Agenda ini menjadi wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam memastikan arah pembangunan tetap terukur, meski di tahun 2026 alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penyesuaian.

Hadir dalam forum tersebut jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, jajaran asisten, hingga perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di hadapan para peserta, Bupati Sam’ani menyampaikan arah pembangunan Kabupaten Kudus selama ia dan Wakil Bupati Bellinda Birton memimpin lima tahun ke depan. Ia memperkenalkan visi yang mereka usung, yakni “Kudus Sehat” – singkatan dari Sejahtera, Harmoni, dan Takwa.

Bupati menjelaskan bahwa visi besar ini tidak berdiri sendiri. Ada enam misi utama yang akan menjadi pijakan. Mulai dari pemberdayaan ekonomi rakyat, pembangunan infrastruktur yang mantap, peningkatan kualitas hidup, hingga pendidikan berkarakter yang berpadu dengan budaya kreatif.

Tak ketinggalan, misi untuk memperkuat kehidupan beragama, menjaga kerukunan, dan menumbuhkan semangat toleransi demi persatuan NKRI. Sementara itu, tata kelola pemerintahan yang adaptif dan pelayanan publik profesional juga menjadi prioritas.

“Semua misi ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Butuh kerja sama seluruh OPD agar cita-cita Kudus Sehat bisa terwujud,” ujar Sam’ani dengan nada penuh semangat.

Dalam pertemuan itu, Sam’ani juga menyinggung isu nasional tentang kemungkinan adanya pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa hingga kini Pemkab Kudus belum menerima surat resmi terkait hal tersebut.

Namun, ia mengingatkan jajaran OPD untuk tetap bersiap. “Kalau pun nanti ada pemotongan, mari kita sikapi dengan bijak. Kita lakukan efisiensi, kurangi belanja yang tidak perlu, dan fokus pada program yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

20 Program Unggulan untuk Warga Kudus

Sam’ani lalu menjabarkan sesuai dengan Perda RPJMD yang telah ditetapkan, ada berbagai program nyata yang sudah disiapkan selama lima tahun kepemimpinannya. 20 program unggulan yang akan menjadi tulang punggung pembangunan Kudus selama masa jabatannya bersama Bellinda.

Pertama, kesejahteraan guru swasta dan guru madrasah diniyah mendapat perhatian besar. Mereka akan memperoleh tunjangan Rp1 juta setiap bulan, ditambah insentif khusus bagi tenaga kependidikan lainnya.

Kedua, sektor pendidikan dan keagamaan diperkuat dengan program pemberdayaan serta fasilitas bagi pondok pesantren. Anak-anak sekolah hingga mahasiswa pun tak ketinggalan, karena tersedia beasiswa mulai dari jenjang sekolah, perguruan tinggi, hingga santri pesantren.

Di tingkat desa, pemerintah juga menyalurkan bantuan keuangan untuk pembangunan sarana-prasarana di RT dan RW. Lansia dan penyandang disabilitas turut menjadi perhatian melalui program pemberdayaan khusus.

Di bidang kesehatan, Pemkab memastikan layanan berobat gratis lewat UHC BPJS, ketenagakerjaan, serta perlindungan bagi pekerja rentan. Ambulans gratis yang siaga 24 jam pun akan disiapkan untuk layanan darurat.

Masalah infrastruktur sehari-hari, seperti lampu penerangan jalan umum yang rusak atau jalan berlubang, juga masuk daftar. Perbaikan akan dilakukan agar masyarakat merasa lebih nyaman dan aman di jalan. Bahkan, saat ada keluarga berduka, pemerintah hadir dengan santunan kematian sebesar Rp1,5 juta.

Perangkat desa pun tak luput dari perhatian. Tunjangan bagi BPD, perangkat desa, hingga bantuan RT dan RW bisa mencapai Rp20 juta per tahun. Sementara itu, generasi muda seperti santri, Gen Z, dan kaum milenial diberi ruang melalui pelatihan wirausaha.

Untuk mendukung ekonomi kreatif, UMKM, dan pedagang kaki lima, disediakan modal usaha. Imam dan marbot masjid juga mendapat tunjangan, sedangkan rumah ibadah dijanjikan pulsa listrik gratis setiap bulannya.

Bagi para ibu, ada bantuan biaya persalinan. Fasilitas kesehatan akan ditingkatkan lewat pembangunan dan penguatan rumah sakit. Kudus juga akan semakin dikenal lewat pengembangan wisata, budaya, dan olahraga.

Di sisi lain, Pemkab menyiapkan program bedah rumah gratis bagi warga miskin, agar mereka bisa tinggal di tempat yang lebih layak. Sementara untuk petani, bantuan pupuk, benih, obat, hingga pembangunan jalan usaha tani dan irigasi sudah masuk dalam agenda utama.

Ads-Ali Bustomi

The post 20 Program Unggulan Jadi Pondasi RPJMD Kudus, Wujudkan Masyarakat Sejahtera, Harmonis dan Takwa appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan bahwa percepatan program FLPP sangat mendesak untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat. Pasalnya, Jawa Tengah masih memiliki backlog atau kekurangan rumah sekitar 1,357 juta unit.

“Program pemerintah 3 juta rumah yang harus kita akselerasi di Jawa Tengah tentu menyesuaikan dengan kebutuhan backlog. Kita masih kekurangan hampir 1,357 juta rumah yang harus segera disiapkan,” ujar Ahmad Luthfi dalam arahannya.

Dorong Pemangkasan Birokrasi dan Percepatan Perizinan

Dalam rakor, bupati dan wali kota diminta memastikan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dinas perizinan, dinas perumahan, serta badan pengelola pendapatan. Tujuannya agar birokrasi dipangkas dan proses perizinan berjalan lebih cepat.

Selain itu, OPD di tingkat provinsi juga didorong menjalin kerja sama strategis dengan Bank Jateng, PT PLN, dan PDAM, guna memastikan kelancaran kredit perumahan rakyat (KPR) serta kesiapan utilitas dasar bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Perizinan baik PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) maupun pemecahan sertifikat di BPN, maksimal harus selesai dalam 10 hari kerja. Tidak boleh lebih lama. Dengan percepatan ini, pengembang bisa bergerak cepat, rumah segera terbangun, dan masyarakat bisa menerima manfaatnya,” tegas Gubernur.

Program FLPP merupakan fasilitas pembiayaan KPR bersubsidi dengan bunga tetap 5% yang dikelola BP Tapera. MBR dapat memperoleh subsidi uang muka Rp4 juta, bebas PPN dan premi asuransi, serta cicilan ringan mulai Rp1 juta per bulan.

Adapun sasaran program ini adalah MBR dengan penghasilan maksimal Rp8,5 juta bagi lajang dan Rp10 juta bagi yang sudah menikah. Harga rumah subsidi ditetapkan maksimal Rp166 juta dengan tenor cicilan hingga 20 tahun.

Untuk tahun 2025, Bank Jateng menyiapkan kuota 20.000 unit rumah dalam skema FLPP. Para pengembang didorong memanfaatkan alokasi dana tersebut secara optimal dengan menjaga kualitas bangunan.

Gubernur Ahmad Luthfi menekankan bahwa penyelesaian backlog perumahan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah provinsi. Butuh keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, perbankan, hingga pengembang.

“Dari sisi pengembang, bank, bupati, wali kota, dan DPRD, semua harus bergerak bersama. Mengurus rumah rakyat bukan hanya soal teknis, tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.

Dukungan Pemkab Kudus

Pemerintah Kabupaten Kudus menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan program FLPP. Bupati Sam’ani Intakoris menegaskan bahwa program ini sejalan dengan komitmen Pemkab dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

“FLPP ini bukan hanya soal membangun rumah, tetapi memberikan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya MBR. Kami siap bersinergi dengan semua pihak agar program ini berjalan lancar,” kata Sam’ani.

Menurutnya, komitmen dukungan ini salah satunya sudah diimplementasikan melalui kemudahan perizinan. Pemkab Kudus bahkan sudah meluncurkan kedai PBG dan SLF di Dinas PUPR sebagai upaya membantu pelayanan percepatan perizinan.

Ads-Ali Bustomi

The post Kudus Dukung Percepatan Program FLPP, Gubernur Jateng Tekankan Pemangkasan Birokrasi Perumahan appeared first on SuaraBaru.id.

Saat mengunjungi Kelurahan Mlatinorowito, Bupati Sam’ani mengaku kagum melihat masih terjaganya area persawahan di tengah kawasan perkotaan. Ia juga menyoroti aktifnya koperasi gabungan kelompok tani (gapoktan) yang dinilainya berkontribusi signifikan terhadap swasembada pangan di Kudus.

“Setiap kali bersepeda melewati daerah ini, saya selalu terkesan. Di tengah kota masih ada hamparan sawah yang produktif. Ini luar biasa karena ikut menopang produksi pangan daerah,” ujarnya.

Sam’ani juga membuka peluang integrasi antara koperasi gapoktan setempat dengan program Koperasi Merah Putih yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, digitalisasi manajemen keuangan koperasi melalui aplikasi menjadi langkah strategis dalam mencegah penyalahgunaan dana.

“Di Mlatinorowito sudah berjalan koperasi gapoktan. Ke depan, bisa disinergikan dengan Koperasi Merah Putih untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas,” tambahnya.

Tak hanya itu, Bupati juga mendukung kemajuan pelaku UMKM di Kelurahan Mlatinorowito. Ia memberi perhatian khusus pada keberadaan Kedai Balita, yang dinilainya efektif membantu pemenuhan gizi anak-anak usia dini.

“Kedai Balita ini sangat bermanfaat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi balita. Ini langkah preventif yang patut dicontoh,” ujarnya.

Lurah Mlatinorowito, Ainnur Sri Yulianing Sutrisno, menjelaskan bahwa wilayahnya memiliki beragam UMKM di sektor kuliner. Ia juga menyebut bahwa pengelola Kedai Balita telah menjalani pelatihan dari Disnaker Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus serta telah mengantongi sertifikat kompetensi.

“Seluruh tenaga di Kedai Balita sudah mendapat pelatihan resmi dan bersertifikat. Ini bagian dari komitmen kami memberikan layanan terbaik,” jelas Ainnur.

Setelah dari Mlatinorowito, Bupati melanjutkan kunjungan ke Desa Gondangmanis. Di sana, ia memuji upaya desa dalam mendukung ketahanan pangan melalui pengelolaan pertanian yang mencakup tanaman tebu, jagung, ketela, gembili, hingga berbagai jenis umbi-umbian.

“Program ketahanan pangan di Gondangmanis luar biasa. Tidak hanya fokus pada hasil panen, tapi juga mendukung infrastruktur pertanian dengan pembangunan Jalan Usaha Tani,” ungkapnya.

Selain sektor pangan, Sam’ani juga menyoroti inisiatif pengelolaan sampah melalui bank sampah yang dijalankan desa. Ia menilai inovasi tersebut bisa menjadi contoh untuk desa-desa lain dalam menerapkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

“Ada beberapa bank sampah di sini. Ini bisa dijadikan role model bagi wilayah lain yang belum menerapkan pengelolaan sampah secara terstruktur,” katanya.

Kepala Desa Gondangmanis, Susanto, menyampaikan bahwa desanya sudah menerapkan sistem pertanian cerdas (smart farming) untuk membantu para petani memantau kondisi lahan, termasuk kesuburan tanah dan kelembapan air. Desa juga telah membangun Jalan Usaha Tani untuk memperlancar distribusi hasil panen. Salah satu bank sampah bahkan bekerja sama dengan Pegadaian.

“Saat ini kami memiliki tiga bank sampah. Salah satunya, Bank Sampah Muria Indah, sudah menjalin kemitraan dengan Pegadaian. Masyarakat bisa menukar sampah dengan emas—sebuah inovasi yang sangat kami banggakan,” terang Susanto.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton turut hadir bersama Ketua TP PKK Kabupaten Kudus, Endhah Sam’ani Intakoris. Para kepala desa dan lurah juga turut memberikan dukungan penuh bagi peserta lomba yang mewakili wilayah masing-masing.

Ali Bustomi

The post Desa di Kudus ini Punya Bank Sampah yang Bisa Tukar Sampah dengan Emas appeared first on SuaraBaru.id.

Penyaluran bantuan ini diawali dengan peninjauan langsung oleh Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, di Unit SKT Megawon 2 milik PT Djarum, Selasa (22/4/2025). Dalam kunjungannya, Bupati berharap bantuan ini bisa benar-benar dimanfaatkan untuk hal-hal yang mendesak dan penting bagi para buruh.

“Semoga bantuan ini bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih,” kata Bupati Sam’ani.

Wakil Bupati Kudus, Bellinda Birton, yang juga hadir dalam acara tersebut, turut memberikan imbauan khusus. Ia menekankan pentingnya penggunaan BLT untuk keperluan pokok, bukan konsumsi sekunder.

“Saya berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan bijak. Jangan sampai uangnya malah habis untuk beli skincare atau kebutuhan yang tidak mendesak,” tegas Bellinda.

Sementara itu, Senior Manager Public Affair PT Djarum Kudus, Purwono Nugroho, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan kelanjutan dari distribusi sebelumnya yang dilakukan secara simbolis.

“Khusus di PT Djarum, sebanyak 30.342 buruh menerima bantuan dengan total dana mencapai Rp3,4 miliar. Penyaluran sudah dimulai sejak sepekan lalu dan hari ini adalah tahap akhir di Unit SKT Megawon 2 dan Tanjung Karang,” ungkapnya.

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kudus, Satria Agus Himawan, menyebutkan bahwa total penerima BLT di tahun 2025 mencakup 22 pabrik rokok, dengan anggaran mencapai Rp60,99 miliar. Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga mengalokasikan dana Rp33,6 miliar untuk 28.000 buruh rokok di wilayah lain.

“Bantuan ini disalurkan empat kali dalam setahun. Setiap bulannya, buruh menerima Rp300 ribu. Jadi total per orang selama setahun adalah Rp1,2 juta,” jelas Satria.

Pihak pabrik rokok juga menyampaikan apresiasinya atas bantuan ini. Perwakilan Pabrik Rokok Jaleka, Sandung Hidayat, mengungkapkan rasa terima kasihnya karena 640 karyawan di perusahaannya turut menerima bantuan.

Salah satu penerima manfaat, Evita Putri Maharani, buruh PT Djarum, mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut.

“Hari ini saya menerima Rp600 ribu untuk dua bulan. Alhamdulillah sangat membantu kebutuhan rumah tangga, apalagi pasca Lebaran,” ujar Evita.

Ali Bustomi

The post BLT Cukai untuk Buruh Rokok Disalurkan, Bellinda: Jangan Dipakai Beli Skincare! appeared first on SuaraBaru.id.