Kegiatan sosialisasi peningkatan literasi hukum bagi UMKM ini digelar di Aula Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan ini menghadirkan berbagai materi strategis, dengan sesi utama berfokus pada sosialisasi layanan Perseroan Perorangan. Layanan ini merupakan inovasi pemerintah yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh legalitas usaha secara cepat, mudah, dan terjangkau melalui sistem AHU Online.

Peserta mendapatkan pemaparan komprehensif mulai dari dasar hukum, persyaratan pendirian, keunggulan layanan, hingga contoh dokumen pendirian badan usaha. Perseroan Perorangan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk memiliki badan hukum hanya dengan satu orang pendiri, dengan proses sederhana dan biaya terjangkau.

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Deni Kristiawa menekankan pentingnya literasi hukum bagi pelaku UMKM. Ia menyebut, pendaftaran Perseroan Perorangan tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat.

“Dengan memiliki legalitas, pelaku UMKM akan lebih terlindungi secara hukum, sekaligus memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing secara profesional,” jelasnya, seraya menguraikan karakteristik, syarat pendirian, serta keunggulan Perseroan Perorangan seperti pemisahan harta kekayaan, kemudahan akses pembiayaan, hingga fleksibilitas dalam menjalankan usaha.

Sementara itu, Ketua Pokja Produksi dan Literasi Hukum Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Joko Supriyanto menegaskan pentingnya legalitas bagi UMKM sebagai fondasi pengembangan usaha. Ia juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Salatiga.

“Menjadi pengusaha itu sekarang mudah, bahkan bisa langsung menjadi direktur melalui Perseroan Perorangan. Jangan takut dan jangan setengah-setengah dalam berusaha. Kalau tidak dilengkapi legalitas, saya rasa itu merugikan. Mari kita dukung program pemerintah,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah hadir untuk melayani kebutuhan UMKM, termasuk memastikan aspek legalitas sebagai kewajiban dasar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan adanya sesi tanya jawab dan diskusi yang dimanfaatkan peserta untuk menggali lebih dalam terkait proses pendirian badan usaha, perpajakan, hingga aspek hukum perjanjian usaha.

Materi tambahan juga disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga terkait perpajakan UMKM, serta LPKBHI UIN Walisongo Semarang yang mengulas tentang perikatan dan perjanjian usaha sesuai kaidah hukum.

The post Sosialisasi Literasi Hukum UMKM di Salatiga Dorong Legalitas Melalui Perseroan Perorangan appeared first on SuaraBaru.id.