Pemberian sanksi ini diberikan karena SPBU tersebut melakukan penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi melalui program subsidi tepat yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang berhak.

Pjs. Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Marthia Mulia Asri, mengungkapkan, penyalahgunaan yang dilakukan salah satunya berupa penyalahgunaan QR code untuk pembelian BBM Subsidi.

Penyalahgunaan ini menyebabkan pemilik asli QR code tidak bisa membeli BBM bersubsidi walaupun sudah terdaftar.

“Setelah kami pantau, ada satu SPBU yang melakukan penyalahgunaan QR code pelanggan dengan melakukan duplikat QR code, kemudian kode ini disalahgunakan untuk pembelian BBM subsidi khususnya BBM Solar Subsidi,” kata Marthia, Kamis (30/11/2023).

Pada periode Januari hingga Oktober 2023, Pertamina Patra Niaga Regional JBT telah memberikan pembinaan kepada 160 lembaga penyalur BBM di wilayah JBT, diantaranya di wilayah Sales Area (SA) Semarang sebanyak 40 SPBU, lalu di wilayah SA Tegal juga sudah diberikan 35 SPBU, dilanjutkan dengan DIY dan Solo Raya sebanyak 85 SPBU,

Sanksi yang diberikan yaitu surat peringatan. Bila penyalahgunaan yang dilakukan fatal, bahkan bisa diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja untuk SPBU.

SPBU yang melakukan penyalahgunaan ini ditemukan saat Pertamina Patra Niaga JBT melakukan pemantauan rutin ke SPBU. Temuan tersebut diantaranya adalah CCTV SPBU yang tidak aktif, tera dispenser BBM yang melebihi aturan, penyalahgunaan QR code, dan tidak ada surat rekomendasi untuk pengisian BBM subsidi melalui jerigen.

“Saat BPH Migas melakukan kunjungan pemantauan ke SPBU juga menemukan adanya penyalahgunaan yang dilakukan SPBU seperti penyalahgunaan QR Code, penyaluran BBM subsidi ke konsumen yang tidak berhak, tidak ada surat rekomendasi, serta tidak ada surat rekomendasi untuk pengisian BBM subsidi melalui jerigen,” ujarnya.

Penyalahgunaan yang dilakukan oleh SPBU ini mempengaruhi kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pertamina Patra Niaga diberikan penugasan oleh pemerintah untuk menyalurkan BBM bersubsidi diseluruh wilayah Indonesia.

Sebagai penugasan, kriteria pengguna BBM subsidi sudah diatur, agar kuota yang ditetapkan benar- benar dimanfaatkan yang berhak.

Dengan diberlakukannya sanksi untuk  SPBU wilayah Provinsi Jateng dan DIY, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi SPBU dan tidak ada lagi yang menyalahgunakan penyaluran BBM bersubsidi termasuk oleh pihak SPBU.

“Sanksi ini tidak kami berikan secara serentak namun secara periodik atau bergiliran untuk menjaga supply produk subsidi di wilayah Jateng dan DIY tetap tersedia,” ungkap Marthia.

Untuk memastikan penyaluran BBM termasuk BBM bersubsidi, Pertamina Patra Niaga melakukan koordinasi erat dengan stakeholder dan mitra terkait. Dan bila ada indikasi penyalahgunaan BBM Bersubsidi terindikasi pidana, Pertamina Patra Niaga juga bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penindakan.

“Kami menghimbau bagi masyarakat yang mampu untuk menggunakan BBM berkualitas Pertamina seperti Pertamax Series dan Dex Series,” tutup Marthia

Hery Priyono

The post Menyalahgunakan QR Code, Pertamina Sanksi Ratusan SPBU Penyalur BBM bersubsidi appeared first on SuaraBaru.id.

Makmur, dapat diartikan bahwa seluruh barang untuk menjamin kehidupan, terpenuhi secara merata sehingga seluruh masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhinya.

Fenomena antrean seperti itu, mengingatkan kejadian di era tahun 1950-1960 an. Ketika itu, masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, selalu ngantre karena stok barangnya terbatas.

Kini, masyarakat konsumen BBM mengeluh. Kata mereka, datang ke SPBU ingin membeli kontan, tidak ngebon, masih ngantre lagi. Tapi tiba gilirannya, hanya diperbolehkan membeli solar atau pertalite Rp 100 ribu. Bahkan ada yang ditolak, dengan alasan telah habis.

Ketua Komisi I DPRD Wonogiri, Bambang ‘Kingkong’ Sadriyanto, menyebutkan, pelayanan seperti itu jelas mengecewakan konsumen. Bayangkan, tandas Bambang, manakala konsumen ingin bepergian jauh semisal Wonogiri-Surabaya, beli BBM-nya dibatasi hanya Rp 100 ribu. ”Wajar kalau kemudian mengeluh,” ujarnya.

Rawan Permainan

Menurut Bambang, pelayanan seperti ini rawan memunculkan permainan ‘salam tempel’ pada transaksi BBM. Tidak tertutup kemungkinan, ada konsumen kemudian ‘main mata’ rela memberikan tip uang tambahan, demi pmarih mendapatkan pelayanan pembelian sesuai permintaannya.

Ketua DPRD Wonogiri, Sriyono, menyebutkan, manakala terjadi tidak seimbangnya antara suplly and demand, di situ akan rawan terjadi pelayanan yang diskriminatif dan merangsang kemunculan praktik ‘tahu sama tahu.’

Sriyono, memberikan penjelasan kepada awak media dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Wonogiri Siti Hardiyani bersama Ketua Komisi I Bambang Sadriyanto dan Ketua Komisi IV Catur Winarko. Lebih jauh dia menegaskan, legislatif di daerah tidak memiliki kewenangan dalam menyikapi kebijakan BBM.

”Tapi manakala ada aksi demo soal BBM ke sini, kami wajib untuk menanggapinya secara baik,” tegas Sriyono. Kepada para anggota DPRD Wonogiri, diserukan untuk bersikap tanggap dalam menerima aksi pendemo. Hal ini penting, sebagai bagian dari upaya mengendalikan agar massa pendemo tidak beringas, ngamuk atau bertindak anarkis.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, jajaran TNI di tingkat Koramil dan personel kepolisian di Polsek di Wonogiri, mengaktifkan patroli ke objek vital (Obvit) termasuk ke pompa bensin SPBU.

Bambang Pur

The post Antrean di SPBU Mencerminkan Masyarakat yang Belum Berkemakmuran appeared first on SuaraBaru.id.