Penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim, Minggu 31 Agustus 2025. Hermawi Taslim menyebut, pernyataan Sahroni dan Nafa Urbach juga dinilai menyimpang dari perjuangan Partai Nasdem.

“Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem,” imbuhnya.

Bubarkan DPR-Tolol

Ahmad Sahroni menjadi bulan-bulanan netizen, bahkan sampai rumahnya diobrak-abrik oleh warga, setelah sebelumnya menyampaikan pernyataan bahwa desakan untuk membubarkan DPR Adalah mental orang tolol.

Baca juga Presiden Undang Ketua Partai dan Gelar Sidang Kabinet di Hari Libur Minggu

Sahroni mengingatkan bahwa boleh saja mengkritik DPR, mencaci maki dan komplain. “Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita,” ujar Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).

Setelah viral akibat ucapannya itu, Sahroni dimutasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR menjadi anggota Komisi I DPR. Netizen juga banyak yang kecewa, kenapa Sahroni hanya dimutasi. Mereka menginginkan yang bersangkutan dipecat dari keanggotaannya di DPR RI.

Nafa Urbach

Selain Ahmad Sahroni, yang terkena dampak penonaktifan adalah Nafa Urbach, anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem. Masyarakat menyatakan kekecewaannya terhadap Nafa Urbach bermula dari komentarnya saat live TikTok.

Nafa Urbach menyatakan bahwa tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta bukan kenaikan fasilitas, melainkan kompensasi atas rumah jabatan yang kini tak lagi diberikan oleh negara.

Menurut Nafa Urbach, kebijakan tersebut diberikan karena anggota dewan kini harus menyewa rumah sendiri. “Itu bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah jabatan. Rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada, jadi rumah jabatan itu sudah dikembalikan ke pemerintah,” kata Nafa Urbach.

Pernyataan Nafa langsung memicu gelombang kritik tajam di media sosial. Warganet menilai bahwa dukungannya terhadap tunjangan Rp 50 juta per bulan sangat tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.

Meski Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni sudah meminta maaf, masyarakat tetap tidak puas, dan Partai Nasdem mengambil Keputusan untuk menonaktifkan keduanya.

wied

The post Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan dari DPR RI, Sekjen Nasdem: Ciderai Perasaan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diutarakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni kepada wartawan, Selasa (5/1).

“Tantangan menjadi Kapolri ke depan sangat berat, namun saya yakin Kapolri baru bisa laksanakan tugasnya untuk mengutamakan keadilan bagi masyarakat yang mengadu mencari keadilan,” kata dia.

Komisi III DPR, lanjut politisi NasDem ini, belum bisa memastikan kapan dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri.

Pihaknya masih menunggu Surat Presiden (Surpres) terkait nama calon Kapolri yang diajukan kepada DPR RI untuk dimintai pertimbangan dan dilakukan uji kelayakan.

“Belum ada Surat Presiden terkait calon Kapolri yang masuk kepada pimpinan Komisi III DPR,” tandasnya.

Dalam UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.

Ayat (2) disebutkan usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada DPR RI disertai dengan alasannya, seperti dilansir suarabaru.id dari Siberindo.co.

Selain itu, dalam Pasal 38 ayat 1 (b) UU Kepolisian disebutkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Claudia SB

The post Jokowi Belum Beri Nama Calon Kapolri Pada DPR appeared first on SuaraBaru.id.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni dalam keterangan resminya, Senin (4/1/2021).

PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

“PP tersebut menunjukkan komitmen penuh pemerintah atas pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak yang kasusnya kian hari kian memprihatinkan,” kata Sahroni.

Dukungan Sahroni bukan tanpa alasan. Kata dia, dukungan harus diberikan lantaran kondisi sudah mendesak terkait dengan kasus kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak.

Ia mengutip data kepolisian, misalnya di Jakarta Barat, angka kekerasan pada anak meningkat 48 persen pada tahun 2020 dari data pada tahun sebelumnya.

“Ini bahaya sekali. Saya nilai saat ini sudah ada teknologi kebiri kimia, bukan kebiri yang beneran dipotong kelamin seperti dahulu,” ujarnya.

Sahroni yang juga aktif sebagai pembina Yayasan Anak Masa Depan Indonesia fokus menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Selama aktif di yayasan itu, dia mengaku sering mendapat pengaduan dari korban maupun keluarga korban kekerasan seksual pada anak yang merasa kecewa dengan penanganan kasus selama ini yang kerap kali dianggap enteng.

“Saya selama jadi pembina di yayasan mengadvokasi korban kekerasan anak, sering kali menemukan kasus yang tersangkanya tidak dihukum, malah sering bebas,” katanya.

Ia lantas menegaskan, “Ini menyebabkan kasus kekerasan seksual anak makin merebak. Kita memang butuh hukuman yang lebih tegas, seperti kebiri kimia ini.”, seperti dilansi suarabaru.id dari Siberindo.co.

Setelah keluarnya PP Nomor 70/2020, politikus Partai NasDem itu berharap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang sedang diperjuangkan partainya di DPR juga bisa segera disahkan.

Menurut dia, PP Nomor 70/2020 menjadi “angin segar”. Namun, perjuangan masyarakat tidak boleh berhenti.

Claudia SB

The post Legislator Sebut Tegaskan Hukuman Kejahatan Seksual Terhadap Anak appeared first on SuaraBaru.id.