“Tidak mungkin semuanya di-handle dari pusat. Kepala daerah harus menjadi pemeran utama, bagaimana agar vaksin ini bisa sukses di semua daerah yang ada di Indonesia,” kata anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Dewi Aryani, di sela pemberian bonus kepada pemain Persatuan Sepak Bola Desa Sidaharja (Persida) Kabupaten Tegal di kediamannya sekaligus rumah aspirasi, Kamis (7/1/2021) lalu.

Menurut Dewi, perencanaan sudah bagus, hanya saja kontrol dan pengawasan harus dilakukan hingga ke tingkat paling bawah. Peran kepala daerah juga diperlukan agar pelaksanaannya sukses di semua daerah.

“Komisi IX baru rapat dengan Menkes dan BPOM tanggal 12 Januari. Kami harapkan saat itu kami bisa mendapatkan informasi yang komprehensif soal keamanan dan kepastian kapan BPOM mengeluarkan izin edar serta menjelaskan efektivitas vaksin ini,” kata Dewi.

Berkaitan dengan Presiden Jokowi yang menyatakan bersedia orang yang pertama divaksin, Dewi sangat mengapresiasi. Artinya, presiden tidak hanya punya kepedulian yang sangat tinggi terhadap pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia, tetapi juga memberanikan diri.

“Tokoh paling utama di Indonesia yang percaya bahwa vaksin ini merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh negara dan kita bersama dengan negara lain agar Covid-19 segera terputus,” tandasnya.

Diharapkan, Indonesia segera pulih kembali dan pada 2021 ini dampak dari pemberian vaksin di seluruh lapisan masyarakat juga ikut menggerakkan pertumbuhan roda perekonomian.

“Soal vaksin berkaitan dengan nyawa, yang berkaitan dengan kesehatan. Saya rasa kalau pendekatannya pas, manusiawi, memanusiakan manusia dan memberikan pemahaman yang pas, saya rasa masyarakat akan terbuka pikiran dan hatinya. Karena juga untuk kepentingan masyarakat sendiri,” pungkas Dewi.

Nino Moebi

The post Keterlibatan Kepala Daerah Diperlukan dalam Distribusi Vaksin appeared first on SuaraBaru.id.

“Untuk sementara prioritasnya untuk tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan tenaga pendukung fasilitas layanan kesehatan, sedangkan untuk TNI dan Polri belum termasuk,” kata Pelaksana Tugas Bupati Kudus Hartopo, Kamis (17/12)..

Demikian halnya, kata dia, untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kudus juga belum mendapatkan alokasi vaksin tersebut.

Meskipun sudah ada vaksin, dia mengajak masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, mulai dari disiplin memakai masker, rajin mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Ia juga mengingatkan ketika makan di warung atau tempat umum untuk tidak berbicara dengan teman atau orang lain ketika tidak bermasker. Berbeda, ketika sudah memakai maskser dipersilakan mengobrol demi mencegah penularan virus corona.

“Masyarakat harus paham bagaimana penularan virus tersebut. Jika perlu pakai pelindung wajah atau face shield,” ujarnya.

Tanpa dukungan masyarakat, katanya, maka upaya pemkab menuju zona aman sulit dicapai karena hingga kini Kabupaten Kudus masih bertahan di zona oranye dengan penularan virus corona tingkat sedang.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kudus mencatat adanya tambahan 56 kasus positif baru di Kabupaten Kudus per Selasa (15/12) malam, sehingga total kasus menjadi 3.070 pasien, sedangkan pasien aktif corona di Kudus sebanyak 390 pasien.

Ant-Tm

The post Jatah Vaksin Kudus Sudah Habis untuk Tenaga Kesehatan appeared first on SuaraBaru.id.