Sertifikat Apostille yang diterima Mikhael telah melegalkan terjemahan akta kelahirannya. Diketahui, untuk tinggal di Negara Kincir Angin, Mikhael harus mempunyai terjemahan akta kelahiran, sebagai syarat izin tempat tinggal (gementee) dan MVV Family.

Tanpa Apostille, untuk melegalisasi terjemahan akta kelahiran, Mikhael harus melalui birokrasi yang panjang dan rumit. Dia harus, melalui beberapa Kementerian dan dinas terkait.

Dengan adanya Apostille semua birokrasi dapat dipangkas. Mikhael cukup menyediakan terjemahan akta kelahiran dari penerjemah resmi tersumpah, syarat yang tekah ditentukan dan mendaftar Apostille di Kemenkumham.

Legalisasi Apostille merupakan layanan legalisasi online dokumen dari Indonesia yang dapat diakui untuk dipergunakan di Luar Negeri, baik oleh masyarakat Indonesia maupun Warga negara Asing yang tergabung dalam konvensi Apostille.

Apostille merupakan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen melalui satu instansi, dimana salah satunya Kemenkumham selaku Competent Authority atau otoritas yang berwenang.

Adapun dokumen yang dapat diajukan mencakup legalisasi 66 jenis dokumen publik yang menjadi standar dalam pengajuan visa dan pendaftaran pernikahan (perkawinan campuran), maupun persyaratan pendidikan dan pelatihan di luar negeri seperti ijazah dan transkip nilai, serta dokumen publik lainnya.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah, Nur Ichwan mengatakan, saat ini, layanan Apostille sudah dapat di akses secara online melalui laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) online dengan alamat link https://apostille.ahu.go.id/.

“Apostille dari Indonesia dapat dipergunakan oleh 122 negara pihak konvensi Apostille dan dapat mendukung lalu lintas dokumen publik antarnegara yang tergabung dalam konvensi Apostille,” ujarnya, Rabu (19/7/2023).

Beberapa negara familiar yang mengakui Sertifikat Apostille, antara lain, Argentina, Australia, Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Prancis, India, Italia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Filipina, Korea Selatan, Arab Saudi, Spanyol, Turki, Inggris, Amerika Serikat dan banyak negara lainnya.

Pencetakan sertifikat Apostille saat ini bisa dilakukan di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Sebelumnya, sertifikat itu hanya bisa dicetak di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Jakarta.

Nur Ichwan mengungkapkan, jajarannya terus berupaya memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat.

“Dengan adanya layanan Apostille yang ada di Semarang, tentu akan menyederhanakan proses legalisasi atas dokumen publik dengan menghapuskan tahapan legalisasi oleh Kementerian Luar Negeri dan kedutaan atau konsuler, sehingga masyarakat Jawa Tengah akan sangat terbantu,” terangnya.

“Kami berharap, kemudahan layanan ini banyak diketahui oleh publik. Kami juga mengajak masyarakat untuk menyebarluaskan layanan ini, agar semakin diketahui, dan masyarakat yang membutuhkan bisa memperoleh banyak kemudahan,” pungkasnya.

Ning S

The post Kantongi Sertifikat Apostille, Mikhael Makin Mudah Belajar di Belanda appeared first on SuaraBaru.id.

Kanwil Kemenkumham Jateng yang diwakili Lily Mufidah, Penyuluh Hukum Madya sebagai salah satu narasumber kegiatan membagikan sertifikat perusahaan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kabupaten Demak, Kudus dan Pati yang hadir sebagai peserta kegiatan.

Lily didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi dan Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Widya Pratiwi Asmara menyerukan, bagi yang mau sertifikat silahkan persiapkan nama perusahaannya, NIK, NPWP dan email yang aktif. “Cukup syarat itu, sudah bisa membawa pulang sertifikat perusahaan milik sendiri,” ujarnya.

Sebagian besar warga tampak antusias ingin memiliki perusahaan sendiri. Metode ini diterapkan Kanwil Kemenkumham Jateng untuk menunjukkan betapa mudahnya kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendirikan sebuah usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perseorangan Perorangan.

Dalam praktiknya, narasumber membantu proses pembuatan Perseorangan Perorangan secara online yang sangat singkat. Mulai dari pembuatan akun, pendaftaran, pembayaran hingga pencetakan sertifikat. Keseluruhan, proses tersebut hanya memakan waktu satu jam. Artinya, masyarakat bisa memiliki sebuah perusahaan berbadan hukum hanya dalam waktu satu jam.

Menurut Lily, Perseroan Perorangan memiliki karakteristik yang sama dengan Perseroan Terbatas, namun dalam lingkup yang lebih kecil, misalnya tak ada ketentuan modal dasar minimal, hanya cukup membuat surat pernyataan pendirian saja.

Selain itu, Perseroan Perorangan juga tidak memerlukan akta notaris, cukup satu orang pendiri sebagai pemegang saham, serta tidak perlu ada komisaris di dalamnya.

Kelebihan Perseroan Perorangan, diantaranya memberikan perlindungan hukum dengan adanya pemisahan aset pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal serta memudahkan dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.

“Hanya mengisi form pernyataan pendirian tanpa adanya akta notaris, status badan hukum didapatkan saat memperoleh sertifikat, bebas menentukan besaran modal bersifat one-tier, dimana pendiri akan menjalankan operasional perseroan sekaligus melakukan pengawasan, dan biaya pendaftaran hanya lima puluh ribu rupiah,” ujarnya.

Perseroan Perorangan merupakan terobosan yang diinisiasi oleh Kemenkumham untuk memberdayakan UMK sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

Perseroan Perorangan adalah perseroan yang memenuhi kriteria UMK yang didirikan oleh satu orang dengan mendaftarkan surat pernyataan pendaftaran. Ketika UMK menjadi berbadan hukum Perseroan Perorangan, maka harta kekayaan pendiri/pemilik UMK terpisah dari harta kekayaan perseroan.

Pemberian status badan hukum Perseroan Perorangan menimbulkan kewajiban bagi pelaku UMK untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat enam bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan.

Menurutnya, pengaturan ini akan menumbuhkembangkan tata kelola bisnis yang baik bagi kalangan pelaku UMK. Tata Kelola bisnis yang baik akan menimbulkan kepercayaan dari lembaga perbankan dan kalangan investor terhadap kelangsungan dan prospek bisnis UMK itu sendiri. Sehingga, kapasitas dan skala UMK akan semakin besar dalam memenuhi kebutuhan pasar.

Ning S

The post Sosialisasi Layanan Perseroan Perorangan, Kanwil Jateng Beri Kemudahan Usaha Warga Kudus appeared first on SuaraBaru.id.