“Kami akan meminta arahan dari Kejari Kudus sebelum melanjutkan pembangunan SIHT, mengingat permasalahan hukum yang menyertainya,” ujar Sam’ani saat mendampingi kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di kawasan Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Megawon, Selasa (15/4).

Menurut Sam’ani, proyek SIHT menghadapi sejumlah kendala serius. Pada tahap pertama, pembangunan terjerat kasus dugaan korupsi, sementara di tahap kedua, kontrak proyek terpaksa diputus.

“Dengan kondisi seperti ini, kami harus bertindak dengan sangat hati-hati,” tegasnya.

Kendati demikian, Sam’ani menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus tetap berkomitmen menyelesaikan proyek strategis tersebut. Pasalnya, keberadaan SIHT sangat dibutuhkan, mengingat APHT Megawon—yang sebelumnya dikenal sebagai Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT)—kini sudah tidak mampu menampung pelaku industri baru. Dari total 17 gudang produksi yang ada, semuanya telah terisi penuh.

Baca juga:

Pemkab Kudus Ajukan DBHCHT Rp 1 Triliun, Komisi XI DPR RI Siap Kawal

Pemerintah Kabupaten Kudus tetap berharap proyek tersebut bisa segera dilanjutkan agar dapat mendukung pertumbuhan industri hasil tembakau di daerah.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kudus telah melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi proyek SIHT ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Kasus tersebut berkaitan dengan pekerjaan pengurukan lahan pada tahun 2023 yang menggunakan anggaran sekitar Rp9,1 miliar, dan diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp5,4 miliar.

Dalam perkara ini, Kejari Kudus menetapkan empat tersangka, salah satunya RKHA, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kudus. RKHA yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut, diduga tidak menjalankan kewajibannya secara profesional dan melanggar etika jabatan.

Selain RKHA, Kejari juga menetapkan SK sebagai tersangka. SK diduga menerima dan mengalihkan pengerjaan proyek pengurukan lahan secara tidak sah, yang menyebabkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak.

Dua tersangka lainnya adalah HY dan AAP yang bertindak sebagai konsultan proyek. Keduanya juga diduga terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan aturan.

Ali Bustomi

The post Bupati Kudus Tunggu Legal Opinion Kejari untuk Lanjutkan Proyek SIHT Klaling appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam agenda tersebut, para anggota Komisi XI DPR RI hadir bersama jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perwakilan Kementerian Keuangan, serta sejumlah pihak terkait lainnya. Momen ini dimanfaatkan oleh Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, untuk menyampaikan aspirasi peningkatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima oleh Pemkab Kudus.

Sam’ani berharap alokasi DBHCHT untuk Kabupaten Kudus dapat meningkat signifikan dari sekitar Rp 200 miliar menjadi Rp 1 triliun. Menurutnya, permintaan ini didasari oleh kontribusi besar Kudus terhadap pendapatan negara dari sektor cukai, yang mencapai Rp 43 triliun sepanjang tahun 2024.

“Ini adalah berkah bagi Kudus karena kami dapat menyampaikan langsung aspirasi terkait DBHCHT. Dengan besarnya kontribusi daerah, kami berharap alokasi dana juga bisa ditingkatkan,” jelas Sam’ani.

Ia menambahkan, saat ini terdapat 204 pabrik rokok di Kabupaten Kudus yang mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Dengan potensi ekonomi sebesar itu, pihaknya optimistis bahwa permohonan ini layak untuk dipertimbangkan.

“Semoga bisa dikaji dan dianalisis kelayakannya oleh Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI,” tambahnya.

Menanggapi permohonan tersebut, anggota Komisi XI DPR RI, Musthofa, menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi masyarakat Kudus. Sebagai mantan Bupati Kudus dua periode, ia memahami betul kondisi daerah dan akan mendorong komunikasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kementerian Keuangan.

“Kudus memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara dari sektor cukai, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Tentu hal ini perlu mendapat perhatian serius,” ujar Musthofa.

Ia menyebut, target penerimaan cukai dari Kudus tahun 2025 dipatok sebesar Rp 48 triliun, namun alokasi DBHCHT yang diterima daerah masih sekitar Rp 200 miliar.

“Kami akan dorong komunikasi lintas pihak agar aspirasi ini bisa terealisasi. Pemkab juga saya minta aktif menjalin sinergi,” ungkapnya.

Musthofa berharap, usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti demi mendukung kesejahteraan masyarakat Kudus.

“Apa pun yang dibutuhkan daerah, kami siap memberikan dukungan penuh,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, menyatakan bahwa pihaknya akan meneruskan masukan dari Pemkab Kudus kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk ditinjau lebih lanjut.

“Kami akan sampaikan usulan ini agar dapat dikaji terlebih dahulu,” ucap Askolani.

Terkait kemungkinan realisasi permohonan tersebut, Askolani belum dapat memberikan kepastian. “Semua masih harus melalui proses evaluasi dan pembahasan lebih lanjut,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Pemkab Kudus Ajukan DBHCHT Rp 1 Triliun, Komisi XI DPR RI Siap Kawal appeared first on SuaraBaru.id.