“Mereka akan bertugas menyelesaikan PTSL Tahun 2024, maka titik awalnya harus diambil sumpah,” kata Siyamto.

Siyamto menyampaikan, Panitia terdiri dari Pegawai BPN dan 58 orang kepala desa penetapan lokasi (Penlok) PTSL Kabupaten Brebes. Kepala Desa selaku kepala wilayah terendah di level pemerintahan, memiliki kontribusi paling tinggi dalam hal kesuksesan PTSL. Mulai dari pendataan, pengumpulan data, proses dan entri data sampai dengan pemberian sertifikat tanda bukti haknya. Oleh karena itu, para Kades ini perlu untuk diangkat sumpahnya dan janjinya selaku panitia

BPN menargetkan di awal 2024 PTSL di Brebes sebanyak 36.400 bidang, lebih kecil bila dibandingkan target pada 2023 yang berhasil menyelesaikan 60.000 bidang sertifikat di seluruh Penlok Brebes. “Kami targetkan bisa selesai dalam 6 bulan ke depan. Karena ada kemungkinan mendapat tambahan alokasi mengingat besarnya wilayah,” kata Siyamto.

Dikatakan Siyamto, karena Brebes wilayahnya terluas kedua di Jawa Tengah setelah Cilacap, maka bidang tanah yang belum terdaftar pun masih relatif tinggi, masih di angka 35 persen yang belum terdaftar. Kemungkinan besar tahun 2024 ini dari target 36.400 bidang akan ditambah atas kebijakan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN.

Harapannya, dengan dikukuhkannya panitia ajudikasi ini bisa segera melakukan penyuluhan, dan juga pengangkatan sumpah petugas pengumpul data pertanahan (Puldatan). Mereka bisa diambil dari kelompok masyarakat yang diberi pelatihan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan data yuridis

Subagya menjelaskan, program ini dilaksanakan atas dasar masih lambannya proses pembuatan sertifikat tanah serta pemetaan wilayah yang sering kali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN membuka program percepatan pembuatan akta tanah melalui PTSL. Namun, pada proses pelaksanaannya terdapat kendala yang memang krusial yaitu belum ditentukan dan disepakatinya batas tanah milik warga. Dalam pelaksanaan PTSL ini, hal yang pasti muncul adalah sengketa batas tanah antar warga.

Seperti lazim terjadi, batas bidang tanah warga umumnya tidak diberi patok pembatas yang permanen. Alih-alih patok batas, biasanya justru ditanami pepohonan. Bahkan kadang ada warga yang dengan sendirinya menge-klaim batas tanahnya, padahal belum jelas luasan bidang tanah milik masing-masing warga secara hukum. Dari sinilah akan timbul sengketa tanah antar warga, terutama di desa-desa.

Saat terjadi sengketa batas tanah, kata Subagya, peran aparatur desa, khususnya panitia ajudikasi PTSL sangat penting untuk membantu kantor pertanahan, dengan melakukan pendampingan dan mendamaikan warga yang bersengketa. Melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

“Jika masalah sengketa tersebut tidak berhasil diselesaikan, maka warga belum bisa mendaftar program PTSL,” tandas Bagya.

Maka dia berharap Panitia Ajudikasi PTSL, harus mampu menginformasikan dengan sebenar-benarnya kepada masyarakat tentang program PTSL Pemkab Brebes sangat mendukung program PTSL meskipun pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Brebes masih mengalami kendala dan belum berjalan dengan lancar. Namun berkat kerja keras Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, tahap demi tahap penyertifikatan tanah warga bisa diselesaikan dan diserahkan kepada warga sesuai target.

Turut hadir dalam pengambilan sumpah, perwakilan Forkopimda, anggota DPRD, sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Brebes, Camat, dan kepala desa penlok, serta para pegawai BPN kabupaten Brebes, dan para tamu undangan lainnya.

Sutrisno

The post Percepat Capaian Target, Panitia Ajudikasi PTSL Brebes Diambil Sumpah appeared first on SuaraBaru.id.

Saat penyerahan sertifikat ke warga, Menteri ATR didampingi Forkopimda Kabupaten Brebes, Kepala ATR BPN Kabupaten Brebes, Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra Setda Brebes, Camat Larangan serta tamu undangan lainnya.

Penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat di Desa Rengaspendawa tersebut merupakan hasil trobosan pemerintah melalui Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Usai penyerahan Hadi Tjahjanto menyampaikan kepada warga penerima agar sertifikat tersebut bisa digunakan sebaik baiknya.

“Kami mengimbau kepada warga maupun intansi para pemilik tanah segera mendaftarkan tanahnya kepada Kantor Pertanahan setempat untuk disertifikatkan,” kata Hadi Tjahjanto.

Menteri menambahkan, selain sebagai bukti sah kepemilikan tanah juga sebagai aset masyarakat yang bisa dijadikan jaminan bank untuk modal usaha. “Sebelum dijaminkan sebagaai modal usaha, tolong benar-benar di hitung dulu, jangan tidak bisa mencicil dan membuat sertifikat hilang,” jelasnya.

Menteri Hadi menjelaskan, proses legalisasi aset milik masyarakat targetnya mencapai 126 juta bidang tanah. Sampai saat ini, ia menyebut bahwa pendaftaran tanah di Indonesia sudah selesai sebanyak 110,5 juta bidang.

“Memang kita targetkan di akhir 2024 ini bisa mencapai 120 juta bidang. Khusus untuk Jawa Tengah sendiri targetnya 21 juta bidang sudah tercapai 96 persen,” ucap Menteri Hadi.

Dari capaian tersebut, Menteri Hadi berharap agar segera dideklarasikan Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Pada tahun 2024 ini, ia menargetkan 100 kota/kabupaten dideklarasikan sebagai Kota/Kabupaten Lengkap.

“Di Jawa Tengah sudah ada 2, Tegal dan Surakarta. Kelebihannya itu jelas, seluruh tanah sudah terdaftar dimasukan di sistem elektronik, semuanya aman,” terangnya.

Dukungan dari pemerintah daerah dalam percepatan pendaftaran tanah pun sangat dibutuhkan, salah satunya melalui keringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pendaftaran tanah pertama kali. Oleh sebab itu, Menteri Hadi berharap Kota/Kabupaten dapat berpartisipasi dalam hal tersebut.

“Karena BPHTB ini adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah, red) yang tentunya nanti akan kembali lagi ke daerah,” kata Menteri Hadi.

Pada kesempatan itu, Menteri Hadi Tjahjanto menyerahkan 20 sertifikat tanah secara door to door ke beberapa rumah warga. Menteri Hadi juga berdialog dengan 11 warga yang berkumpul di satu halaman rumah warga di titik terakhir.

Dalam dialognya, Menteri Hadi melontarkan beberapa pertanyaan kepada satu-persatu warga yang hadir. Tujuannya adalah memastikan program PTSL berjalan dengan baik tanpa adanya pungutan liar (pungli).

Kepala ATR BPN Kabupaten Brebes Siyamto A Ptnh MSi menyampaikan, mencermati dialog Menteri ATR BPN dengan warga penerima hak, sertipikat bisa dimanfaatkan untuk permodalan. Dengan diterimanya sertipikat tersebut, lanjut Siyamto, Sulaiman misalnya, rencananya mau mencari pekerjaan di luar negeri yaitu di Korea untuk menyusul teman-temannya yang sudah lebih dulu berangkat bekerja disana. Dan tadi bahkan juga sudah memperoleh bantuan langsung dan support dari Pak Menteri untuk pengurusan administrasi dan lainnya.

Seandainya warga masyarakat ingin memanfaatkan sertipikat yang sudah diterima ini untuk meningkatkan permodalan itu sangat dipersilahkan, pesan Pak Menteri. Tetapi harus dihitung dulu dan harus dikalkulasi dulu jangan sampai digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat non produktif atau konsumtif.

Terkait target PTSL, Siyamto menjelaskan, ATR/BPN Kabupaten  Brebes sudah menyelesaikan PTSL sebanyak 60 ribu bidang tanah ditahun 2023. Dan sekarang tinggal penyerahan penyerahan hasilnya saja. Tetapi di 2024 itarget awal kecil hanya sekitar 36 ribu bidang tanah.

“Namun tadi kami sudah lapor juga kepada Kepala Kantor Wilayah Jateng, Kabupaten Brebes agar ditambah targetnya. Bisa mengakomodasi semisal ada limpahan dari kabupaten/kota lain. Prinsipnya Brebes dengan 36 ribu bidang insya Allah akan selesai di pertengahan tahun 2024.,” tekadnya

Bila nanti amemenuhi penambahan target, nanti sisanya akan kita gunakan untuk menyelesaikan penambahan target di tahun selanjutnya.

Salah seorang warga Ahmad Zamroni mengatakan bahwa dirinya mengetahui persis manfaat dari sertifikat ini banyak sekali, salah satunya bagi peningkatan ekonomi.

Namun menurutnya yang terpenting dari diperolehnya sertifikat adalah bentuk kepastian hukum yang ia dapat atas tanahnya. “Yang penting sekarang tanah saya yang luasnya 329 meter persegi ini aman,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama beserta jajaran, perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes serta sejumlah jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes.

Sutrisno

The post Menteri ATR/BPN Bagi Sertifikat Door to Door di Brebes appeared first on SuaraBaru.id.

Sertifikat tersebut secara simbolis diserahkan Bupati Blora bersama Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Blora kepada masyarakat Sonorejo di Kantor Kelurahan Sonorejo, Kamis, (21/12/2923).

Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Blora, Rarif Setiawan, SST, mengungkapkan bahwa potensi untuk dilakukan penyertifikatan tanah di Blora masih cukup banyak.

“Ke depannya target jumlah  sertifikat program PTSL yang terbit di Blora juga semakin banyak. Masyarakat diharapkan  bisa memanfaatkan adanya layanan PTSL dari ATR/BPN,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Blora, H. Arief Rohman mengatakan bahwa sertifikat massal dari program PTSL sejumlah sertifikat warga Sonorejo telah selesai.

“Hari ini kita menyerahkan sertifikat massal dari program PTSL sejumlah 703 sertifikat kepada warga Sonorejo. Alhamdulillah dan terima kasih kepada ATR BPN, Pak Menteri, yang sudah membuat program ini,” ungkap Bupati Blora.

Bupati Blora berpesan, kepada masyarakat yang tanahnya belum memiliki sertifikat untuk segera mengurus sertifikat supaya bisa memiliki kepastian hukum.

‘’Bagi warga yang tanahnya belum bersertifikat, segera ada upaya.  Mungkin nanti antri mendaftar agar tanahnya punya sertifikat, agar punya kepastian hukum,” harap Bupati Blora.

Dengan adanya sertifikat tersebut, lanjut Bupati Blora, harapannya semakin banyak masyarakat yang memiliki jaminan kepastian hukum dan hak yang jelas atas kepemilikan tanahnya. Menghindari terjadinya konflik sengketa tanah.

“Hindari terjadinya konflik sengketa tanah serta bisa untuk meningkatkan produktivitas masyarakat,” kata Bupati Blora.

“Kepada masyarakat Sonorejo yang sudah menerima sertifikat PTSL tersebut diminta  supaya bisa menjaga dan merawatnya dengan baik. Dan apabila hendak diagunkan untuk pinjaman, supaya digunakan untuk hal-hal yang produktif,” pesan Bupati Blora.

Sementara itu, salah satu warga Kelurahan Sonorejo, Sutomo mengaku sangat senang dengan adanya pembagian sertifikat ini. Ia mengaku program PTSL ini sangat membantu masyarakat.

“Terima kasih Pak Presiden, Pak Menteri ATR kami masyarakat sangat terbantu sekali dengan adanya program PTSL ini, semoga tahun – tahun berikutnya ada lagi program seperti ini,” ujar  Sutomo.

Setelah punya sertifikat ini, lanjut Sutomo, rencananya akan menyekolahkan sertifikat miliknya (untuk mengajukan kredit bank)  rencana akan digunakan modal usaha tambal ban.

“Saya mau buka tambal ban, biar ada penghasilan tetap,” ucap Sutomo sambil menunjukkan sertifikatnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data ATR/BPN Blora, di Kabupaten Blora jumlah sertifikat  yang diagunkan kalau secara ekonomi jumlahnya mencapai Rp 1,4 triliun.

Kudnadi Saputro

The post 703 Sertifikat Program PTSL Sonorejo Blora Diserahkan, Warga akan Sekolahkan Sertifikat Miliknya appeared first on SuaraBaru.id.