Kegiatan yang berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kanwil ini menjadi langkah awal pelaksanaan program bantuan hukum negara bagi masyarakat miskin di Jawa Tengah tahun ini.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo. Ia  menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan instrumen penting untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.

Program ini, menurutnya, dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah sebagai penyelenggara, dan organisasi bantuan hukum sebagai pemberi layanan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat.

“Pemberian bantuan hukum tidak dapat dilaksanakan oleh sembarang lembaga. Hanya organisasi pemberi bantuan hukum yang telah diverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum yang dapat melaksanakan tugas tersebut,” ujar Heni.

Ia menjelaskan, berdasarkan keputusan Menteri Hukum mengenai verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum periode 2025–2027, terdapat 58 organisasi pemberi bantuan hukum terakreditasi di Provinsi Jawa Tengah. Lembaga-lembaga tersebut tersebar di berbagai wilayah eks Karesidenan, mulai dari Banyumas, Kedu, Pati, Pekalongan, Semarang, hingga Surakarta.

Kakanwil mencatat belum semua daerah memiliki organisasi bantuan hukum terakreditasi. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, baru 26 daerah yang memiliki OBH terakreditasi, sementara sembilan daerah lainnya belum memiliki lembaga yang memenuhi standar tersebut. Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperluas jangkauan layanan bantuan hukum.

“Dengan wilayah Jawa Tengah yang luas, anggaran yang tersedia tentu tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan bantuan hukum masyarakat miskin. Karena itu diperlukan sinergi pemerintah daerah melalui dukungan anggaran daerah agar akses keadilan dapat semakin luas,” kata Heni.

Pada tahun anggaran 2026, anggaran layanan bantuan hukum di Jawa Tengah tercatat sebesar Rp3,35 miliar yang dialokasikan untuk 58 OBH terakreditasi. Dana tersebut digunakan untuk mendukung layanan bantuan hukum litigasi maupun nonlitigasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain penandatanganan perjanjian, kegiatan diisi pengarahan dari Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Delmawati, yang memaparkan arah pelaksanaan program bantuan hukum tahun 2026.

Delmawati menjelaskan, pelaksanaan bantuan hukum tahun ini mengalami sejumlah penyesuaian, terutama pada skema kegiatan litigasi dan nonlitigasi. Pendampingan litigasi, misalnya, difokuskan pada tahap penyidikan dan persidangan tingkat pertama, sementara kegiatan nonlitigasi meliputi penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, mediasi, negosiasi, dan pendampingan di luar pengadilan.

The post 58 Organisasi Bantuan Hukum Tandatangani Kontrak dengan Kemenkum Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Naskah kerja sama ditandatangani Ketua LPPM USM, Prof Dr Ir Mudjiastuti Handajani MT dan Kepala Pusat Pelayanan Teknologi BRIN, Dr Yenni Bakhtiar MAg Sc IPU.

Penandatanganan dilakukan bersamaan penyelenggaraan talkshow InaRI Expo 2023 dengan tema ”Peran Inovasi dan Pelayanan Teknologi BRIN untuk mendorong industri nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan di bidang teknologi hijau, pertambangan dan teknologi informasi”.

Menurut Prof Mudji –panggilan akrab Prof Dr Ir Mudjiastuti Handajani MT, penandatangan kerja sama ini untuk pendampingan komersialisasi kekayaan intelektual. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan hilirisasi paten.

”Kami berharap, paten dari hasil penelitian dosen USM dapat dikomersialisasikan dan dapat digunakan bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

Dia mengatakan, keuntungan bagi USM kerja sama ini adalah menghasilkan penelitian dan paten. Selain itu, USM dibantu BRIN mencarikan industri dan pengguna.

”Kami berharap, teman-teman dosen USM memanfaatkan peluang ini dengan memperbanyak penelitian,” ungkapnya.

Muhaimin

The post LPPM USM-Pusyantek BRIN Tandatangani Kontrak Kerja Sama appeared first on SuaraBaru.id.