Covid-19. Ini agar kita semua bisa bertahan dan bergerak maju bersama,” kata Sekretaris Umum DPP Froum Backstagers Indonesia, Shafigh Pahlevi Lontoh.

Shafigh menjelaskan, dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Baparekraf RI dan dari Pemkot Makassar serta Pemprov Sulawesi Selatan diharapkan menjadi contoh kongkrit dalam merumuskan sebuah kenormalan baru untuk terus menggelorakan industri ini.

“Harapannya dengan pelaksanaan ini jadi bisa menemukan solusi baru dalam memajukan industri event nasional. Semoga dengan semangat dan kerjasama semua pihak industri ini akan terus bergelora dan terus berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional dalam bidang penyelenggaraan kegiatan,” katanya.

The post Backstagers Indonesia Lantik Kepengurusan Baru appeared first on SuaraBaru.id.