​PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, telah mengubah cara rumah sakit (RS) beroperasi. Dengan skema pembayaran berbasis paket INA-CBG’s (Indonesian Case-Based Groups) atau adaptasi dari sistem DRG (Diagnosis-Related Groups), RS menerima pembayaran rata-rata untuk suatu diagnosis, bukan berdasarkan rincian biaya (Fee-for-Service).

Meskipun mekanisme ini efektif untuk kendali biaya, ia menciptakan tantangan serius: fluktuasi pending klaim dan ketidakpastian dalam alokasi Jasa Medis (JM), untuk Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dan Tenaga Kesehatan (Nakes) lainnya.

​Untuk menjamin kualitas layanan, menjaga motivasi nakes, dan yang terpenting mencegah kerugian finansial RS, penguatan dua pilar -Standar Jasa Medis (SJM) Nasional dan Hak DPJP- menjadi keharusan.

​INA-CBG’s: Dilema Cost Containment dan Remunerasi Nakes
​Model INA-CBG’s bertujuan efisiensi, di mana RS harus memberikan pelayanan di bawah atau setara dengan tarif paket yang ditetapkan. Margin profit RS sangat bergantung pada efisiensi biaya. Dalam paket tarif ini, terdapat komponen alokasi untuk JM. Ketika terjadi pending klaim (klaim ditunda atau dikembalikan oleh BPJS), arus kas RS terganggu, dan yang paling rentan adalah, pembayaran JM kepada DPJP.

​Ketidakpastian ini menimbulkan dua masalah besar:
​Demotivasi DPJP: Dokter merasa imbalan yang diterima tidak sebanding dengan risiko dan tanggung jawab klinis.
​Penurunan Kepatuhan Dokumentasi: DPJP menjadi kurang termotivasi untuk melengkapi rekam medis secara detail dan tepat waktu, padahal ketidaklengkapan dokumen adalah penyebab utama pending klaim.

​Solusi Pilar 1: Standar Jasa Medis Nasional yang Mengikat
​Perlu adanya Standar Jasa Medis Nasional (SJM Nasional) yang jelas dan mengikat di seluruh Indonesia, yang secara eksplisit memisahkan porsi JM dari total tarif INA-CBG’s.

​SJM Nasional harus berfungsi sebagai zona aman bagi DPJP:
​Kepastian Proporsi: SJM harus menetapkan persentase minimum atau nilai absolut yang wajar dari tarif INA-CBG’s, yang wajib dialokasikan sebagai JM, menjamin bahwa imbalan DPJP tidak lantas tergerus oleh biaya operasional RS.

​Keadilan dan Kesetaraan: Standar ini akan menghilangkan disparitas besaran JM antar-RS, yang sering memicu brain drain (perpindahan dokter), dari RS daerah ke kota besar atau dari RS Pemerintah ke swasta.

​Insentif Kualitas: SJM yang baik dapat dikaitkan dengan kinerja klinis (kepatuhan pada clinical pathway dan luaran pasien), mengubah JM dari sekadar fee menjadi insentif mutu.

​Solusi Pilar 2: Penguatan Hak DPJP dalam Tata Kelola Klaim
​SJM Nasional hanya efektif, jika hak DPJP untuk menerima imbalan itu didukung sistem RS yang modern.

Hak DPJP yang krusial terkait klaim adalah:
​Hak atas Umpan Balik Cepat (Feedback): DPJP harus menerima informasi real-time dari coder (petugas koding) dan verifikator internal RS. Jika ada potensi pending klaim karena coding atau diagnosis yang kurang jelas, DPJP harus segera diberitahu untuk melengkapi atau merevisi rekam medis.

​Hak atas Kepatuhan Pembayaran: RS harus memastikan bahwa bagian JM yang menjadi hak DPJP dibayarkan sesuai jadwal, terlepas dari kapan klaim itu dicairkan BPJS (misalnya, dengan menggunakan dana talangan RS).

​Hak atas Pelatihan Kodefikasi: DPJP, terutama spesialis, harus diberikan pelatihan reguler, agar diagnosis yang mereka tuliskan dapat diterjemahkan menjadi kode INA-CBG’s yang paling akurat, sehingga meminimalkan sengketa dan penundaan klaim.

​Kesimpulan: Dari Kerugian Menjadi Keberlanjutan
​Dinamika pending klaim adalah, risiko finansial terbesar bagi RS di era JKN. Risiko ini berakar pada ketidaksesuaian antara tuntutan kendali biaya (INA-CBG’s) dan kurangnya kepastian remunerasi (Jasa Medis) nakes.

​Dengan menetapkan Standar Jasa Medis Nasional yang Transparan dan menghormati hak-hak profesional DPJP dalam proses klaim, RS dapat mengubah ancaman pending klaim menjadi peluang perbaikan mutu.

DPJP yang merasa dihargai dan dibayar secara adil akan secara otomatis meningkatkan kepatuhan dokumentasi, yang pada akhirnya menghasilkan berkas klaim yang bersih, cepat dibayar, dan menjaga keberlanjutan arus kas (tidak merugi), bagi rumah sakit. Ini adalah sinergi penting antara kesejahteraan nakes dan kesehatan finansial institusi kesehatan.

— Dokter Agus Ujianto MSi Med SpB, Ketua Umum Perhimpunan Kedokteran Digital Terintegrasi Indonesia —

The post Perlunya Tarif Jasa Medis Nasional untuk DPJP dalam Dinamisasi Angka Klaim Berdasarkan INA-CBG’s dan DRG appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini disampaikan saat apel terbatas yang digelar pagi ini di lapangan apel RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus. Selain menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh nakes, apel tersebut juga sebagai momen menjalin silaturahmi di momen lebaran tahun ini.

“Kami mengucapkan selamat hari raya idul fitri.  Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin jika kemarin-kemarin saat menjalankan tugas ada kekhilafan, di hari yang fitri ini bisa saling memaafkan. Selamat beraktifitas kembali. Saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kinerja kepada rekan-rekan dokter, dan semua tenaga kesehatan,” katanya.

Dalam apel yang digelar usai libur lebaran ini hanya dihadiri pejabat struktural dan perwakilan dari masing-masing bagian. Hal ini dilakukan untuk tetap bisa menjaga protokol kesehatan.

“Kami berharap dan berdoa kepada Allah SWT agar puasa yang telah dijalankan selama satu bulan pada Ramadan kemarin bisa menjadikan kita Menjadi pribadi yang bertaqwa. Agar kedepan bisa menjadi pribadi yang lebih baik,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga meminta kepada seluruh pegawai di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus agar dapat menjadi corong dan contoh dalam sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan. Dengan tertibnya penerapan protokol kesehatan di masyarakat diyakini lebih efektif untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

“Saya minta teman-teman semua tetap menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk terus disiplin menerapkan prokes. Apalagi dimomen hari raya ini sangat berpotensi abai terhadap hal itu,” pesannya.

Pihaknya pun berharap agar pandemi Covid-19 ini dapat segera berlalu. Sehingga semua bisa kembali beraktivitas normal seperti sedia kala.

Tm-Ab

The post Tenaga Kesehatan Harus Jadi Contoh Penerapan Protokol Kesehatan appeared first on SuaraBaru.id.

“Pelaksanaannya di 37 Puskesmas, 19 Rumah Sakit dan1 Balkesmas, Kamis besok. Untuk persiapannya, hari ini kami mulai distribusikan vaksin ke fasilitas-fasilitas kesehatan itu,” jelasnya, saat mendampingi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam kunjungan mengecek kesiapan vaksinasi untuk tenaga kesehatan di Kota Semarang, Rabu (13/1/2021)

Hakam menegaskan, jika vaksinasi tahap pertama ini hanya khusus untuk tenaga kesehatan. Masyarakat lain diminta sabar menunggu tahapan berikutnya. “Ini untuk Nakes dulu, tapi jangan khawatir, yang lain akan dapat juga pada tahapan berikutnya,” terangnya.

Terkait proses pendaftaran, Hakam membenarkan bahwa semua Nakes yang akan divaksin telah terdaftar secara online di aplikasi Peduli Lindungi. Mereka yang terdaftar akan mendapatkan barcode,  termasuk di rumah sakit atau puskesmas mana tempatnya divaksin dan jam berapa harus datang.

“Kami buat sistem antriannya, jadi tidak berkerumun. Satu sesi kami batasi 15 orang,” pungkasnya.

Absa-trs

The post Besok Pagi, 18.000 Nakes di Semarang Akan Divaksin di 37 Puskesmas dan 19 RS appeared first on SuaraBaru.id.