Dalam kegiatan tersebut, Aboe Bakar didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sesditjenpas), Gun Gun Gunawan, serta jajaran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali dan Kabupaten Bangli.

Rombongan melakukan peninjauan langsung pelaksanaan tes urin acak terhadap lima warga binaan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas BNN, seluruh sampel dinyatakan negatif narkotika. Proses pemeriksaan tersebut disaksikan oleh rombongan sebagai bentuk verifikasi lapangan.

Selain pengawasan, dalam kunjungan juga meninjau pelaksanaan program pembinaan warga binaan, termasuk kegiatan keterampilan dan kemandirian. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemasyarakatan dalam membekali warga binaan agar memiliki keterampilan produktif setelah selesai menjalani masa pidana.

Aboe Bakar menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan pengawasan di Lapas Narkotika Bangli yang dinilainya berjalan baik. Ia juga mengakui bahwa hasil peninjauan di lapangan memberikan gambaran yang lebih utuh dibandingkan persepsi sebelumnya.

“Saya melihat langsung pengawasan berjalan. Ini penting untuk memastikan lapas tetap bersih dari narkoba,” ujar Aboe Bakar.

Dalam kesempatan tersebut, Aboe Bakar juga menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya sebelumnya yang dinilai keras terkait kondisi lembaga pemasyarakatan.

“Saya mohon maaf atas pernyataan saya sebelumnya. Setelah melihat langsung di lapangan, saya melihat ada upaya serius dalam menjaga kondisi Lapas tetap terkendali,” kata Aboe Bakar.

Sementara itu, Gun Gun Gunawan menegaskan, penguatan pengawasan narkoba di Lapas merupakan bagian dari program berkelanjutan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi dengan BNN, termasuk pelaksanaan razia dan tes urin secara berkala.

“Upaya ini merupakan bagian dari program berkelanjutan pemasyarakatan untuk menjaga Lapas tetap bersih dari narkoba sekaligus memperkuat fungsi pembinaan. Konsistensi di lapangan menjadi kunci,” ujar Gun Gun.

Hasil pengawasan di Lapas Narkotika Bangli menjadi salah satu contoh implementasi yang diharapkan dapat diperkuat di satuan kerja pemasyarakatan lainnya.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengawasan berbasis kolaborasi lintas lembaga serta meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan secara berkelanjutan.

Kemenimipas menegaskan komitmen penguatan pengawasan terhadap potensi peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan.

Ning S

The post Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Kunker ke Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli, Sampaikan Apresiasi appeared first on SuaraBaru.id.

Cucun mengatakan, berbagai transformasi internal yang dilakukan Polri harus terus diperkuat agar sesuai dengan kebutuhan zaman dan harapan publik.

Menurut Cucun, penguatan sumber daya manusia (SDM) di tubuh Polri menjadi pondasi penting untuk memperkuat profesionalisme dan integritas institusi.

“Di usia ke-79 ini, saya melihat Polri terus menunjukkan upaya memperkuat sumber daya manusianya. Penguatan SDM menjadi pondasi penting agar Polri semakin profesional dan responsif terhadap harapan masyarakat,” kata Cucun, Senin (30/6/2025).

Setiap tahun, tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bhayangkara Polri. Tahun 2025, peringatan HUT Bhayangkara ke-79 mengusung tema ‘Polri untuk Masyarakat’, dimana puncak acara akan diselenggarakan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Selasa, 1 Juli 2025.

Selain penguatan SDM, Cucun juga mencermati kesiapan Polri dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Ia berpandangan transformasi digital harus segera dilakukan dalam menghadapi tantangan keamanan yang makin kompleks.

“Langkah-langkah Polri yang mulai adaptif terhadap perkembangan teknologi juga patut dicatat. Terutama dalam hal integrasi sistem data antara reserse, lalu lintas, dan intelijen itu menunjukkan upaya untuk bekerja lebih presisi dan efisien,” kata Cucun.

Wakil Ketua DPR tersebut menilai, sinergi antar-unit kerja yang didukung sistem data terintegrasi akan berdampak pada efektivitas pengambilan keputusan hingga kualitas pelayanan publik yang diberikan Polri.

Cucun juga menekankan pentingnya keberadaan aparat kepolisian di tengah masyarakat. Ia menegaskan, kehadiran anggota Polri secara langsung di lapangan adalah wujud perlindungan yang nyata bagi masyarakat.

“Anggota Polri harus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya bekerja dari balik meja. Karena kehadiran langsung itulah yang menghadirkan rasa aman dalam aktivitas harian rakyat, baik di sektor ekonomi, sosial, maupun lainnya,” jelas Cucun.

Meski mencatat sejumlah kemajuan, Cucun tetap mendorong Polri untuk membuka ruang evaluasi dan perbaikan di berbagai sektor. Sebab, Polri sebagai sebuah institusi harus selalu menjaga keseimbangan antara kinerja operasional dan akuntabilitas publik.

“Tentu masih ada ruang perbaikan di beberapa sisi, dan itu hal wajar dalam proses institusional sebesar Polri. Yang penting, semangat untuk terus membenahi diri dan mendekatkan diri kepada rakyat tetap terjaga,” ungkap Cucun.

“Dan pastikan selalu menggunakan pendekatan humanis dalam menghadapi rakyat. Karena Polisi harus bisa menjadi pengayom bagi masyarakat,” tambahnya.

Cucun berharap Polri terus setia bekerja dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Semoga HUT Bhayangkara ke-79 dapat menjadikan Polri semakin profesional dan berintegritas. Apa yang baik terus dipertahankan, dan apa yang kurang harus diperbaiki,” tuturnya.

Ning S

The post HUT Polri Ke-79, Komisi III DPR Dorong Penguatan Transformasi Digital dan Pendekatan Humanis appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah A. Yuspahruddin didampingi Kepala Divisi Administrasi Jusman, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto menyambut kedatangan Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Arsul mengapresiasi pelayanan publik pada UPT yang telah menerima predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tersebut.

“Saya bersyukur, sebagai anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah yang meliputi Pemalang tidak menerima keluhan-keluhan mendasar terkait dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh teman-teman di Kantor Imigrasi Pemalang. Saya berharap ini terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ungkapnya.

Dirinya juga berharap, melalui forum ini bisa dijadikan wadah untuk menyerap aspirasi jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, khususnya di daerah Pemalang yang nantinya bisa disampaikan ke pusat ataupun pemerintah daerah. Di antaranya yang akan menjadi pembahasan adalah perihal penambahan lahan parkir di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pemalang dan relokasi Rutan Kelas IIB Pemalang.

“Perlu adanya kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pemalang terkait lahan parkir. Dan itu perlu ditingkatkan dalam upaya pelayanan publik kepada para masyarakat yang ingin melakukan pembuatan paspor,” ujar Arsul.

“Sementara persoalan yang ada di Rutan Pemalang yaitu lahan yang sangat sempit dan kurang layak sebagai rutan, karena rutan di Pemalang ini tidak hanya sebagai rumah tahanan saja, tapi berfungsi juga sebagai Lapas,” sambungnya.

Selanjutnya, anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan nasional ini nantinya akan mengkomunikasikan permasalahan tersebut dengan Bupati Pemalang.

Sebelumnya, Yuspahruddin mengucapkan terimakasih atas kesediaan anggota DPR RI Komisi III dalam rangka pengawasan fungsi dan menyerap aspirasi jajarannya. “Semoga dengan diskusi ini dapat menjadi bahan beliau dalam menyusun regulasi di republik kita ini,” kata Yuspahruddin.

Hadir dalam kegiatan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pemalang dan Kepala Rutan Kelas IIB Pemalang serta para pejabat strukturalnya.

Ning

The post Kunjungi UPT Pemalang, Anggota Komisi III DPR RI Tampung Aspirasi Jajaran Kemenkumham appeared first on SuaraBaru.id.

Disampaikan di dalam rapat resmi parlemen, pernyataan Arteria yang menyinggung bahasa Sunda tidak dapat dipidana.

Ahli Pidana Effendi Saragih menjelaskan, pernyataan Arteria Dahlan, dinilai tidak bermaksud memprovokasi dan merendahkan bahasa daerah Sunda. Karena seyogyanya di dalam rapat resmi harus menggunakan bahasa resmi, yaitu Bahasa Indonesia.

Menurut Effendi, dalam pembuktian formil, anggota dewan bebas dan berhak mengungkapkan pendapat pada saat rapat resmi. Pasalnya, itu sesuai dengan hak yang dimiliki, yaitu Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

“Hal ini diatur dalam Pasal 224 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD,” kata Efendi, Sabtu (5/2/2022).

Sementara Ahli Pidana, Chairul Huda menyebut, perkataan Arteria Dahlan ketika rapat dengan Jaksa Agung tersebut dilindungi oleh Hak Imunitas Anggota Dewan yang diatur dalam Pasal 224 Undang-undang RI No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

“Pembuktian materiil, tidak terdapat kata-kata yang mengarah ke ujaran kebencian, karena maksud dalam kata-kata tersebut yaitu, walaupun ada kedekatan emosional tidak perlu menggunakan bahasa daerah pada saat rapat,” ucapnya terpisah.

Diketahui, Polda Metro Jaya memutuskan untuk tidak melanjutkan penyelidikan laporan masyarakat adat Sunda terkait pernyataan anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan yang menyinggung bahasa Sunda, ke tingkat penyidikan.

Alasannya, pernyataan Arteria Dahlan itu disampaikan dalam forum rapat resmi di Komisi III DPR tidak dapat dipidana.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Dr Edi Hasibuan meminta kepada Polri agar hati-hati menangani kasus anggota DPR, Arteria Dahlan yang menurutnya kini memiliki nuansa politik yang sangat tinggi.

Edi Hasibuan meminta Polri tetap konsisten dan tegas untuk tetap tidak melanjutkan kasus anggota DPR Arteria Dahlan dalam pernyataanya yang mempermasalahkan penggunaan bahasa Sunda oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam rapat DPR.

“Harus diipahami bahwa Arteria Dahlan menyampaikan pendapatnya dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi 3 DPR, dan kita tahu sesuai Undang undang, DPR memiliki hak imunitas sesuai dengan Pasal 20 ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 224 uu MD3,” ungkapnya.

Menurut pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta ini, setiap anggota DPR yang menjalankan tugasnya tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakanya, baik secara lisan atau tertulis dalam rapat DPR atau diluar rapat DPR, yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

Sesuai Undang-undang, menurut doktor hukum pidana ini, hak yang dimiliki anggota DPR mutlak. “Hak imunittas bukan sekedar norma yang ada dalam konstitusi, tapi sifatnya menurut pandangan kami sangat mutlak.” kata dosen hukum pidana ini.

Menurutnya, DPR adalah lembaga hasil pemilihan, jika ada wakil rakyat berbicara atau bersikap tidak sesuai dengan aspirasi masyrakat, saran kami sebaiknya laporkan kepada MKD DPR dan bukan kepada pihak kepolisian.

Ning

The post Ini Penjelasan Ahli Pidana Soal Hak Imunitas Arteria Dahlan appeared first on SuaraBaru.id.