BERLAKUNYA Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejak 2 Januari 2026, menandai babak baru dalam sistim hukum pidana Indonesia. KUHP yang selama puluhan tahun menjadi warisan kolonial, kini digantikan oleh hukum pidana Nasional yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat modern.

Salah satu perubahan penting adalah, meningkatnya perhatian terhadap perlindungan kehormatan dan martabat manusia di ruang publik. Dalam era media massa dan televisi, batas antara hiburan dan pelanggaran hukum menjadi semakin tipis. Apa yang dulu dianggap sebagai candaan, kini dapat bertransformasi menjadi tindak pidana.

🧠 Ketika Bullying Tak Lagi Sekadar Candaan
Bullying atau perundungan kerap dibungkus dalam format hiburan, terutama dalam acara televisi. Ucapan merendahkan, ejekan fisik, hingga sindiran personal sering kali dianggap sebagai bagian dari “gimmick” untuk menarik perhatian penonton.

Namun dalam perspektif hukum, tindakan tersebut tidak bisa dipandang ringan. Ketika ucapan atau tindakan tersebut menyerang kehormatan seseorang, maka ia dapat masuk dalam kategori penghinaan, pencemaran nama baik, atau bahkan fitnah.

KUHP baru menegaskan, bahwa kehormatan bukan sekadar nilai sosial, tetapi merupakan kepentingan hukum yang dilindungi negara.

⚖️ Batas Kebebasan Berekspresi
Kebebasan berekspresi memang dijamin dalam negara demokrasi. Namun kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Ia dibatasi oleh hak orang lain, terutama hak atas kehormatan dan nama baik.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik diatur secara jelas, antara lain melalui:
– Pasal 433 tentang pencemaran nama baik, yang mengatur perbuatan menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu agar diketahui umum. Dalam ketentuan ini, ancaman pidana dibedakan berdasarkan bentuknya. Jika dilakukan secara lisan, pelaku dapat dipidana penjara paling lama sekitar 9 bulan. Namun apabila dilakukan melalui tulisan, gambar, atau media yang disiarkan kepada publik, ancaman pidana meningkat menjadi paling lama sekitar 1 tahun 6 bulan.
– Pasal 434 tentang fitnah, yaitu perbuatan menuduhkan sesuatu yang diketahui tidak benar dengan maksud merusak kehormatan orang lain. Karena mengandung unsur kesengajaan dan ketidakbenaran, pasal ini memberikan ancaman yang lebih berat, yakni pidana penjara paling lama sekitar 3 tahun.
– Pasal 436 tentang penghinaan ringan, yang mencakup ucapan atau tindakan merendahkan seperti ejekan atau penghinaan langsung tanpa unsur tuduhan serius. Meskipun dikategorikan ringan, perbuatan ini tetap dapat dikenai pidana penjara paling lama sekitar 6 bulan atau pidana denda.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak lagi memandang penghinaan sebagai persoalan sepele. Setiap bentuk serangan terhadap kehormatan, sekecil apa pun, tetap memiliki konsekuensi hukum.

📡 Televisi: Penguat Dampak, Penguat Tanggung Jawab
Penyiaran melalui televisi memiliki daya jangkau yang luas. Ketika suatu tindakan bullying dilakukan dalam acara televisi dan disiarkan secara Nasional, maka unsur “diketahui umum” dalam hukum pidana menjadi sangat kuat.

Di titik ini, pelaku tidak lagi berbicara dalam ruang privat, melainkan dalam ruang publik yang memiliki konsekuensi hukum. Dalih “sekadar bercanda” menjadi tidak relevan ketika pernyataan tersebut telah menimbulkan kerugian nyata bagi orang lain. Televisi bukan hanya medium hiburan, tetapi juga ruang tanggung jawab hukum.

🚨 Ancaman Pidana yang Nyata
KUHP baru memberikan ancaman pidana bagi pelaku penghinaan, pencemaran nama baik, maupun fitnah. Ancaman tersebut bervariasi, tergantung pada jenis dan tingkat perbuatannya.

Untuk pencemaran nama baik, ancaman pidana dapat berupa penjara hingga sekitar satu tahun enam bulan. Sementara untuk fitnah, ancamannya dapat lebih berat.

Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa delik ini umumnya merupakan delik aduan. Artinya, proses hukum akan berjalan apabila korban merasa dirugikan dan melaporkan peristiwa tersebut.

Namun demikian, keberadaan sanksi ini tetap menjadi peringatan bahwa setiap tindakan di ruang publik memiliki konsekuensi hukum.

🧾 Antara Hiburan dan Pelanggaran
Fenomena bullying di televisi sering kali muncul dalam bentuk:
– Body shaming
– Sindiran personal
– Pengungkapan aib
– Tuduhan tanpa dasar.

Dalam praktiknya, batas antara kritik, candaan, dan penghinaan menjadi kabur. Di sinilah pentingnya sensitivitas hukum dan etika.

Tidak semua yang mengundang tawa adalah benar secara hukum. Tidak semua yang viral dapat dibenarkan secara moral.

🕌 Perspektif Moral: Larangan Mengolok-olok
Dalam perspektif agama, khususnya Islam, tindakan mengolok-olok orang lain merupakan perbuatan yang dilarang keras. Alquran secara tegas mengingatkan:
“Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka lebih baik dari mereka.” (QS. Al-Hujurat: 11)

Pesan ini menegaskan bahwa kehormatan manusia adalah nilai yang harus dijaga. Apa yang tampak sebagai kelemahan seseorang tidak pernah menjadi pembenaran untuk merendahkannya.

Dengan demikian, larangan bullying tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral dan spiritual.

🤝 Mengukur Diri di Tengah Ruang Publik
Dalam kehidupan sosial, tidak sedikit orang yang aktif berbuat baik: bersedekah, membantu sesama, dan berkontribusi dalam kegiatan sosial maupun keagamaan. Tindakan tersebut sejatinya merupakan bentuk empati dan syiar kebaikan.

Namun menjadi paradoks ketika seseorang yang aktif berbuat kebaikan, empati sesama, dan syiar Agama justru dibullying, direndahkan disebuah ceramah dihina, diolok olok dan untuk bahan candaan yang tidak bermutu dan tidak etis di depan ratusan orang kemudian disiarkan melalui media TV.

🏛️ Peran Negara dan Media
Negara melalui KUHP baru telah menetapkan batas yang jelas antara kebebasan dan pelanggaran. Namun penegakan hukum saja tidak cukup. Media, khususnya televisi, memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas ruang publik.

Program siaran seharusnya tidak menjadikan penghinaan sebagai komoditas hiburan. Sebaliknya, media harus menjadi sarana edukasi yang membangun peradaban yang beradab.

📝 Penutup: Saatnya Introspeksi
KUHP baru memberikan pesan yang tegas: bullying bukan lagi sekadar perilaku sosial, tetapi dapat berujung pada konsekuensi pidana, terutama ketika dilakukan di ruang publik seperti televisi.

Lebih dari itu, persoalan ini adalah cermin dari kualitas moral masyarakat. Pada akhirnya, setiap orang perlu bertanya pada dirinya sendiri: apakah yang membully sudah lebih baik dari yang dibully?

Dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan beragama, kemuliaan tidak diukur dari kemampuan merendahkan orang lain, melainkan dari kemampuan menjaga martabat sesama.

— Advokat Dr Drs H Kukuh Sudarmanto Alugoro BA SSos SH MH MM, Dosen S1 dan S2 Hukum Universitas Semarang —

The post KUHP Baru: Bullying dan Disiarkan ke Media Televisi Bisa Berujung Pidana appeared first on SuaraBaru.id.

Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jateng, Mukhamad Nur Huda meminta, untuk menyajikan program siaran yang berkualitas, menyejukkan, serta mengedepankan nilai edukasi dan toleransi, bebas dari muatan provokatif yang dapat memicu keresahan publik.

”Kami imbau dan mendorong lembaga penyiaran, agar menghadirkan program siaran Ramadan yang inspiratif, mencerdaskan, dan memperkuat persaudaraan. Hindari konten yang berpotensi memecah belah, menimbulkan kebencian, atau bersifat provokatif,” kata Nur Huda dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/1/2026).

BACA JUGA: Angin Kencang di Kebumen Banyak Pohon Tumbang

Menurut dia, berdasarkan hasil pengawasan pada Ramadan tahun-tahun sebelumnya, KPID Jateng masih menemukan sejumlah pelanggaran, yang kerap berulang. Di antaranya, ceramah keagamaan yang bernada menyudutkan kelompok tertentu, dan penggunaan diksi kasar atau merendahkan pihak lain.

Selain itu, KPID juga menyoroti praktik pengulangan tayangan lama tanpa proses kurasi, candaan berlebihan yang menyinggung nilai agama, serta penggunaan narasumber yang tidak kompeten, sehingga berpotensi menyesatkan khalayak.

Pihaknya juga menegaskan, imbauan ini sekaligus peringatan bagi lembaga penyiaran, agar melakukan pembenahan serius terhadap seluruh program Ramadan.

BACA JUGA: Jalan Sruni-Wonosari Rusak Parah, Dianggarkan Rp 3,5 M

”KPID Jateng tidak akan menoleransi pelanggaran selama Ramadan. Setiap siaran yang terbukti melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), akan kami tindak tegas sesuai aturan,” ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jateng, Anas Syahirul Alim menegaskan, pentingnya menjaga kondusivitas ruang publik dan kekhusyukan ibadah selama Ramadan, melalui tayangan siaran yang berkualitas dan beretika.

”Ramadan harus menjadi momentum, guna menghadirkan tayangan yang menyejukkan, memperkuat keimanan, serta merawat toleransi. tayangan layar kaca dan siaran radio harus menjadi ruang yang menenangkan, bukan sumber kegaduhan,” pesan dia.

KPID Jateng memastikan, akan melakukan pemantauan intensif selama Ramadan, dan mengajak masyarakat melaporkan tayangan bermasalah, melalui kanal aduan resmi KPID.

Riyan

The post KPID Jateng Siapkan Sanksi Tegas Pelanggar Pedoman Perilaku Penyiaran appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu dilakukan, agar masyarakat di Jateng selalu mendapatkan informasi melalui siaran radio dan televisi, tentang program siaran keagamaan yang moderat atau toleran, serta mengedepankan kebhinnekaan.

Hal itu seperti yang disampaikannya, saat jajaran Komisioner KPID Jateng melakukan silaturahmi ke Kanwil Kemenag Jateng. Hadir di acara ini, Wakil Ketua KPID Jateng Nugroho Budi Raharjo, Koordinator Bidang Isi Siaran Mukhamad Nur Huda, Komisioner Bidang Isi Siaran Anas Syahirul Alim, dan Komisioner Bidang Kelembagaan Kaneko Gati Wacono.

BACA JUGA: UKSW Sambut Mahasiswa Asing Berbakat Afrika, Sinergikan Pendidikan dan Prestasi Basket Melalui Beasiswa SWIS

Dalam keterangannya Nugroho menyatakan, pihaknya berharap koordinasi dengan Kemenag dapat lebih intensif lagi. Hal ini penting, mengingat sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia di KPID, tidak dapat maksimal memantau seluruh siaran di Jateng, terutama tentang keagamaan.

”Kita berharap, Kemenag yang memiliki sumberdaya manusia sangat besar, dapat bersinergi dengan KPID, secara bersama-sama mengawal siaran yang edukatif dan mengedepankan kebhinekaan,” ungkap Nugroho.

Selain itu, pihaknya juga berupaya menjalin komunikasi dengan Kemenag, agar kedepan dapat diselenggarakan kegiatan bersama, terutama pembinaan terhadap lembaga penyiaran yang ada di Jateng, tentang program siaran keagamaan.

BACA JUGA: Target Tiga Hari Selesai Distirbusikan Logistik Pilkada ke PPK

KPID juga ingin menjangkau lebih banyak ke berbagai kelompok masyarakat, melalui kegiatan literasi. Semisal ke kalangan santri yang ada di sejumlah pondok pesantren.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Jateng, Musta’in Ahmad, memberikan apresiasinya atas silaturahmi ini. Pihaknya juga berkomitmen untuk menjalin koordinasi lebih intensif lagi dengan KPID.

Diungkapkan juga olehnya, Kemenag selama ini sebenarnya juga melakukan pemantauan terhadap penyiaran di radio maupun televisi, terutama yang berkaitan dengan keagamaan.

BACA JUGA: Kunker di Jawa Tengah, Kapolri dan Panglima TNI Dukung Program Ketahanan Pangan

”Koordinasi dengan KPID Jateng akan kita intensifkan lagi, guna pembinaan dan pengawasan untuk tetap menciptakan suasana yang toleran dalam penyiaran, serta dapat memberikan edukasi yang baik pada masyarakat Jateng,” ujarnya.

Selain itu, Kakanwil juga siap berkolaborasi dengan KPID Jateng, untuk menggelar kegiatan bersama. Seperti literasi ke berbagai kelompok masyarakat, pembinaan dan lainnya.

Riyan

The post Pantau Siaran Keagamaan KPID Gandeng Kemenag Jateng appeared first on SuaraBaru.id.