Zainal Petir, SH., MH. Juru bicara Tim Penasihat Hukum DR Rachmad Gunadi menegaskan bahwa seluruh konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, baik dari unsur melawan hukum, unsur memperkaya diri, maupun unsur kerugian keuangan negara.

Zainal Petir menjelaskan, bahwa perkara ini bermula dari transaksi pengadaan 200 ton biji kakao untuk kebutuhan CTLI, unit bisnis UGM untuk penelitian, pengabdian masyarakat dan industri cokelat Universitas Gadjah Mada (UGM).

Menurut Petir, fakta persidangan menunjukkan bahwa persoalan kontraktual tersebut telah diselesaikan secara tuntas pada Desember 2021. Sementara itu, penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah baru dimulai 4 Februari 2025, hampir empat tahun setelah kewajiban dinyatakan selesai dan tidak ada lagi piutang.

Bukan Keuangan Negara

Petir menyatakan, di persidangan terungkap bahwa sumber dana transaksi berasal dari dana masyarakat tidak mengikat, bukan APBN/APBD. ” Itu telah disampaikan Direktur Keuangan UGM, Prof Syaiful Ali, saat memberikan keterangan di persidangan. Dia juga menjelaskan permasalahan kontraktual tersebut telah selesai pada akhir Desember 2021, ” ungkap Petir.

Petir menambahkan, UGM sebagai PTN-BH, memiliki kekayaan yang dipisahkan. Prinsip pemisahan kekayaan badan hukum ini selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 2638 K/Pid.Sus/2016 yang menegaskan adanya batas tegas (state finance boundary principle) antara kekayaan negara dan kekayaan badan hukum yang dipisahkan.

“Artinya tidak setiap kerugian badan hukum dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai kerugian negara. Apalagi PT Pagilaran telah menyelesaikan kewajiban pengadaan biji kakao, mana kerugiannya,” tegas Petir.

Tidak Ada Kerugian Negara (Actual Loss).

Fakta persidangan, menunjukkan 116 ton kakao telah dikirim dan diterima CTLI, 84 ton sisanya diselesaikan melalui pengembalian uang Rp1,85 miliar dan penggantian 34 ton barang dan UGM melalui surat Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan secara resmi menyatakan tidak ada lagi piutang terhadap PT Pagilaran.

“Itu bukti seluruh penyelesaian tersebut rampung sebelum proses hukum dimulai. Dalam perspektif hukum, tindak pidana korupsi merupakan delik materiil. Mahkamah Agung RI melalui Putusan No. 21 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan No. 787 K/Pid.Sus/2014 menegaskan bahwa kerugian negara harus nyata, pasti, dan tidak boleh didasarkan pada asumsi atau estimasi,” tandas Petir.

Zainal Petir mengatakan, putusan No. 2149 K/Pid.Sus/2011 dan No. 97 K/Pid.Sus/2012 menegaskan bahwa apabila kegiatan terlaksana, barang diterima, dan negara tidak mengalami pengurangan riil, maka unsur kerugian negara tidak terpenuhi.

The post Zainal Petir: Jaksa Tidak Bisa Membuktikan Dakwaan, Mohon Majelis Hakim Memutus Bebas Rachmad Gunadi appeared first on SuaraBaru.id.