“Setelah pemasangan 50 unit tapping box, saat ini kami tahap evaluasi atas penggunaan alat tersebut di masing-masing tempat usaha di Kabupaten Kudus,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Operasional Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Famny Dwi Arfana, Kamis (14/1).

Evaluasi yang dimaksudkan, kata dia, terkait kepatuhan pemilik tempat usaha untuk tetap menggunakan peralatan tersebut serta transaksinya apakah sesuai atau tidak.

Untuk itu Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus menerjunkan personel untuk memantau tempat usaha yang sudah dipasangi peralatan tersebut selama empat hari mulai Kamis (14/1). Tempat usaha yang menjadi sampel pemantauan yakni dua hotel dan dua restoran.

“Jangan sampai sudah tersedia alat tersebut, ternyata selama bertransaksi tidak dikoneksikan dengan tapping box sehingga transaksinya juga tidak ikut terekam. Padahal, keberadaan alat tersebut juga untuk mengetahui jumlah transaksinya secara riil, sehingga bisa diketahui pajak yang harus disetor ke kas daerah,” ujarnya.

Ketika 50 alat tersebut menunjukkan hasil yang optimal dan permasalahan di lapangan bisa diminimalkan, kata dia, maka tempat usaha yang lainnya secara bertahap akan dipasangi pula. Tahap pertama yang dipasangi merupakan usaha perhotelan dan restoran berskala besar, serta ada tempat hiburan yang memang meminta dipasangi alat tersebut.

Tahap berikutnya akan menyasar 380 objek pajak dengan pemasangan secara bertahap karena pengadaan alatnya bekerja sama dengan Bank Jateng sehingga tanpa APBD. Selain pengadaan alat, biaya pemeliharaan dan operasionalnya juga ditanggung mereka.

Penghitungan pajak tempat usaha penginapan maupun restoran selama ini dilakukan sendiri oleh wajib pajak, sehingga potensi kecurangan masih memungkinkan terjadi. Dalam rangka memastikan jumlah setoran pajaknya kepada pemda sesuai dengan jumlah transaksinya, maka dipasang alat pemantau transaksi dari suatu tempat usaha secara daring.

Adanya pemasangan peralatan modern tersebut diharapkan pemasukan dari sektor pajak akan meningkat karena tingkat kecurangan pembayaran pajak semakin berkurang.

Ant-Tm

The post Pemkab Kudus Pantau ‘Pencurian Pajak’  Hotel dan Resto appeared first on SuaraBaru.id.

“Awalnya, target pemasangan alat tapping box tersebut awal tahun 2020. Namun baru bisa direalisasikan sebagian saat ini,” kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Operasional Pendapatan Daerah Famny Dwi Arfana, Selasa (22/12).

Ia menargetkan 50 alat yang berfungsi untuk memantau transaksi di setiap tempat usaha maupun untuk mencegah kecurangan pembayaran pajak bisa terpasang pekan ini. Sasaran 50 tempat usaha yang dipasangi tapping box tersebut, merupakan tempat usaha berbentuk hotel dan restoran.

Pemasangan alat pemantau transaksi tersebut, bekerja sama dengan Bank Jateng sehingga pengadaan alatnya tidak menggunakan APBD, melainkan dari perbankan terkait. Selain pengadaan alat, biaya pemeliharaan dan operasionalnya juga ditanggung mereka.

Penghitungan pajak tempat usaha penginapan maupun restoran selama ini dilakukan sendiri oleh wajib pajak, sehingga potensi kecurangan masih memungkinkan terjadi. Dalam rangka memastikan jumlah setoran pajaknya kepada pemda sesuai dengan jumlah transaksinya, maka dipasang alat pemantau transaksi dari suatu tempat usaha secara daring.

Adanya pemasangan peralatan modern tersebut, diharapkan pemasukan dari sektor pajak akan meningkat karena tingkat kecurangan pembayaran pajak semakin berkurang.

Apalagi, selama masa pandemi, terdapat banyak hotel yang mencatatkan setoran pajak mereka nol rupiah dengan alasan tidak adanya tamu yang berkunjung.

Realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kudus selama 2020 sudah terlampaui dari target Rp108,15 miliar terealisasi Rp114,44 miliar atau 105,81 persen. Hal itu didukung banyak sektor usaha di Kudus yang mulai bergeliat di tengah pandemi COVID-19.

Dari 11 pos penerimaan pajak daerah, tercatat hanya tiga pos yang realisasinya di bawah 100 persen dan salah satunya nihil. Pos penerimaan yang masih kosong dari pajak pengambilan bahan galian golongan C/mineral bukan logam dan batuan, sedangkan pos penerimaan pajak sarung burung walet realisasinya hingga kini baru Rp7,97 juta dari rencana Rp17,8 juta.

Untuk bahan galian golongan C, hingga kini memang belum ada izin dari Pemprov Jateng sehingga aktivitas galian C belum normal seperti sebelumnya.

Tm-Ab

The post Pasang Tapping Box,  Pemkab Kudus Tekan ‘Pencurian’ Pajak Hotel dan Restoran appeared first on SuaraBaru.id.