Kegiatan yang diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum serta Tim Kerja JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia ini dibuka dengan pengarahan singkat oleh Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN, Machyudhie. Pengarahan terkait kebijakan terkini dalam pengelolaan dan pembinaan JDIHN baik ditingkat pusat maupun wilayah.

Yudhie menyampaikan bahwa setiap anggota JDIHN berkewajiban untuk memastikan dokumen dan informasi hukum yang dimiliki lengkap, terintegrasi secara nasional, dikelola secara profesional, serta tidak lupa untuk menyebarluaskan agar mudah diakses oleh masyarakat.

Hal tersebut untuk mewujudkan tujuan JDIHN sebagai sarana dokumen hukum terpadu, mudah diakses masyarakat serta mewujudkan peningkatan pelayanan hukum dan good governance.

Hal ini sejalan dengan peran JDIH sebagai salah satu indikator penting dalam berbagai indeks penilaian kinerja Pemerintah, antara lain Indeks Pembangunan Hukum, Indeks Reformasi Hukum, dan SPBE.

Dan dengan adanya Pedoman Pelaporan dan Penilaian Kinerja Anggota JDIHN terbaru, diharapkan pengelolaan dokumen dan informasi hukum menjadi semakin lengkap dan akirat sehingga meningkatkan kemudahan aksesbilitas sebagai wujud nyata pelayanan publik.

Sebagai wujud sharing knowledge dari pusat ke Kantor Wilayah, kegiatan dilanjutkan dengan pendalaman materi terkait tugas dan fungsi pembinaan JDIH di wilayah antara Tim Wilayah dari BPHN yang telah dibagi menjadi 13 Tim dengan Tim Kerja JDIH Kantor Wilayah.

Sharing knowledge ini bukan hanya sebagai sarana penguatan kompetensi Kantor Wilayah sebagai pembina JDIH di wilayah namun juga sebagai sarana sharing permasalahan terkait pelaksanaan tugas fungsi dan pemenuhan target kinerja JDIH pada Kantor Wilayah.

Ning S

The post Dorong Optimalisasi JDIH, Kanwil Kemenkum Jateng Ikuti Sosialisasi Pembinaan Anggota JDIHN appeared first on SuaraBaru.id.