Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersama jajaran Bawaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan langsung di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengawasan ini melibatkan Pengawas TPS yang telah dilantik untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan.

Dilansir dari hasil laporan cepat melalui Command Center Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa kejadian khusus yang disampaikan oleh 35 Bawaslu kabupaten/kota, diantaranya adanya potensi Pemungutan Suara Ulang (PSU), laporan dugaan pelanggaran, logistik pemilihan, kondisi jajaran pengawas, terjadinya bencana alam dan penggunaan aplikasi Siwaslih.

Achmad Husain, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Tengah menyampaikan, terkait dengan PSU, ada beberapa daerah yang berpotensi diantaranya Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang. Beberapa potensi PSU diantaranya disebabkan karena adanya pemilih yang menggunakan hak pilih di 2 TPS, terdapat pemilih yang mencoblos pemilihan Bupati sebanyak 2 kali, dan terdapat pemilih yang salah memilih di beda TPS.

Terhadap ketiga daerah tersebut, pengawas masih melakukan kajian mengenai keterpenuhan syarat keadaan tertentu yang menjadi alasan PSU. Jika terpenuhi nantinya pengawas akan mengeluarkan rekomendasi.

“Terkait dengan logistik pemilihan, ada beberapa kejadian diantaranya kekurangan dan kelebihan surat suara dan surat suara yang tertumpah oleh tinta. Namun terkait adanya kelebihan atau kekurangan suara tersebut dapat diantisipasi dengan meminta surat suara di TPS terdekat, atau menggunakan cadangan surat suara 2.5 % dari surat suara DPT,” ungkap Husain melalui keterangan tertulisnya, Jumat (29/11/2024).

Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat potensi dugaan pelanggaran yang terjadi pada beberapa kabupaten/kota diantaranya,
1. Kabupaten Banyumas, terdapat tiga laporan dugaan pelanggaran di masa tenang, dan satu temuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas di masa tenang.
2. Kabupaten Purbalinga, terdapat enam laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu
3. Kabupaten Purworejo, terdapat satu laporan dugaan pelanggaran pidana
4. Kabupaten Magelang, terdapat empat laporan dugaan pelanggaran pada masa tenang
5. Kabupaten Wonogiri, terdapat lima laporan dugaan pelanggaran pada masa tenang
6. Kabupaten Karanganyar, terdapat satu temuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Karanganyar
7. Kota Surakarta, terdapat empat laporan dugaan pelanggaran
8. Kabupaten Brebes, terdapat satu temuan dugaan pelanggaran
9. Kabupaten Batang, terdapat satu laporan dugaan pelanggaran

“Terkait kondisi kesehatan jajaran pengawas, ada beberapa kejadian diantaranya satu Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Pecangaan Kulon Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang meninggal dunia (MD), dan satu Pengawas TPS yang mengalami kecelakaan di Kabupaten Semarang, namun secara sigap sudah ditangani menggunakan asuransi kesehatan pemerintah,” kata Husain.

Dalam pelaksanaan persiapan pemungutan suara, sambungnya, berdasarkan laporan yang disampaikan juga terjadi bencana alam yang terjadi di Kota Pekalongan. Bencana alam tanggul jebol pada tanggal 24 November 2024 di Desa Tegaldowo Kabupaten Pekalongan yang mengakibatkan bencana banjir yang berdampak di 2 Kelurahan yang berada di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

“Hampir seluruh wilayah Pasirsari Kelurahan Pasir Kraton Kramat bagian utara dan barat, dan sebagian wilayah Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, terendam air setinggi paha orang dewasa. Dengan adanya tanggul jebol tersebut berdampak pada beberapa lokasi TPS yang terendam banjir,” terangnya.

Terdapat 9 TPS terdampak bencana banjir akibat tanggul jebol di Kelurahan Pasir Kraton Kramat dan Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat.

The post Awasi Pilkada Serentak, Bawaslu Jateng: Ada Potensi PSU hingga Pengawas MD appeared first on SuaraBaru.id.

Pengawasan dilakukan sesuai dengan pembagian waktu sebagaimana diatur dalam surat Pengumuman KPU Provinsi Jawa Tengah nomor:1049/PL.02.2-Pu/33/2024 tentang Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2024.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Jateng, Wahyudi Sutrisno menyampaikan, pengawasan dilakukan dengan membagi Tim Pengawas. Tujuan pengawasan untuk memastikan jika ada Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur perseorangan yang hendak mengajukan syarat dukungan minimal kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, memastikan jika ada bakal calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan minimal, memenuhi syarat dukungan minimal pemilih sebanyak 1.838.812 dengan sebaran minimal di 18 kabupaten/kota.

“Hingga 12 Mei 2024 pukul 23.59 untuk kepala daerah Jawa Tengah sendiri belum ada yang menyerahkan pemenuhan syarat dukungan minimal, artinya nihil pendaftar,” kata Wahyudi, Senin (13/5/2024).

Wahyudi juga melakukan pemantauan terhadap 35 kabupaten/kota yang melakukan pengawasan pemenuhan syarat dukungan minimal bakal calon perseorangan bupati/walikota. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, dua kabupaten terdapat bakal calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan dan dinyatakan lengkap, serta diterima. Dua kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Tegal.

Wahyudi juga menyebut bahwa ada satu kabupaten yaitu Kabupaten Brebes yang ada pendaftar bakal calon perseorangan, namun setelah dilakukan pemeriksaan dokumen fisik persyaratan, dilakukan pengembalian oleh KPU Kabupaten Brebes, sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dukungan dan sebaran minimal. Sehingga total terdapat 33 kabupaten/kota dikategorikan nihil pendaftar.

“Nantinya akan ada pemantauan lebih lanjut terhadap dua kabupaten yang terdapat pendaftar untuk selanjutnya melakukan proses verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan,” tambah Wahyudi.

Tahapan selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan oleh KPU kabupaten/kota yang terdapat bakal pasangan calon perseorangan yang mendaftar pada tanggal 13 hingga 29 Mei 2024.

Ning S

The post Bawaslu Jateng Awasi Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Paslon Perseorangan Gubernur dan Wakilnya appeared first on SuaraBaru.id.

Para pengawas pemilu di Jawa Tengah melakukan pengawasan guna memastikan distribusi logistik yang dilakukan penyelenggara teknis pemilu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Jateng, Rofiuddin menyampaikan, pihaknya mengingatkan kepada KPU Jawa Tengah dan jajarannya agar profesional dalam distribusi logistik. Salah satu yang harus diantisipasi dalam distribusi logistik adalah terkait musim cuaca.

“Saat ini sedang musim hujan, maka KPU Jawa Tengah dan jajarannya harus benar-benar mengantisipasi. Jangan sampai ada perlengkapan pemilu yang terkena hujan atau banjir karena berpotensi akan rusak dan tak dapat digunakan,” kata Rofiuddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/2/2024).

Bawaslu Jawa Tengah juga mengimbau kepada KPU Jawa Tengah dan jajaran agar distribusi logistik benar-benar tepat waktu, tepat jenis, tempat jumlah, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

“Harus diantisipasi, jangan ada logistik pemilu yang tak tepat sasaran dalam bentuk adanya kekurangan logistik. Misalnya, surat suara kurang atau surat suara tertukar antar daerah pemilihan (dapil),” sambungnya.

Dikatakan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah pendirian TPS. “TPS dapat dibuat di ruang tertutup atau terbuka, tapi dipertimbangkan juga dengan kondisi cuaca. TPS tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah. TPS dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 meter dan lebar 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat,” terangnya.

“TPS harus sudah selesai paling lambat satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan pemilih dalam memberikan suara, serta memperhatikan alur pemberian suara oleh pemilih (terutama disabilitas dan kelompok rentan),” imbuhnya.

Dalam pengawasan logistik pemilu, Bawaslu Jawa Tengah melibatkan seluruh jajaran, dari Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa hingga Pengawas TPS.

Untuk perlengkapan pemungutan suara terdiri dari berbagai jenis, misalnya kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan (paku untuk mencoblos, bantalan/alas coblos dan meja dan TPS.

Ada juga dukungan perlengkapan lainnya, misalnya sampul kertas, tanda pengenal KPPS sebanyak tujuh buah, petugas ketertiban TPS dua orang, dan saksi beserta tali pengikat, karet pengikat surat suara, lem (perekat), kantong plastik, bolpoin, gembok, spidol dan lainnya.

Bawaslu Jawa Tengah berharap, publik juga ikut berpartisipasi mengawasi logistik pemilu. Sebab, logistik pemilu sangat penting untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu, terutama di tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Ning S

The post Masa Tenang Jelang Pencoblosan, Pengawas Pemilu di Jateng Awasi Distribusi Logistik ke TPS appeared first on SuaraBaru.id.

Para pengawas pemilu di tingkat Provinsi hingga jajaran di kabupaten/kota terus melakukan pengawasan secara serius dalam tahap pengadaan dan distribusi logistik.

Rofiuddin, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Jawa Tengah mengatakan, pihaknya menilai bahwa logistik pemilu sangat penting sekali karena pemungutan suara pada 14 Pebruari 2024 nanti tak akan bisa dilaksanakan jika tidak ada logistik pemilu. Berbagai perlengkapan pemungutan suara harus benar-benar ada sesuai ketentuan yang ada. Untuk itu, para pengawas pemilu di Jawa Tengah bekerja keras terus mengawasi pengadaan dan distribusi logistik.

“Apalagi, pemilu kali ini dilaksanakan dengan tahapan kampanye yang hanya 75 hari. Sehingga proses pengadaan logistik pemilu juga terbilang tak lama. Di tambah lagi, saat ini hingga Pebruari 2024 juga sedang musim hujan,” ungkap Rofiuddin, Jumat (1/12/2023).

Menurutnya, KPU sebagai penyelenggara pemilu diharapkan terus melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistik secara baik dan sesuai dengan ketentuan.

“Saat ini, proses pengadaan logistik atau perlengkapan pemilu masih terus berlangsung. Beberapa perlengkapan pemilu seperti kotak suara, bilik suara, tinta, kabel ties dan lainnya sudah dicetak dan didistribusikan di masing-masing kabupaten/kota. Beberapa kabupaten/kota juga sudah menerima surat suara untuk pemilu 2024. Pencetakan akan terus berjalan. Sedangkan distribusinya ke kabupaten/kota juga akan terus berjalan hingga nanti pertengahan Januari 2024,” terangnya.

Ia menyebut para pengawas pemilu akan terus melakukan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik pemilu.

“Pengawas pemilu melakukan pengawasan secara langsung ke perusahaan atau penyedia maupun pemenang lelang, pengawasan langsung saat kedatangan logistik di gudang KPU kabupaten/kota, melakukan pengecekan kualitas dan standar logistic, dan lain-lain. Bawaslu kabupaten/kota juga sudah melakukan pencegahan malalui imbauan maupun saran perbaikan.

Ning S

The post Bawaslu Jawa Tengah Awasi Serius Proses Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu appeared first on SuaraBaru.id.