“Iya, ada juga bukti setorannya,” kata Naim saat dikonfirmasi, Rabu (2/7/2025).

Naim mengakui, aktivitas galian yang dikelolanya memang belum sepenuhnya legal karena proses perizinan masih dalam tahap pengurusan. Ia membantah tudingan bahwa pengusaha tidak berniat mengurus izin, dan menegaskan bahwa proses tersebut telah berjalan sejak lama.

“Proses perizinan sudah kami urus sejak lama. Namun, sampai saat ini belum keluar,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini prosesnya sudah sampai pada tahap permohonan kajian teknis dan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus. Tahapan itu merupakan langkah awal sebelum dilanjutkan ke tingkat provinsi.

“Kendalanya katanya karena tenaga ahlinya yang kurang, jadi prosesnya harus bersabar,” tambahnya.

Naim berharap, dengan visi misi Bupati Kudus Sam’ani Intakoris yang mendorong percepatan layanan perizinan, ke depan proses perizinan bisa berjalan lebih cepat dan efisien. Ia menilai hal itu akan memberi kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Kabupaten Kudus.

Menurutnya, saat ini seluruh aktifitas tambang Galian C yang dilakukannya sudah berhenti total seiring dengan adanya instruksi dari Bupati. Pihaknya berharap izin bisa segera terbit agar usaha galian C yang dilakukannya bisa kembali jalan.

“Ada ratusan keluarga keluarga yang bergantung hidupnya dari usaha ini. Jadi, kami berharap legalitas bisa segera keluar dan kami bisa bekerja lagi,”tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kudus, Harso Widodo, menyatakan pihaknya selalu siap memfasilitasi pelaku usaha dalam pengurusan izin, asalkan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap.

“Kalau dokumen syaratnya sudah lengkap, tinggal ajukan, maka saya akan bantu klik,” tegas Harso.

Menanggapi soal setoran retribusi dari aktivitas Galian C Tanjungrejo, Harso membenarkan bahwa Pemkab Kudus memang memiliki dasar hukum untuk memungut pajak maupun retribusi dari aktivitas pertambangan, termasuk yang belum berizin.

“Berdasarkan PP 35 Tahun 2023 maupun Perda Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2023, pemerintah daerah berhak memungut pajak terhadap Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar 20 persen,” jelasnya.

Ia menambahkan, meski aktivitas galian tergolong ilegal karena belum memiliki izin resmi, namun pemungutan pajak atau retribusi tetap dapat dilakukan sebagai bentuk kontribusi terhadap penerimaan daerah dan upaya penertiban tambang rakyat.

“Setahu saya, tahun lalu BPKAD memang memungut retribusi. Tapi sepertinya sekarang sudah dihentikan,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Meski Ilegal, Galian C Tanjungrejo Sempat Setor Retribusi ke Pemkab Kudus appeared first on SuaraBaru.id.