Wakil Bupati Sukoharjo Agus Santosa, Pejabat Forkopimda, dan juga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir dalam agenda tersebut. Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, total ada 3.000 paket sembako yang dibagikan untuk warga kurang mampu dan juga THL di lingkungan Pemkab Sukoharjo.

Warga penerima sendiri sebelumnya sudah diberi kupon untuk mengambil sembako di rumah dinas. Data warga kurang mampu yang mendapat paket sembako itu merupakan data yang diperoleh dari RT yang diajukan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat. Mereka semua berasal dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

“Kami menyadari paket sembako tersebut belum bisa mencukupi kebutuhan warga, khususnya saat Lebaran. Namun, sembako tersebut diharapkan bisa meringankan beban warga kurang mampu,” ujar bupati.

Karena itu, bupati berharap penerima tidak melihat bentuk dan nilainya. Sebab yang utama adalah bentuk kepedulian Pemkab pada masyarakat kurang mampu, khususnya menjelang Lebaran.

Paket sembako tersebut berisi enam item barang, masing-masing beras, mi instan, minyak goreng, gula pasir, teh celup, sirup, dan dan teh. Tiap paket sembako tersebut bernilai sekitar Rp106.472. Sehingga, karena jumlah paketnya sebanyak 3.000 paket, dana yang dibutuhkan untuk pengadaan paket sembako tersebut mencapai Rp320,239 juta.
WIB

The post Pemkab Sukoharjo Bagi 3.000 Paket Sembako appeared first on SuaraBaru.id.

Menurutnya, pemutusan kontrak kerja melalui media sosial WhatsApp (WA) baru kali ini terjadi, sehingga mengejutkan banyak pihak.

Srikandi Partai Golkar itu mengatakan kalaupun pihak DLHK Kota Pekanbaru ingin memberhentikan pekerja, mestinya dengan cara yang tepat dan manusiawi.

“Kita hidup di negara hukum, ada aturan main yang harus dijalankan, dan tidak boleh semau hati sendiri. Dalam tata kelola pemerintahan, tidak boleh hal seperti ini dan ada prosedur yang harus dijalankan,” tegasnya.

Dia mempertanyakan kinerja Bagian Umum DLHK Kota Pekanbaru selaku OPD (organisasi perangkat daerah) yang membidangi seluruh ASN (aparatur sipil negara) dan non ASN.

“Daerah kita adalah daerah melayu yang mengedepankan etika dan sopan santun, mengumumkan pemberhentian kontrak kerja melalui medsos WhatsApp menandakan tidak ada etika dan sopan santun,” tegasnya.

Padahal sebelumnya, lanjut Ida, seluruh THL diumumkan untuk membuat surat lamaran kerja kembali guna perpanjangan kontrak.

Namun ketika memasuki hari Kamis, 31 Desember 2020, Kepala DLHK Kota Pekanbaru Agus Pramono mengumumkan bahwa kontrak THL tidak lagi diperpanjang.

“Untuk menindaklanjuti pengaduan ratusan THL ini, kami Komisi I akan rapat internal terlebih dahulu, dan akan mengundang DLHK dan BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kota Pekanbaru,’’ kata Ida, seperti dilansir suarabaru.id grup Siberindo.co.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Pekanbaru memanggil puluhan perwakilan dari 318 orang THL yang kontraknya tidak diperpanjang oleh DLHK Pekanbaru, Senin (11/1/2021).

Tuntutan THL antara lain segera mengevaluasi atau membebastugaskan Kepala DLHK Kota Pekanbaru Agus Pramono, dan mempekerjakan kembali THL yang sudah diberhentikan.

Claudia SB

The post DPRD Pekanbaru Tindak Lanjuti DLKH Berhentikan 318 THL Via WA appeared first on SuaraBaru.id.