Menurut Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin, berbagai hal yang diunggah di media sosial harus sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Jangan sampai kita terjebak menjadi pribadi yang berbeda dan merasa tidak terjangkau oleh hukum di media sosial. Ini harus dijadikan momentum bagi kita bersama untuk bijak dalam menggunakan media sosial,” kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/12/2020).

Hal itu dikatakannya terkait langkah kepolisian yang menangkap S (40) pelaku yang mengancam membunuh Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran melalui aplikasi Whatsapp.

Azis mendukung sikap Kepolisian dan meminta aparat dapat memproses sesuai hukum dan aturan yang berlaku yang merupakan pelaku pengancaman pembunuhan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran melalui aplikasi Whatsapp.

“Perbuatan S (40), dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tahun 2008 dengan ancaman 6 tahun penjara.Polisi sebagai aparat penegak hukum wajib menjalankan ketentuan hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tentu semuanya diproses sesuai dengan fakta yang terungkap dalam proses penyelidikan dan penyidikan,” terangnya, seperti dilansir dari siberindo.co grup suarabaru.id.

Dia meminta seluruh elemen masyarakat untuk dapat lebih memahami dan sadar atas segala bentuk perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum.

Politisi Partai Golkar itu menilai apapun motifnya, peristiwa tersebut harus dijadikan sebagai pelajaran bagi kita semua untuk “aware” akan adanya dampak hukum dalam setiap tindakan yang kita lakukan termasuk di medsos.

claudia sb

The post Legislator Minta Masyarakat Bijak Gunakan Medsos appeared first on SuaraBaru.id.

Demikian diutarkan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin dalam keterangannya, Rabu (2/12).

Menurut dia, E-Parlemen membuat DPR RI menjadi modern dan kinerjanya lebih akuntabel, serta tetap produktif pada masa pandemi Covid-19.

“E-Parlemen memang untuk meningkatkan akuntabilitas DPR RI, untuk efektivitas dan efisiensi kinerja parlemen Indonesia yang modern,” kata Azis.

Politisi Partai Golkar itu melanjutkan, penerapan E-Parlemen juga menunjang produktivitas DPR RI pada masa pandemi Covid-19.

Berbagai agenda rapat dan sidang-sidang di DPR RI kini dilakukan dengan sejumlah penyesuaian baru dan lebih mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi yang disiarkan langsung di laman resmi DPR.

Secara bertahap, kata Azis, DPR RI akan menerapkan digitalisasi semua materi rapat dan persidangan. Hal ini akan memberi manfaat pada kecepatan dan keterbukaan informasi yang diakses anggota DPR RI, pemerintah dan mitra kerja, serta masyarakat.

“Arahnya ke digitalisasi. Ada penghematan dan mengurangi penggunaan kertas, lebih ramah lingkungan, dan lebih mendekatkan masyarakat dengan wakil-wakilnya,” ungkap Azis.

“Dengan E-Parlemen, semua bisa akses informasi tentang apa yang dibahas dan dikerjakan DPR RI, dan bisa langsung memberikan masukan. Jadi semuanya bisa lebih akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan,” lanjut wakil rakyat dari daerah pemilihan Lampung II tersebut.

Selain itu, Azis menilai E-Parlemen juga penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan teknologi untuk peningkatan kinerja dan produktivitas.

“E-Parlemen ini sekaligus mengedukasi kita semua untuk tidak kaku kepada teknologi yang merupakan tuntutan zaman,” ucapnya.

Claudia SB

The post Aplikasi E-Parlemen Dukung Kinerja DPR Masa Pandemi COVID-19 appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin mengatakan, pemikiran dan pernyataan Jokowi benar adanya. Reformasi steuktural sudah menjadi urgensi agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan efisian dan produktif.

“Hal ini perlu didukung sehingga dapat terlaksana untuk kemajuan bangsa,” kata Aziz dalam keterangan resminya, Senin (30/11/2020).

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini menekankan, pentingnya sistem birokrasi yang efektif dalam proses pengambilan keputusan. Efektifitas dan efisiansi instansi pemerintah perlu diselaraskan agar bisa tepat guna dalam proses pembangunan bangsa.

“Dalam persaingan global saat ini, banyak tugas dalam negeri yang perlu kita benahi. Salah satunya birokrasi yang rumit perlu dijadikan sederhana. Hal ini juga akan bermanfaat terhadap penghematan anggaran dan membantu para pembuatan kebijakan dalam menentukan langkah-langkah inovatif dengan cepat” ujar politisi Partai Golkar itu.

Azis sepakat dengan Presiden Jokowi terkait pentingnya ASN untuk menjadi motor pembangunan bangsa dengan asas-asas Pancasila.

“Jika ASN bisa efektif, maka pembangunan bangsa pun akan meningkat menuju kemajuan yang positif untuk kesejahteraan rakyat. Keberadaan ASN perlu menjadi bagian dari pembangunan karakter bangsa. Maka reformasi birokrasi dan struktural dibutuhkan demi menuju Indonesia Maju,” tutupnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pidato memperingati HUT ke-49 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden pada 29 November 2020.

Claudia SB

The post DPR RI Dukung Jokowi Keharusan Reformasi Birokrasi dan Struktural appeared first on SuaraBaru.id.

Aziz meminta KBRI untuk melakukan langkah aktif dan langsung melakukan penanganan terhadap MH.

”Kabar terakhir yang saya terima, Kemlu RI telah memanggil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia. Saat ini MH berada di RS Kuala Lumpur untuk mendapatkan perawatan. DPR juga meminta KBRI terus memantau perkembangannya. Cepat lakukan langkah aktif,” tegas Azis dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (29/11/2020).

MH mengalami penyiksaan antara lain pemukulan dengan benda tumpul, luka sayatan benda tajam, disiram air panas dan tidak diberi makan. Saat ini MH sedang mendapatkan perawatan di RS Kuala Lumpur.

Azis menegaskan, kejadian ini mengingatkan kita kepada peristiwa-peristiwa serupa yang menimpa TKI.

”Ini sudah pelanggaran berulang kali. Penanganan korban TKI harus cepat dan terang-benderang. Dan langkah hukum terhadap pelaku harus pula dikedepankan. Ini tak bisa dibiarkan ya,” tegasnya.

Dilanjutkan Aziz, penyiksaan terhadap tenaga kerja merupakan pelanggaran dari Undang-Undang ketenagakerjaan apalagi sampai menyiksa.

Politisi Golkar ini berharap, komunikasi intens yang dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) termasuk Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dengan Pemerintah Malaysia dapat menghasilkan hal positif dari peristiwa ini.

”DPR terus memantau perkembangan yang terjadi. Kami menaruh harapan kasus ini tuntas. Korban segera membaik, dan komunikasi di lingkaran KBRI dengan Pemerintah Malaysia berjalan baik,” tandasnya.

Claudia SB

The post Wakil DPR Mengkritik Penyiksaan TKI di Malaysia appeared first on SuaraBaru.id.

Azis Syamsuddin menilai, masifnya kejahataan ini tidak terlepas dari pola perekrutan, pemberangkatan hingga pantauan dari stakeholder terkait.

”Yang pertama saya prihatin atas data-data dan informasi perkembangan terbaru yang kita terima. Seperti pemulangan ABK dari Aceh. Jika dicermati, dari sejumlah kasus yang ada, pola rekrutmen dari kejahatan ini terpusat Pulau Jawa,” ungkap Azis Syamsuddin, Rabu (25/11/2020).

Azis Syamsuddin mencontohkan, peristiwa pemulangan tiga warga negara Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal Lu Lan Yuan/088 milik China kemarin (23/11/2020).

Ketiganya dipulangkan ke daerah Tanah Rencong, setelah sempat hilang kontak dengan keluarganya sekitar dua tahun. ”Saya mendapat kabar itu ketika sedang berada di Aceh. Alhamdulillah ketiganya selamat dan dalam kondisi sehat,” jelas Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya.

Poin pentingnya, pola rekrutmen harus pula dibenahi sejalan dengan pengawasan. Pasalnya sejak 2015 hingga saat ini sedikitnya ada 11 ABK Indonesia yang menjadi korban paksa dan meninggal dunia di atas kapal ikan berbendera asing.

”Sekali lagi saya tekankan. Ini merupakan pelanggaran HAM yang berat bila sampai menghilangkan nyawa masyarakat Indonesia,” tandasnya.

DPR, lanjut Azis Syamsuddin meminta kepada pemerintah untuk terus mensosialisasikan undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) dan meminta kepada BP2MI melakukan pengawasan terhadap para pekerja Indonesia yang bekerja di negara lain.

”Keprihatinan ini, membuat kita harus bergerak lebih baik. Jangan sampai ada korban selanjutnya. Anda bisa bayangkan, harapan mereka bekerja dan pulang membawa hasil, ternyata hanya tinggal nama. Lantaran kejahatan yang dibiarkan,” pungkas politisi Partai Golkar itu.

Claudia SB

The post Kasus Perbudakan ABK Jadi Sorotan Dunia Internasional appeared first on SuaraBaru.id.