Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah aset dilakukan oleh Ketua KY, Mukti Fajar Nur Dewata bersama Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di Wisma Pemprov Jawa Tengah (Jakarta), Senin (7/2/2023).

Ketua KY, Mukti menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan bantuan yang diberikan. KY menerima hibah dari Pemprov Jateng, setelah memperoleh hibah aset dari Pemprov Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur, Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kantor Penghubung KY Surabaya.

“Sebagian lagi masih kita proses, baik melalui DJKN ataupun melalui Pemprov. Kami maknai sebagai wujud dukungan pemerintah daerah terhadap KY dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,” ungkap Mukti.

Mukti menjelaskan, aset yang diberikan ini untuk penguatan kelembagaan KY dan melengkapi kebutuhan kantor PKY yang ditargetkan ada di semua Provinsi. Dengan adanya kantor penghubung yang tersebar ini, KY berharap dapat melayani masyarakat pencari keadilan sampai ujung dan pelosok Indonesia.

“PKY sudah ada di 12 Provinsi, dan bertambah 8 PKY di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Lampung, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat. Targetnya pada tahun 2024-2025 sudah ada di setiap Provinsi,” jelas Mukti.

Sementara itu, Ganjar Pranowo menyambut baik. Ganjar memberi arahan kepada tim di Pemprov Jawa Tengah untuk segera menyelesaikan BAST agar bisa segera ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh KY.

“Untuk yang sifatnya lebih teknis, silahkan berkomunikasi dengan kawan-kawan di Pemprov. Mudah-mudahan aset yang telah diberikan dapat bermanfaat untuk banyak masyarakat,” tutup Ganjar.

Ning Suparningsih

The post Komisi Yudisial Terima Hibah Aset untuk Kantor PKY Jawa Tengah  appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu bertujuan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maupun untuk pelayanan publik.

“Pada tahun 2020, PAD kita terkoreksi Rp1,7 triliun. Sementara di Jatim bisa tercapai target dan berhasil karena suksesnya optimalisasi aset yang ada, dan tidak tergantung pada PKB dan BBNKB,” kata Fuad saat dialog Prime Topik dengan tema Tata Kelola Aset Pemprov Jateng di Gets Hotel Semarang, Jumat (11/6/2021).

Menurut Fuad, DPRD Jateng mendorong optimalisasi atas aset-aset yang dimiliki Pemprov Jateng karena hasil audit 2021, total aset Pemprov Jateng mencapai Rp 41 triliun dan ada yang mangkrak.

Disebutkan bahwa lokasinya banyak yang strategis dan potensinya luar biasa untuk dioptimalkan.

“Memang agak berat secara kelembagaan di BPKAD, tetapi leading sektor dipimpin kabid aset eselon yang harus mengelola aset yang besarnya luar biasa. Jadi tantangannya ada pada kelembagaan,” tuturnya.

Selain masalah kelembagaan, hal lain yang menjadi masalah adalah sumber daya manusia (SDM), sehingga perlu konsolidasi untuk mengarahkan pada optimalisasi aset.

“Jangan sekedar sewa, tetapi harus mulai dipikirkan bangun guna serah, kerja sama dengan pihak swasta, atau lainnya, karena belajar dari daerah lain dengan tata kelola yang baik bisa meningkatkan PAD dan layanan publik,” tambah Fuad.

Menurutnya, perlu reformasi fundamental tata kelola aset dan perlunya formulasi kerja tata kelola aset yang lebih modern, dan lebih sesuai tantangan jaman, sehingga aset bisa jadi alternatif untuk mengoptimalisasikan PAD dan pelayanan publik yang memuaskan.

Ning

The post DPRD Jawa Tengah Dorong Pemerintah Daerah Optimalisasi Aset appeared first on SuaraBaru.id.