Hal tersebut ia sampaikan, mengingat anggota Komisi V DPR-RI dari Dapil VI tersebut dalam beberapa waktu terakhir memperoleh berbagai laporan potensi pelanggaran terkait ketidaknetralan oknum-oknum tersebut, terutama di wilayah Kabupaten Temanggung dan Wonosobo.

Pelanggaran atas prinsip netralitas sendiri dilakukan oknum pejabat daerah mulai dari kepala desa, pejabat ASN, dan oknum pejabat Polri secara terstruktur, sistematis, dan massif alias TSM, guna keperluan mendukung salah satu paslon tingkat kabupaten maupun gubernur.

“Dari laporan dan pengamatan kami, tindakan tersebut dilakukan secara diam-diam hingga terang-terangan. Bahkan telah memenuhi unsur tindakan intimidatif,” terangnya, Minggu (24/11/2024).

Perbuatan tersebut jelas melanggar Keputusan Mahkamah Konstitusi RI nomor, 136/PUU-XXII/2024 melalui Revisi pasal 188 UU No.1 tahun 2018, yang dapat berujung hukuman pidana penjara.

Untuk itu, pihaknya akan terus bergerak mengumpulkan informasi dan bukti pelanggaran yang menyangkut pelanggaran netralitas ASN hingga penegak hukum. Tujuannya adalah terus menegakkan prinsip etika politik hingga konstitusi.

“Kami akan terus kawal konstitusi dan demokrasi yang sejauh ini telah kita rawat. Jangan gadaikan integritas dan demokrasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan negara kita hanya demi memenuhi nafsu syahwat jabatan. Biarkan masyarakat memilih sesuai hati nurani,” tegasnya.

Ning S

The post Masalah Netralitas, ASN dan APH Dapat Sorotan Ketat DPR RI appeared first on SuaraBaru.id.

Dengan mengusung tema “Jaminan Keamanan Hakim untuk Mewujudkan Indepedensi dan Kewibawaan Hakim dan Pengadilan”, kegiatan ini diharapkan menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergisitas antara Aparatur Penegak Hukum (APH) dan masyarakat.

Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber terkemuka yang memiliki peran strategis dalam ekosistem penegakan hukum di Indonesia. Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan Komisi Yudisial RI, Binziad Kadafi, membuka diskusi dengan paparan terkait pentingnya jaminan keamanan bagi hakim sebagai upaya esensial dalam mempertahankan independensi peradilan.

“Jaminan keamanan bagi hakim adalah prasyarat utama dalam menjaga integritas dan kewibawaan lembaga peradilan. Dengan terciptanya rasa aman, hakim dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan dan intervensi, yang pada akhirnya berkontribusi pada keadilan yang sejati,” ujar Binziad Kadafi.

Pada kesempatan tersebut Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Maryana juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi hakim dalam menjalankan tugasnya, serta perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan tersebut. “Independensi hakim bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi memerlukan dukungan kolektif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat,” kata Maryana.

Sementara Kasubdit 1 Kamneg Dirreskrimum Polda Jateng, AKBP Agus Endro Wibowo dalam paparannya menegaskan pentingnya sinergi antara aparat kepolisian dan lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi para hakim. Ia menekankan kerja sama ini harus terus diperkuat untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan dengan maksimal.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil, yang secara aktif terlibat dalam diskusi. Diskusi ini juga menjadi ajang pertukaran pandangan dan gagasan antara para narasumber dan peserta, yang diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan sinergi antara aparatur penegak hukum dan masyarakat.

Dengan digelarnya kegiatan ini, Komisi Yudisial RI menunjukkan komitmennya dalam membangun peradilan yang independen, berwibawa, dan terlindungi. Harapannya, upaya ini dapat terus dilanjutkan dan diperkuat demi tercapainya keadilan yang adil dan merata di Indonesia.

Ning S

The post Komisi Yudisial Gelar Diskusi Publik, Sinergisitas APH dan Masyarakat untuk Menjamin Keamanan Hakim appeared first on SuaraBaru.id.

Pemerintah perlu mempersiapkan keberlakuan UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 ini, utamanya dalam menyamakan persepsi aparat penegak hukum (APH).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut, peran APH sangat penting didalam praktik penegakan hukum, karena mereka yang akan menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan KUHP.

“Penyamaan pandangan dan pemahaman APH menjadi penting artinya, karena mereka yang akan menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan KUHP dalam praktik penegakan hukum,” kata Yasonna dalam sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Rabu (9/8/2023).

Sosialisasi UU KUHP yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bagi APH di seluruh Indonesia ini sangat penting, artinya didalam menyikapi perbedaan pemahaman dan pendapat dalam pengaturan UU KUHP.

“Ini merupakan kontribusi yang positif, yang perlu disikapi dengan melakukan diskusi yang komprehensif dan menyeluruh dari seluruh komponen anak bangsa, khususnya akademisi, praktisi, dan pakar di bidang hukum pidana,” kata Yasonna di The Trans Resort Bali.

Yasonna mengatakan, upaya ini bukan tanpa alasan, yaitu agar dalam implementasi dan aplikasi dari pelaksanaan UU KUHP dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaharuan hukum pidana.

Dijelaskan, perbedaan pandangan, pendapat, dan pemahaman tidak hanya terjadi kepada APH. Jauh sebelum UU KUHP disahkan, perbedaan ini bahkan sudah dimulai, yaitu antara pihak yang mendukung dengan pihak yang menentang disahkannya UU KUHP.

Perbedaan ini antara lain meliputi pengaturan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), pidana mati, dan tindak pidana khusus.

“Perjalanan pembentukan UU KUHP tidak selalu berjalan lancar. Pro dan kontra diserukan oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari mahasiswa, organisasi masyarakat, instansi pemerintah, dan organisasi internasional,” kata Yasonna.

Sebelum dilakukan sosialisasi ini, Kemenkumham telah menyelenggarakan diskusi dan dialog publik pada tahun 2021 dan 2022, untuk menjaring masukan dari seluruh lapisan masyarakat yang menaruh perhatian besar pada reformasi hukum pidana nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan diselenggarakannya Kumham Goes to Campus dan dilanjutkan dengan Seminar Nasional

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan, sejak Indonesia merdeka telah banyak dilakukan usaha untuk menyesuaikan KUHP warisan kolonial dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat.

Ia menyebut UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah produk hukum yang sangat kompleks karena mengandung karakteristik pembaharuan, cita hukum, nilai, asas, dan semangat pada banyak hal yang berbeda dengan KUHP warisan kolonial.

“Saya mengucapkan selamat kepada Pak Menteri Hukum dan HAM atas keteguhannya, kesabarannya, serta dinamika yang luar biasa ketika proses pembentukan UU (KUHP ini). Dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, diharapkan menjadi pondasi bangunan sistem hukum pidana nasional di Indonesia,” tambah Koster.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Asep Mulyana menyampaikan, UU KUHP merupakan kulminasi dari perjuangan keras masyarakat Indonesia selama lebih dari 50 tahun dan telah melibatkan ahli-ahli hukum pidana dalam perjalanannya.

“Pemerintah wajib menjamin bahwa seluruh APH dapat memahami, mengimplementasikan, serta menyebarluaskan materi muatan UU KUHP sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaharuan hukum pidana yang terkandung dalam UU KUHP. Untuk itu Kemenkumham menyelenggarakan sosialisasi UU No. 1 Tahun 2023 ini,” tutur Asep.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan Kemenkumham, Kepolisian Daerah, Kejaksaan, advokat, hakim, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi, dan secara luring maupun daring.

Ning S

The post Kemenkumham Sosialisasi UU KUHP bagi APH Seluruh Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.