Ketua DPC Peradi Kendal, H Subur Isnadi SH, saat membuka acara seminar hukum mengatakan, kegiatan diikuti sejumlah advocat, praktisi hukum, Paguyuban Koperasi Simpan Pinjam Kendal, Asosiasi BPR di Wilayah Kendal dan sekitarnya, mahasiswa dan masyarakat umum.

”Tujuan seminar hukum ini, untuk memberikan edukasi kepada peserta dan masyarakat, tentang sertifikat tanah elektronik, yang merupakan program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,” ujarnya.

BACA JUGA: Kejurkot USM-Padma 2025 Berakhir Sukses, PB Arista Juara Umum

Dalam kegiatan itu menghadirkan Keynote Speech, Ketua Program Studi S2 Magister Hukum Universitas Semarang (USM), Dr Drs Adv H Kukuh Sudarmanto BA S Sos SH MM MH.

Dalam paparannya, Kukuh menyebutkan, sertifikat tanah elektronik adalah dokumen digital, yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan tanah. Sertifikat ini diterbitkan BPN.

Ciri sertifikat tanah elektronik, menggunakan hash code, QR code, single identity dan tanda tangan elektronik, dilengkapi dengan logo Kementerian ATR/BPN. Sertifikat tanah elektronik itu, tersimpan di data base sehingga dapat dicetak kapan saja dan dimana saja, keamanannya dijamin dengan teknologi persandian seperti Kriptografi.

BACA JUGA: Badan Eksekutif Mahasiswa FTIK USM Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Sedangkan manfaat sertifikat tanah elektronik, untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam administrasi pertanahan. Selain itu, menggunakan teknologi untuk pengelolaan dokumen yang lebih efisien dan aman.

”Namun kelemahannya, rawan terhadap peretasan oleh hecker, dan sulit jadi bukti pada proses peradilan, bila terjadi sengketa. Untuk kekuatan hukum sertifikat tanah elektronik itu, memiliki kedudukkan alat bukti yang sah, dalam hukum pendaftaran hak atas tanah di Indonesia,” ungkapnya.

Ketua Panitia Adv Mochammad Agil Wakanno SH menyatakan, dalam kegiatan yang dipandu moderator Wakil Bendahara DPC Peradi Kendal, Agus Budiantoro SH MH itu, juga menghadirkan narasumber lain, yakni kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, Hakim Pengadilan Negeri Kendal Arif Indrianto SH MH dan Notaris/PPAT Kendal Dr H Junaidi SH MH.

Riyan

The post DPC Peradi Kendal Gelar Seminar Hukum appeared first on SuaraBaru.id.

Selama proses pembuatan buku itu, Ketua Program Studi MH USM, Dr Drs Adv H Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH, ikut memberikan pendampingan dan pengarahan ini. Menurutnya, buku itu mengusung upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

”Untuk itu, sistem peradilan anak seyogyanya tidak dihadapkan pada hukum semata. Akan tetapi juga harus dimaknai akar permasalahannya, anak melakukan perbuatan tindak pidana dan bagaimana pencegahannya,” kata Agus Djunaedi, yang juga Perwira Pertama Reskrim di Polda Jateng.

BACA JUGA: Rektor USM Kunjungi Pelaku UMKM di Kelurahan Plombokan

Ditambahkan dia, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas. Mulai dari isu anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku dalam proses itu.

”Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislatif, norma dan standar, prosedur, mekanisne dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus menangani anak anak yang melakukan tindak pidana,” ujarnya.

Sementara itu, advocat Dio Hermansyah Bakri menandaskan, buku itu memaparkan penanganan tindak pidana anak, melalui diversi. Diversi sendiri merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana, untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara.

BACA JUGA: 79 Mahasiswa Magister Hukum USM Ikuti Kuliah Praktisi

”Mengambil tindakan tertentu, sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Dengan kebijakan apakah perkara itu diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara itu diteruskan, anak akan berhadapan dengan sistem pidana dan sanksi pidana,” jelasnya.

Namun kalau perkara itu tidak diteruskan, maka dari awal tindak penyidikan bisa dihentikan. Hal ini guna kepentingan kedua belah pihak, untuk memulihkan hubungan yang terjadi, karena tindak pidana adalah untuk kepentingan ke depan dari kedua belah pihak.

”Hal inilah yang menjadi prinsip, mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana pada anak. Sehingga melalui diversi ini, dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan, dan tidak menjadi residivis,” ungkapnya.

Menurut Kukuh, buku ini layak menjadi referensi dan konsumsi para advocat, anggota kepolisian, jaksa, hakim, para mahasiswa dan akademisi serta pemerhati hukum, untuk dijadikan pegangan hukum ketika melihat kasus yang menimpa anak.

Riyan

The post Alumni Magister Hukum USM Terbitkan Buku Penanganan Tindak Pidana Anak appeared first on SuaraBaru.id.