“Polri sangat memahami dan menghormati UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Polri juga menghargai dan menghormati bahwa kebebasan pers, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara,” kata Irjen Pol Argo Yuwono..

Atas dasar ini maka Polri meyakinkan bahwa Maklumat Kapolri Nomor 1 Tahun 2021 bukan dan tidak akan menjadi ancaman bagi insan pers maupun media. Kadiv Humas Polri juga menambahkan, bahwa kebebasan pers telah dilindungi oleh Undang-Undang Pers.

“Dalam Maklumat Kapolri tersebut di poin 2d tidak menyinggung media. Sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik, media dan penerbitan pers tidak perlu risau karena dilindungi UU Pers. Kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional,” ujar Argo Yuwono.

Terkait kebebasan pers, Polri bahkan telah memiliki perjanjian kerja sama (MoU) dengan Dewan Pers. “Polri selama ini menjadi institusi yang aktif mendukung kebebasan pers. MoU dengan Dewan Pers, menjadi komitmen Polri untuk tetap mendukung kerja teman-teman pers supaya bekerja sesuai dengan undang-undang,” tambah Kadiv Humas Polri.

Kadiv Humas Porli menjelaskan, bahwa Pasal 2d Maklumat Kapolri yang dipersoalkan adalah jika konten yang diproduksi dan disebarluaskan bertentangan dengan UUD 1945 dan ideologi negara Pancasila, seperti yang mengandung unsur berita bohong atau hoaks, SARA, mengadu domba, bernada perpecahan, provokatif, hingga mengakibatkan gangguan kamtibmas.

“Namun jika mengandung hal tersebut, tentunya tidak diperbolehkan. Maka negara harus hadir untuk melakukan penindakan dan pencegahan. Selama konten yang diproduksi dan penyebarannya tidak bertentangan dengan sendi-sendi berbangsa dan bernegara, dapat dibenarkan. Mengakses, mengunggah, menyebar kembali yang dilarang atau pun yang ada tindak pidananya, dapat dikenakan UU ITE,” ucap Kadiv Humas Polri.

Absa-trs

The post Kadiv Humas: Maklumat Kapolri Tidak Ditujukan untuk Pers appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kaitan ini, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengingatkan, khusus kepada ormas FPI di Jawa Tengah, Kapolda Jateng mengingatan untuk menaati aturan hukum yang berlaku dan tidak bertindak berlebihan atas kejadian di Jakarta.

“Kami minta untuk tetap berperilaku baik, santun, dan agamis dengan menaati aturan hukum yang berlaku, serta tidak bertindak berlebihan atas kejadian di Jakarta,” ujar Kapolda.

Atas kasus ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono memastikan, proses penyidikan akan dilakukan secara transparan dan profesional dan diawasi oleh Divisi Propam Polri. Hal itu dilakukan sebagai upaya menciptakan penegakan hukum yang profesional.

Polri adalah institusi pemerintah yang sah, sebagai penegak hukum, penjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana yg telah diamanatkan dalam UU No 2 Tahun 2002. Semua masyarakat/orang-orang yang tinggal di Indonesia harus  tunduk kepada hukum yang berlaku.

Irjen Ahmad Luthfi menegaskan, negara tidak boleh kalah oleh premanisme. Bersama dengan itu, untuk menghindari keresahan dalam masyarakat yang ditimbulkan dari aksi premanisme ormas ini, Kapolda menghimbau kepada masyarakat Jawa Tengah,  agar tidak terprovokasi.

“Kami harap, masyaakat Jawa Tengah tetap tenang dan tidak terprovokasi, Percayakan kepada Polri dan TNI untuk menangani aksi premanisme tersebut,” kata Kapolda Rabu, (9/12/2020)

Selain itu, Kapolda juga menghimbau pada masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku di indonesia dengan tdk melanggar aturan hukum. “Ingat, bahwa covid 19 masih perlu kita lawan bersama dengan protokol kesehatan 3 M, serta hindari kerumunan,” imbau Kapolda.

Absa-trs

The post Kapolda ‘Warning’ FPI Jateng Tidak Bertindak Berlebihan appeared first on SuaraBaru.id.

The post Isu Kapolri Kena Covid-19; Kadiv Humas: Itu Hoaks! appeared first on SuaraBaru.id.