Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan implementasi kerja sama yang telah terjalin dapat berjalan optimal melalui monitoring, serta penyusunan rencana aksi yang berkelanjutan.

Dalam audiensi tersebut, pihak UMP diwakili oleh Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Internasional, Condro Nur Alim. Sementara dari Universitas Wijayakusuma Purwokerto hadir Dekan Fakultas Hukum Aniek Periani beserta jajaran. Adapun dari Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dihadiri oleh Hazmi Saefi selaku Ketua Tim Kerja HRBTI bersama anggota tim.

Hazmi menyampaikan, setiap kerja sama dengan stakeholder perlu dilakukan monitoring untuk memastikan implementasi berjalan sesuai tujuan. Selain itu, Kanwil kemenkum Jateng juga tengah menyiapkan draft lanjutan kerja sama yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti melalui penandatanganan.

“Ruang lingkup kerja sama kami cukup luas, mulai dari Divisi Pelayanan Hukum dengan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), hingga Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), termasuk di dalamnya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), serta tugas dan fungsi harmonisasi regulasi,” jelas Hazmi, Jumat (10/4/2026).

Selain itu, sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menjadi salah satu fokus, dengan kalangan akademisi sebagai target utama. Arahan pimpinan juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam penataan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Terkait Posbankum, dijelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat, termasuk melalui penunjukan kepala desa atau lurah sebagai paralegal guna membantu penyelesaian persoalan hukum di tingkat desa.

Menanggapi hal tersebut, Condro Nur Alim menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah. Ia menilai program-program yang ditawarkan sangat relevan dengan kebutuhan perguruan tinggi.

“Program seperti sosialisasi KUHP dan KUHAP yang baru sangat relevan bagi mahasiswa kami. Kami siap memfasilitasi tempat maupun peserta,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya layanan Kekayaan Intelektual, khususnya terkait hak cipta dan paten, yang menjadi perhatian UMP. Pihaknya mendorong para dosen untuk memiliki minimal satu hak cipta.

“Kami berharap ada sosialisasi lebih lanjut terkait paten, terutama bagaimana proses untuk mendapatkannya,” tambahnya.

The post Kemenkum Jateng Jajaki Penguatan Kerja Sama dengan UMP dan Unwiku Purwokerto appeared first on SuaraBaru.id.