Wali Kota Tegal dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh anggota DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan, baik Badan Anggaran maupun Komisi-Komisi. “Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah bersama-sama membahas Rancangan Perubahan APBD 2025 ini hingga selesai dengan baik”, ujarnya.

Tak lupa, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas kerja sama dan sinergi yang telah terjalin. Pimpinan juga mengapresiasi masukan konstruktif dari Fraksi-Fraksi DPRD Kota Tegal yang disampaikan dalam pemikiran, saran, dan catatan akhir fraksi.

“Catatan-catatan penting yang perlu dicermati dan ditindaklanjuti dalam bentuk perumusan kebijakan hendaknya menjadi perhatian bersama pada tahun-tahun mendatang,” tegasnya.

Dengan disepakatinya perubahan APBD ini, Pimpinan Daerah mengingatkan seluruh Pimpinan OPD untuk segera melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan di sisa tahun anggaran 2025.

Perubahan APBD 2025 ini menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp 22.994.750.879, yang akan ditutupi oleh penerimaan pembiayaan dengan jumlah yang sama.

Tahap selanjutnya adalah Evaluasi Gubernur. Meskipun telah disetujui, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2025 ini masih harus melalui tahap evaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah.

Evaluasi ini penting untuk memastikan keselarasan antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, serta memastikan APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.

Wali Kota Tegal menutup pidatonya dengan harapan agar seluruh pihak dapat mengemban amanah ini dengan baik demi pengabdian terbaik bagi bangsa, negara, dan khususnya Kota Tegal.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro bersama dengan Wakil Ketua DPRD, Wasmad Edi Susilo serta dihadiri oleh Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyatul Muthmainnah SKM, MKes, Forkopimda Kota Tegal, Sekretaris Daerah Kota Tegal, Kepala OPD, Camat dan Lurah se-Kota Tegal disampaikan juga pendapat akhir P-APBD Tahun 2025 dari tiap Fraksi partai DPRD.

Nur Muktiadi

The post Perubahan APBD Disepakati, Pemkot Tegal Fokus Percepatan Program appeared first on SuaraBaru.id.

”Hari ini kita rapatkan, bagaimana menurunkan angka kemiskinan ekstrem ini. Data ini bagus, dan akan kita buat cara ekstra. Kita coba intervensi yang ekstrem,” kata Ganjar, usai memimpin rapat intervensi PKE bersama pemerintah daerah, di Kantor Gubernur Jateng, Senin (14/8/2023).

Dia menjelaskan, berdasarkan grafik intervensi PKE per 13 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB, progresnya bagus. Dari data itu, diketahui stunting dan disabilitas berhasil diintervensi 100 persen. Dua klaster itu termasuk yang paling cepat terintervensi.

BACA JUGA: Polresta Surakarta Berikan Penghargaan untuk 35 Anggota Berprestasi

”Stunting dan disabilitas itu semua bisa kita intervensi 100 persen, khususnya untuk yang miskin ekstrem,” jelasnya.

Klaster berikutnya yang sudah banyak terintervensi adalah, angka tidak sekolah untuk anak di keluarga miskin ekstrem. Sebanyak 10.948 anak atau 72,1 persen telah mendapatkan intervensi. Sisanya masih ada 4.242 anak usia sekolah atau 27,9 persen yang belum terintervensi.

”Ini yang saya minta untuk dicari, dan tadi menemukan banyak daerah, yang ketika lulus SMP mau ke SMA atau SMK atau MAN, nggak ada sekolahnya. Maka tadi apakah bisa sekolah virtual, apakah kemudian satu atap, ini banyak cara yang mesti kita selesaikan. Saya sarankan, kalau nggak jadi anak asuh, dibawa ke tempat yang ada, terus kita biayai. Apakah itu beasiswa atau gotong royong,” ungkap Ganjar.

BACA JUGA: Polresta Surakarta Beri Penghargaan Kepada Puluhan Anggota Berprestasi

Selanjutnya, yang menunjukkan grafik bagus dalam progres intervensi PKE, terdapat pada klaster tidak bekerja. Ada sekitar 23.589 jiwa yang sudah mendapat intervensi dan sudah bekerja. Sisanya sekitar 40.089 jiwa, masih masuk dalam daftar intervensi, dan akan diberikan pelatihan agar siap bekerja.

”Ada yang kita latih, ada yang kemudian kita dorong, dan bantu untuk bisa bekerja di perusahaan,” jelasnya.

Progres intervensi untuk jamban bagi keluarga miskin ekstrem, juga terus menurun angkanya. Saat ini sebanyak 13.993 rumah telah memiliki jamban. Sisanya masih ada sekitar 15.574 rumah yang harus diintervensi.

BACA JUGA: Aksi Ciamik Gali Freitas Belum Berhenti, PSIS Menang Telak

”Jamban turun terus angkanya. Sumber air ini agak kesulitan di beberapa daerah remote, maka tadi di daerah ada yang bilang mencari “dukun air”. Apakah dengan teknologi atau orang yang paham di desa,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk angka yang masih membutuhkan banyak intervensi adalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan listrik, yang menurut Ganjar juga akan terus digenjot.

Saat ini, data yang sudah diintervensi sebanyak 3.283 rumah tangga, dan masih ada sekitar 12.596 rumah tangga yang menunggu untuk diintervensi. Untuk klaster ini, lanjut dia, dibutuhkan kerja sama dengan PLN. Karena ternyata masih ditemukan adanya data yang tidak sinkron.

BACA JUGA: Sambut HUT Kemerdekaan RI Ke-78 Pangdam IV/ Diponegoro Bagikan Ribuan Sembako

”Listrik itu urusannya dengan PLN, maka ada data yang tidak sinkron, antara data yang masuk di DTKS, dengan yang harus diintervensi. Maka saya sampaikan, kita carikan cara yang lain saja. Kalau perlu ditempeli dengan tenaga surya, yang penting di tempat itu ada,” terangnya.

Berdasarkan data itu, Ganjar mendorong adanya kerja sama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota dan kabupaten. Di mana ada tempat yang masih terdapat kemiskinan ekstrem, agar melakukan percepatan.

”Saya dorong di tahun 2024, karena target dari Presiden Jokowi musti turun kemiskinan ekstremnya menjadi nol persen. Kalau saya bilang mendekati nol, itu bisa kita kejar,” ungkapnya.

BACA JUGA: Peringati Tujuhbelasan 2023 di Blora, 156 Regu ikuti Lomba Gerak Jalan ‘Ketepatan Waktu’

Untuk dapat mencapai target itu, Ganjar menyampaikan masih ada dua kesempatan menggunakan anggaran, baik di Pemprov maupun di Pemkab. Yaitu APBD Perubahan tahun ini dan APBD Murni 2024.

Dia juga menekankan, agar bantuan dari Pemprov Jateng kepada kabupaten atau desa, untuk dikonsentrasikan pada penanganan kemiskinan ekstrem.

”Sudah saya sampaikan, bantuan keuangan dari provinsi ini akan kita dorong untuk pengentasan kemiskinan. Jadi nanti teman-teman di kabupaten/kota minta tolong bantuannya diarahkan ke sana. Programnya sudah ada, tinggal konsentrasi dan datanya saja biar fix,” pungkasnya.

Riyan

The post Grafik Kemiskinan Ekstrem Turun, Bagaimana Kelanjutannya? appeared first on SuaraBaru.id.

KUDUS (SUARABARU.ID)

Proses penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan ABPD Kudus 2020 tersebut tersebut dilaksanakan di hadapan sidang Paripurna DPRD Kudus, Jumat (4/7) malam. Hadir secara langsung dalam penandatanganan tersebut, Ketua DPRD Kudus Masan beserta pimpinan dan anggota lainnya, serta Plt Bupati Kudus HM Hartopo.

Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan APBD Kudus 2020 ini dilaksanakan menyusul telah selesainya pembahasan di tingkat Badan Anggaran.

“Setelah beberapa hari melakukan pembahasan, akhirnya Badan Anggaran DPRD Kudus sepakat atas KUA PPAS Perubahan APBD Kudus 2020 ini,”kata Masan dalam sambutannya.

Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS tersebut, dipastikan pembahasan Perubahan APBD 2020 bisa segera dilaksanakan.

Pembahasan Perubahan APBD Kudus 2020, dinilai sangat penting untuk melakukan penyesuaian atas anggaran yang ada di APBD murni 2020. Sebab, ada sejumlah program-program yang semula belum dianggarkan di APBD murni, bisa dianggarkan di APBD Perubahan.

Masan  menjelaskan bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan ini juga merupakan perwujudan dari rasa tanggung jawab pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kudus terhadap keberlangsungan penyelanggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Kudus.

Diharapkan, KUA PPAS Perubahan APBD Kudus 2020 ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Sementara, Plt Bupati Kudus Hartopo mengapreasiasi telah rampungnya pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD 2020 oleh DPRD Kudus ini. Menurutnya, terjadinya pandemi Covid-19 ini memang sangat berdampak pada kondisi APBD.

Sejalan dengan hal itu, ia berharap agar persetujuan dan kesepakatan KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2020 yang telah  dilaksanakan, dapat berlanjut dengan persetujuan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun anggaran 2020.

“Dan kepada setiap OPD nantinya untuk dapat dengan seksama memperhatikan dan mengimplementasikan kedua dokumen tersebut dalam rencana kerja anggaran OPD,” sarannya.

Tm-Ab

The post DPRD Kudus Sepakati KUA PPAS Perubahan APBD Kudus 2020 appeared first on SuaraBaru.id.