Perbedaan tersebut berangkat dari perbedaan asumsi dalam penggunaan data pertumbuhan ekonomi dan nilai alpha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah terbaru terkait pengupahan.

Usulan UMK Versi Pengusaha: Rp2,80 Juta

Dari unsur pengusaha yang diwakili Apindo Kudus, kenaikan UMK dihitung menggunakan asumsi:

Pertumbuhan ekonomi: 2,78 persen

Inflasi: 2,65 persen

Alpha: 0,7

Dengan formula PE + (Inflasi × Alpha), diperoleh angka kenaikan 4,6 persen.

Mengacu pada UMK Kudus 2025 sebesar Rp2.680.485, maka:

Besaran kenaikan: sekitar Rp123.302

Usulan UMK Kudus 2026 versi Apindo: Rp2.803.787

Pihak pengusaha menilai angka tersebut masih realistis dan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Usulan UMK Versi Pekerja: Rp2,85 Juta

Sementara itu, unsur pekerja yang diwakili KSPSI Kudus mengusulkan kenaikan lebih tinggi. KSPSI menggunakan asumsi:

The post Dua Angka Mengemuka, Ini Besaran Usulan UMK Kudus 2026 Versi Pekerja dan Pengusaha appeared first on SuaraBaru.id.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Disnakerperinkop UKM Kudus, Catur Widiyantno, dan dihadiri unsur pekerja, pengusaha, serta pemerintah. Perwakilan pekerja dipimpin Ketua KSPSI Kudus Andreas Hua didampingi Sekretaris M. Makmun, sementara dari unsur pengusaha hadir Ketua Apindo Kudus Helmy Tasan Wartono, Wakil Ketua Apindo Safrul Kamaludin, beserta jajaran pengurus.

Dalam pembahasan, Dewan Pengupahan mengacu pada Peraturan Pemerintah terbaru yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, yang mengatur formula kenaikan UMK berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi (PE) ditambah Inflasi dikalikan Alpha, dengan besaran Alpha berada pada rentang 0,5 hingga 0,9.

Proses diskusi berlangsung cukup alot, khususnya antara KSPSI dan Apindo, terutama dalam menentukan angka pertumbuhan ekonomi dan besaran Alpha yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan kenaikan UMK Kudus 2026.

Dari sisi Apindo, penghitungan UMK mengacu pada data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus yang dirilis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 2,78 persen, inflasi 2,65 persen, dan Alpha 0,7, maka usulan kenaikan UMK versi Apindo dihitung sebesar:

2,78 + (2,65 x 0,7) = 4,6 persen

Versi Pekerja

The post Rapat Buntu, Usulan UMK Kudus 2026 Muncul Dua Angka appeared first on SuaraBaru.id.

Kenaikan tersebut jauh lebih rendah dari kenaikan UMK tahun 2020 yang besarnya mencapai sebesar 8,51 persen.

Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kudus Agus Juanto mengungkapkan, kesepakatan usulan UMK tersebut setelah melalui pembahasan yang cukup alot di tingkat Dewan Pengupahan.

“Hasil kesepakatan dengan anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus, usulan UMK Kudus 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp72.543 atau 3,27 persen dari besaran UMK tahun 2020 sebesar Rp2.218.451,95,” ujarnya,  Kamis (5/11).

Selanjutnya, lanjut Agus  usulan besaran UMK 2021 sebesar Rp2.290.995,33 akan disampaikan kepada Plt Bupati Kudus untuk diusulkan kepada Gubernur Jateng.

“Besaran angka UMK 2021 tersebut, masih harus menunggu keputusan Plt Bupati Kudus karena dari dewan pengupahan sifatnya hanya usulan untuk menjadi pertimbangan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus Anggit Wicaksono mengungkapkan sejak awal memang disepakati ada kenaikan dengan mempertimbangkan surat keputusan Gubernur yang menyebutkan ada kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 3,27 persen.

Kenaikan tersebut juga mempertimbangkan tingkat inflasi nasional dari tahun ke tahun pada September sebesar 1,42 persen dan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 1,85 persen.

Adapun perdebatan yang membuat alot, kata dia, terkait pembulatan angka yang diminta oleh perwakilan pekerja karena ketika dibulatkan, maka kenaikannya bisa mencapai 3,4 persen.

Tm-Ab

The post Dewan Pengupahan Sepakati Usulan UMK Kudus 2021 hanya Naik Rp 72.543 appeared first on SuaraBaru.id.

Pihaknya baru mengagendakan perundingan dengan Dewan pengupahan pada Kamis (5/11) guna membahas usulan UMK Kudus 2021.

Menurut Agus, pihaknya belum bisa memastikan apakah akan ada penyesuaikan UMK Kudus tahun 2021 seperti halnya UMP Jateng atau tidak. Menurutnya, keputusan tersebut akan ditetapkan dalam pertemuan yang baru diagendakan tersebut.

“Untuk memastikan ada tidaknya kenaikan UMK 2021 masih harus menunggu usulan dari dewan pengupahan,” kata Agus, Selasa (3/11).

Agus menambahkan, besaran UMK Kudus 2021 yang akan ditetapkan Dewan Pengupahan, sifatnya hanya sebatas usulan. Angka yang disepakati tersebut nantinya  akan diajukan ke bupati guna ditetapkan menjadi usulan yang akan disampaikan kepada Pemprov Jateng.

“Jadi, berapa usulan UMK Kudus nanti sepenuhnya berada di tangan bupati,”ujarnya.

Berdasarkan surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng terkait rekomendasi UMK 2021, disebutkan bahwa penyampaian usulan atau rekomendasi UMK tahun 2021 dapat diterima Gubernur Jateng selambatnya tanggal 14 November 2020 dengan satu nominal angka.

Usulan UMK tahun 2021 tersebut, diharapkan hasiul saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten dengan mendasari ketentuan perundangan PP 78/2015 tentang pengupahan dan peraturan perundangan lainnya.

Tuntut Kenaikan

Sementara, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Kudus, berharap ada kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) 2021 di Kudus untuk disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jateng tahun 2021 yang dinaikkan sebesar 3,27 persen.

“Pekerja tentunya menginginkan ada kenaikan seperti halnya UMP Jateng yang sudah ditetapkan naik terlebih dahulu,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus Andreas Hua.

Untuk itu, nantinya juga akan didorong agar menyesuaikan UMP Jateng. Pertemuan dengan Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus, kata dia, baru diagendakan Kamis (5/11) sehingga untuk saat ini belum bisa berbicara banyak karena belum ada pertemuan, termasuk dengan perwakilan pengusaha.

Menurut dia, situasi perekonomian di Kabupaten Kudus juga cukup konsudif, terutama di bidang industri rokok yang masih tetap jalan di tengah masa pandemi.

Dengan kenaikan upah pekerja, ia memastikan, akan menguntungkan pengusaha karena turut mendongkrak daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang cenderung menurun.

Tm-Ab

The post Bahas Usulan UMK 2021, Dewan Pengupahan Kudus Segera Gelar Perundingan appeared first on SuaraBaru.id.