Plt Asisten Bidang Perekonomian Setda Kudus yang juga sekaligus Kabag Perekonomian, Agung Dwi Hartono mengatakan, proses pemecatan Humaini akan disesuaikan dengan regulasi perundangan yang ada.

Sesuai aturan perundangan, yang bersangkutan bisa diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya jika sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

“Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat,”kata Agung, Rabu (27/1).

Baca Juga: Dirut PDAM Kudus Divonis 4,5 Tahun Penjara

Dengan demikian, kata Agung, sampai saat ini status Humaini masih sebagai Direktur Utama PDAM nonaktif. Meski tidak bisa menjalankan tugasnya, namun Humaini masih berhak atas 50 persen dari gaji pokok yang diterimanya.

“Karena belum diberhentikan secara tetap, yang bersangkutan masih boleh menerima 50 persen dari gaji pokok tanpa tunjangan lainnya,”tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dirut PDAM Kudus Ayatullah Humaini akhirnya divonis bersalah dan dihukum 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang. Selain itu, Humaini juga harus membayar denda sebesar Rp 50 juta.

Humaini dinyatakan terbukti menerima Rp720 juta dari pungutan pengangkatan 15 orang pegawai di lingkungan PDAM Kudus. Pertimbangan lain hakim dalam menjatuhkan putusan, terdakwa sebagai direksi BUMN tidak menjalankan tugasnya secara beritikad baik dan bertanggung jawab. Humaini dalam persidangan tidak mau mengakui perbuatannya.

Tm-Ab

The post Sudah Divonis Bersalah, Humaini Belum Dipecat dari Dirut PDAM Kudus appeared first on SuaraBaru.id.

Hakim Ketua Arkanu dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (26/1), menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara terhadap Ayatullah, lebih berat dari tuntutan jaksa selama 4 tahun penjara.

Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp50 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan dua bulan.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dakwaan kedua,” katanya

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti menerima Rp720 juta melalui dan bekerja sama dengan Sukma Oni, terdakwa dalam perkara itu yang disidangkan secara terpisah.

Uang yang dipungut dari 15 pegawai PDAM yang akan diangkat itu, lanjut dia, merupakan pembayaran utang terdakwa kepada Sukma Oni.

Selain itu, menurut dia, proses pengangkatan 15 calon pegawai PDAM tersebut hanya didasarkan atas kewenangan terdakwa sebagai direktur utama, bukan oleh hasil penilaian tim seleksi yang sudah dibentuk.

Pertimbangan lain hakim dalam menjatuhkan putusan, terdakwa sebagai direksi BUMN tidak menjalankan tugasnya secara beritikad baik dan bertanggung jawab. “Terdakwa tidak mengakui kesalahannya,” ujarnya.

Atas putusan tersebut, hakim memberi kesempatan kepada jaksa maupun terdakwa untuk melakukan upaya hukum lanjutan.

Ant-Tm

The post Dirut PDAM Kudus Divonis 4,5 Tahun Penjara appeared first on SuaraBaru.id.

Jaksa Penuntut Umum Sri Heryono dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa, juga menuntut terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50 juta, jika tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 bulan.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Arkanu tersebut.

Dalam uraiannya, katanya, terdakwa terbukti mengetahui dan memerintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada calon pegawai yang ingin diangkat dengan besaran Rp75 juta per orang.

Adanya pungutan dalam proses rekrutmen pegawai tersebut bermula ketika terdakwa meminjam uang sebesar Rp600 juta kepada seorang pengusaha bernama Sukma Oni yang juga diadili dalam perkara ini..

Uang tersebut, kata jaksa, digunakan oleh terdakwa untuk mencalonkan diri dalam seleksi Dirut PDAM Kudus pada 2018.

Terdakwa membayar uang Rp600 juta kepada dua anggota tim pemenangan Bupati M.Tamzil pada saat itu agar diangkat menjadi direktur utama.

Atas pinjaman itu, terdakwa akan mengganti dengan cara memungut sejumlah uang dari calon pegawai PDAM serta memberi proyek kepada Sukma Oni di PDAM.

Jaksa menjelaskan dalam proses penerimaan pegawai tersebut, Sukma Oni yang bertugas menerima uang pungutan telah mengumpulkan total Rp720 juta dari sejumlah calon pegawai.

Dari uang itu, lanjutnya, sebanyak Rp77 juta di antaranya dinikmati langsung oleh terdakwa, sementara Rp643 juta sisanya untuk melunasi utang kepada Sukma Oni.

Dalam pertimbangan besaran tuntutan yang diajukan, jaksa menilai terdakwa pernah menjalani hukuman atas kasus pidana yang dijalaninya.

“Terdakwa tidak pernah merasa bersalah dan tidak mengakui perbuatannya,” katanya dalam sidang yang digelar secara daring itu.

Atas tuntutan tersebut, hakim memberi kesempatan terdakwa untuk mengajukan pembelaan pada sidang pekan depan.

Selain Ayatulah Humaini, dua terdakwa lain dalam perkara itu, masing-masing Sukma Oni dan Kepala Bagian Kepegawaian PDAM Kudus, Toni Yulantoro, masing-masing dituntut hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta.

Ant-Tm

The post Dirut PDAM Kudus Dituntut 4 Tahun Penjara appeared first on SuaraBaru.id.