Data resmi ini menunjukkan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus bergerak ke arah yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala BPS Grobogan, Anang Sarwoto, menyampaikan hasil tersebut dalam kegiatan resmi yang digelar di Hotel Grandmaster Purwodadi, Jumat (28/11/2025).

BACA JUGA : Banyak Bencana, FISIP UNDIP Kuliah Umum Saatnya Tata Ulang Relasi Manusia dan Alam

Ia menjelaskan bahwa penurunan angka kemiskinan ini merupakan hasil dari survei nasional yang dilakukan secara menyeluruh.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan Grobogan pada tahun 2024 tercatat sebesar 11,43 persen. Pada tahun 2025, angka tersebut menurun menjadi 10,63 persen atau berkurang 0,80 persen dalam kurun waktu satu tahun.

Penurunan persentase tersebut juga berdampak langsung pada berkurangnya jumlah penduduk miskin.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Grobogan tercatat sebanyak 159.000 jiwa. Pada tahun 2025, jumlah tersebut menyusut menjadi sekitar 148.000 jiwa.

Anang menjelaskan bahwa BPS mengukur angka kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan kalori per kapita. Dari perhitungan tersebut, BPS menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp526.000 per orang setiap bulan.

Masyarakat yang memiliki pengeluaran di bawah nilai tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Apabila satu keluarga terdiri dari empat orang, maka ambang batas minimum pengeluaran rumah tangga berada di kisaran Rp2.104.000 per bulan agar tidak masuk dalam kategori miskin.

Anang menilai penurunan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari peran aktif pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan berbagai program jaring pengaman sosial. Program tersebut dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.

Pemerintah juga mengoptimalkan berbagai bantuan sosial, mulai dari bantuan pangan, bantuan tunai, hingga dukungan terhadap pelaku usaha mikro. Program-program ini berkontribusi langsung dalam meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga.

BACA JUGA : DPRD Kabupaten Kendal Setujui APBD Tahun Anggaran 2026

Selain itu, pertumbuhan aktivitas ekonomi pascapandemi juga turut membuka peluang kerja bagi masyarakat. Sektor pertanian, perdagangan, dan jasa menjadi penopang utama dalam meningkatkan pendapatan warga.

BPS Grobogan mencatat bahwa tren angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, angka kemiskinan tercatat sebesar 11,77 persen sebelum naik menjadi 12,46 persen pada tahun 2020.

Dampak pandemi masih terasa kuat pada tahun 2021, di mana angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 12,74 persen. Namun, kondisi mulai berangsur pulih pada tahun 2022 dengan angka kemiskinan turun menjadi 11,80 persen.

Perbaikan tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 11,72 persen. Tren positif terus berlanjut pada tahun 2024 dengan angka kemiskinan turun menjadi 11,43 persen, hingga akhirnya mencapai 10,63 persen pada tahun 2025.

Dengan tren penurunan tersebut, BPS Grobogan optimistis target angka kemiskinan satu digit dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan. Anang menegaskan bahwa konsistensi pelaksanaan program menjadi kunci utama keberhasilan.

BPS juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan berbagai program bantuan pemerintah. Pengawasan dinilai penting agar seluruh bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata.

Selain angka kemiskinan, BPS Grobogan juga mencatat perkembangan yang menggembirakan pada tingkat pengangguran terbuka. Per Agustus 2025, tingkat pengangguran di Grobogan berada di angka 3,12 persen.

Angka tersebut menunjukkan tren menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran masih berada di angka 4,50 persen, lalu turun menjadi 4,38 persen pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, tingkat pengangguran berada di angka 4,40 persen, kemudian kembali turun menjadi 4,02 persen pada tahun 2023. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian 3,23 persen.

BACA JUGA : Klub Milik Djarum, Como 1907, Pecundangi Klub Jay Idzes 2-0

Secara jumlah, BPS mencatat pengangguran di Grobogan pada Agustus 2025 mencapai sekitar 28.600 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2024 yang masih berada di kisaran 29.000 orang.

Pemerintah daerah menilai penurunan pengangguran ini tidak lepas dari meningkatnya investasi, tumbuhnya sektor industri kecil, serta terbukanya lapangan kerja di berbagai sektor unggulan daerah.

BPS Grobogan berharap tren penurunan angka kemiskinan dan pengangguran ini dapat terus terjaga. Pemerintah dan masyarakat diharapkan terus memperkuat sinergi agar kesejahteraan warga Grobogan semakin merata dan berkelanjutan.

TYA WIDYA

The post BPS Grobogan Catat Penurunan Angka Kemiskinan 2025, Tembus 10,63 Persen appeared first on SuaraBaru.id.

Berdasarkan berita resmi statistik yang diterbitkan BPS Kudus, selain tingkat kemiskinan, Garis Kemiskinan penduduk Kabupaten Kudus juga mengalami kenaikan. Dari Rp 406.470 pada tahun 2019 menjadi Rp 429.666 di tahun 2020.

Kepala Badan Statistik (BPS) Kabupaten Kudus, Rahmadi Agus Santosa (55) mengungkapkan,  pada periode tahun 2019 hingga tahun 2020, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan maupun Indeks Keparahan Kemiskinan di Kudus mengalami kenaikan.

“Tetapi jika dilihat se eks Karesidenan Pati, Kudus menjadi kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin terendah ke dua di bawah Jepara,” katanya.

Untuk mengukur tingkat kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi.

Berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, diukur dari sisi pengeluaran.

“Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang merupakan penjumlahan dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM),” terangnya.

Ia melanjutkan, jika penghitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan di masing-masing provinsi. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita dalam satu bulan di bawah Garis Kemiskinan.

GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita dalam sehari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi. Yang mewakili sub kelompok pengeluaran padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak.

Sementara GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

“Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, berarti semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan,” jelas pria yang akrab disapa Agus itu.

Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tm-Ab

The post Angka Kemiskinan Kudus Tahun 2020 Meningkat Jadi 7,31 Persen appeared first on SuaraBaru.id.