Kegiatan ini diketuai Son Haji ST MT, dengan anggota Ir Bambang Purnijanto MT, Dr Kusrin ST MT, dan Dr Anik Kustirini ST MSi.

Menurut Son Haji, kegiatan itu menjadi langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, melalui penyediaan akses air minum layak, sehat, dan berkelanjutan, berbasis partisipasi warga desa.

BACA JUGA: Tim PKM USM Gelar Pelatihan Literasi Keuangan bagi Pelaku UMKM di Lamper Kidul

”Kami menggandeng Kelompok Masyarakat Tirta Langgeng Desa Kemambang, sebagai mitra pelaksana di lapangan. Mereka selama ini aktif dalam mengelola sumber mata air dan mengembangkan sarana penyediaan air bersih, bagi kebutuhan rumah tangga dan fasilitas umum di wilayah desa,” katanya.

Ditambahkan dia, Desa Kemambang memiliki potensi sumber air alami yang cukup melimpah, namun belum sepenuhnya dioptimalkan melalui sistem distribusi yang tepat dan efisien.

Hal ini sering menyebabkan kendala dalam pemenuhan kebutuhan air bersih harian masyarakat, terutama pada musim kemarau.

BACA JUGA: Komunitas Peduli Atlet USM Salurkan Donasi untuk Mantan Pemain PSIS

”Melalui program pengabdian ini, tim pelaksana menghadirkan pendekatan edukatif, teknis, dan aplikatif, untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merancang, memasang, dan merawat sarana air minum sederhana, namun efektif,” ujarnya.

Disampaikan juga, kegiatan dimulai dengan sosialisasi dan penyampaian materi mengenai pentingnya sanitasi dan kualitas air minum bagi kesehatan keluarga, standar kelayakan air minum, serta regulasi Nasional, terkait penyediaan air bersih berbasis masyarakat.

Selain itu, tim juga menyampaikan aspek teknis, seperti desain jaringan perpipaan, pemilihan material instalasi, teknik pemasangan sambungan pipa, sistim penyaringan sederhana, dan pemeliharaan komponen, agar tetap berfungsi optimal.

BACA JUGA: Mahasiswi USM Catat Prestasi Apik di Kejuaraan Tenis Meja Sukun Youth Series 2

Melalui pendekatan interaktif, peserta diberi kesempatan berdiskusi dan mengajukan pertanyaan, berdasarkan pengalaman dan kendala teknis yang mereka hadapi dalam pengelolaan sistim air minum sebelumnya.

”Hal ini membuka ruang kolaborasi dan pemecahan masalah (problem solving) secara langsung, dan berbasis kebutuhan nyata lapangan,” ungkapnya.

Pada sesi praktik lapangan, warga dilibatkan dalam simulasi pemasangan jaringan pipa, mulai dari pembuatan jalur galian, teknik penyambungan pipa PVC, pemasangan saringan awal, hingga pengujian tekanan distribusi air.

BACA JUGA: Mahasiswa USM Torehkan Prestasi Membanggakan di KMI Expo XV Untidar

Kegiatan ini dilakukan secara partisipatif, dengan tujuan memberikan pemahaman langsung tentang tahapan pemasangan, dan cara mengurangi risiko kebocoran atau kerusakan instalasi.

”Peserta juga diberikan panduan teknis tertulis sederhana, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sarana air minum desa di masa mendatang,” tuturnya.

Dia menuturkan, kegiatan edukasi itu bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan teknis, tetapi juga upaya membangun kemandirian masyarakat, dalam menyediakan layanan dasar berbasis sumber daya lokal.

BACA JUGA: USM Raih 3 Emas di Semarang Pencak Silat Open Championship

”Dengan pemahaman yang baik dan keterampilan teknis yang memadai, masyarakat Desa Kemambang tidak hanya mampu memasang dan memelihara sarana air minum secara mandiri, tetapi juga dapat berinovasi dan mengembangkan jaringan distribusi yang lebih luas dan berkelanjutan,” tambahnya.

Di akhir kegiatan, tim pengabdian dan Kelompok Masyarakat Tirta Langgeng menyepakati rencana tindak lanjut, berupa pendampingan teknis lanjutan, evaluasi kualitas air, serta pengembangan sistim distribusi untuk menjangkau fasilitas pendidikan dan tempat ibadah di desa.

Dia berharap, program itu dapat menjadi model percontohan pengembangan sarana air minum berbasis masyarakat yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Semarang.

”Kami juga berharap, melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat, Desa Kemambang dapat menjadi desa mandiri dalam pengelolaan sarana air minum yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendukung ketahanan lingkungan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh,” tandasnya.

Riyan

The post Tim PKM USM Beri Pendampingan Teknis Pemasangan Sarana Air Minum di Desa Kemambang appeared first on SuaraBaru.id.

Persetujuan itu dicapai dalam rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir Gubernur Jateng atas Raperda Penyelenggaraan SPAM, yang disampaikan Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno.

“Dengan ditetapkannya perda itu, dapat mendorong serta memberikan pelayanan efektif dan efisien dalam penyediaan air minum kepada masyarakat,” kata Sumarno di Gedung DPRD Jateng, Senin 29 Juli 2024.

Adanya Perda tersebut, lanjut dia, pelayanannya diharapkan dilaksanakan secara adil, merata, berkualitas, berkelanjutan, harga terjangkau, dan memperluas cakupan pelayanan.

“Apalagi air merupakan kebutuhan dasar seluruh makhluk hidup yang mutlak dipenuhi untuk keberlangsungan hidup. Sehingga perlu penanganan yang cermat dan terarah,” kata Sumarno.

Anggota Komisi D DPRD Jateng, Danie Budi Tjahyono menjelaskan, pemenuhan air bersih merupakan komponen utama dalam pengentasan kemiskinan.

“Melalui penyelenggaraan SPAM, diharapkan dapat membangun, memperluas, dan meningkatkan sistem fisik maupun nonfisik untuk penyediaan air minum bagi masyarakat,” kata dia.

Danie menyampaikan, Pemprov Jateng terus mendorong fasilitasi dan pembangunan SPAM Regional di delapan kawasan. Di antaranya meliputi Bregas (Brebes, Tegal, Slawi), Keburejo (Kebumen, Purworejo), Petanglong (Pemalang, Batang, Pekalongan).

Selain itu, juga SPAM Wosusokas (Wonogiri, Sukoharjo, Solo, Karanganyar, Sragen), Semarsalat (Semarang, Salatiga), Dadimuria (Grobogan, Kudus, Pati, Jepara), Purbamas ( Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas), dan Cilamas (Cilacap, Banyumas).

Dijelaskan dia, Pemprov Jateng mempunyai 10 kewenangan dalam penyelenggaraan SPAM. Diantaranya penyusunan dan penetapan kebijakan dan strategi daerah penyelenggara SPAM, melaksanakan penyelenggaraan SPAM yang bersifat khusus kepentingan strategis provinsi dan lintas kabupaten/kota.

Selain itu, membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Unit Pelaksanaan Unit Dinas (UPTD), memberikan izin kepada badan usaha untuk menyelenggarakan SPAM, melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM pada kabupaten/kota, serta menjamin ketersediaan air baku untuk penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota.

Diaz Abidin

The post 10 Kewenangan Pemprov Jateng dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum appeared first on SuaraBaru.id.

Workshop yang berlangsung selama tiga hari itu, dibuka Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Dr Hari Nur Cahya Murni MSi, didampingi Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) II Iwan Kurniawan ST MM.

Usai acara dilakukan penandatanganan nota kesepakatan, tentang air minum dan sanitasi. Workshop sendiri dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring). Dari 123 Ketua DPRD dan Sekda Kabupaten/Kota, yang hadir secara luring sekitar 50 orang, sisanya mengikuti kegiatan ini secara daring.

BACA JUGA: Masyarakat Didorong Ikut Kelola Air Bersih Dengan Pamsimas 

Beberapa kesepakatan yang menjadi hasil rumusan kegiatan itu antara lain, upaya keberlanjutan pendekatan air minum berbasis masyarakat, dapat dilakukan dengan berkomitmen terhadap perencanaan dan penganggaran daerah di bidang air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

Selain itu untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan target Sustainable Development Goals (SDGs).

Hal pokok yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dan perlu menjadi muatan dalam dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 adalah, program pemenuhan SPM untuk bidang Air Minum dan Air Limbah.

BACA JUGA: Pasok Listrik 993 MVA, PLN dan GIIC Deltamas Kolaborasi Kembangkan Pusat Data Nasional Pertama di Indonesia

Pencapaian akses air minum dan sanitasi daerah dapat ditingkatkan menuju akses aman, dengan menyesuaikan target Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Ini agar dapat diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, baik RPJMD 2021-2026. Setiap tahunnya juga dapat direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Program dan kegiatan terkait air minum dan sanitasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), untuk menyusun RAPBD.

BACA JUGA: Duh, Korban Guru Cabul Sesama Pria Bertambah Jadi 6 Siswa

Ada pun rekomendasi dari isu-isu yang berkembang selama proses talkshow antara lain, penetapan regulasi yang jelas, terkait anggaran untuk Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), persentase dan penggunaannya untuk meningkatkan alokasi APBD terkait AMPL.

Misalnya mendorong desa untuk mengalokasikan APBDesa guna kegiatan AMPL (minimal 10% dari APBDesa). Bisa juga dengan pendampingan intensif terkait kelembagaan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS), dan advokasi dalam mencari alternatif lain seperti dana CSR.

Pemerintah Kabupaten juga perlu melakukan pemetaan sumber-sumber air baku secara rinci, termasuk idle capacity dan proyeksi ketersediaannya ke depan. Pemkab juga perlu memprogramkan dan menganggarkan kegiatan pengukuran kualitas air minum.

BACA JUGA: Mendadak Alami Krisis Kiper

Peran Asosiasi Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) Tingkat Kabupaten sangatlah penting, untuk mendukung peningkatan kinerja badan atau kelompok pengelola SPAMS perdesaan.

Ini diperlukan guna peningkatan dukungan pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan asosiasi SPAM di tingkat kabupaten.

Hasil rumusan itu akhirnya dituangkan dalam nota kesepakatan, sebagai bentuk komitmen bersama. Nota kesepakatan itu kemudian ditandatangani pihak eksekutif dan legislatif daerah di Regional I.

Riyan

The post Komitmen Perencanaan dan Penganggaran di Bidang Air Minum-Sanitasi Berbasis Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.