Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah penguatan wawasan mahasiswa hukum terkait dunia profesi hukum dan implementasi nilai humanis dalam praktik penegakan hukum di tengah dinamika masyarakat.

Hadir mewakili Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, Penyuluh Hukum Ahli Madya R Danang Agung Nugroho, Penyuluh Hukum Ahli Madya Toto Kuncoro, serta Tim Penyuluhan Hukum (PH). Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum Jateng memaparkan materi bertajuk “Penerapan Sikap Humanis dalam Praktik Hukum di Tengah Dinamika Masyarakat”.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang, Amri Panahatan Sihotang, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Ia menilai kegiatan seperti ini sangat penting dalam membangun kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja di bidang hukum.

“Terima kasih kepada Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah yang telah hadir dan berbagi ilmu kepada mahasiswa kami pada kegiatan hari ini. Dunia kerja saat ini menuntut lulusan hukum untuk terus meningkatkan kompetensi setelah lulus, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional,” ujar Amri.

Dalam penyampaian materinya, R Danang Agung Nugroho memfokuskan pembahasan pada penerapan KUHP dan KUHAP baru yang relevan dengan tema kegiatan. Ia menekankan pentingnya memahami hukum tidak hanya sebatas aturan tertulis, tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan kondisi sosial masyarakat.

“Hukum tidak hanya berbicara soal pasal dan aturan, tetapi juga bagaimana memahami manusia serta kondisi sosial di sekitarnya. Apa yang tidak boleh dilakukan di dunia nyata, tentu tidak boleh juga dilakukan di dunia maya. Karena itu, penegakan hukum harus tetap mengedepankan sisi humanis, transparansi, serta empati dalam melihat setiap persoalan,” jelas Danang.

Lebih lanjut, Danang juga menjelaskan bahwa dalam proses hukum, hak-hak setiap pihak wajib dijaga sejak awal pemeriksaan. Ia menuturkan bahwa penyidikan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk adanya pengawasan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Selain itu, penyelesaian perkara melalui mediasi juga perlu dikedepankan apabila permasalahan masih dapat diselesaikan secara baik tanpa harus berujung di pengadilan.

Tidak hanya membahas praktik hukum, Danang turut memberikan motivasi kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang terkait peluang karier di bidang hukum. Menurutnya, terdapat banyak profesi yang dapat ditempuh lulusan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, notaris, hingga profesi hukum lainnya yang membutuhkan kesiapan akademik maupun mental sejak dini.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan antusiasme peserta yang aktif berdiskusi dan mengajukan pertanyaan terkait implementasi hukum humanis di tengah perkembangan teknologi dan dinamika sosial masyarakat saat ini.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Sosialisasikan KUHP Baru di Law Career BEM FH Universitas Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Sosialisasi ini mengangkat tema “Implementasi dan Tantangan Keberlakuan KUHP dalam Sistem Hukum Pidana Nasional”, sebagai upaya memperkuat pemahaman aparatur terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Sugeng Pamuji, Ketua Tim Kerja di Bagian TU dan Umum, pejabat fungsional tertentu, pelaksana serta para mahasiswa magang hadir secara virtual dari Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

Kegiatan dibuka dengan keynote speech oleh Wakil Menteri Hukum RI, Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej yang menekankan pentingnya kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan KUHP Nasional secara komprehensif, terstruktur, dan berkeadilan.

Hadir sebagai narasumber, Dr. Dhanana Putra, selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, Pengajar Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Diskusi dimoderatori oleh Dr. Hendra Kurnia Putra, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan.

Para narasumber memaparkan berbagai aspek strategis terkait substansi KUHP Nasional, mekanisme implementasi, serta tantangan yang berpotensi muncul dalam penerapannya di lapangan, termasuk kebutuhan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum, dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat.

“Para pembentuk undang-undang menyadari bahwa KUHP dan KUHAP yang baru bukanlah karya yang sempurna. Namun, keduanya merupakan hasil ikhtiar terbaik yang dipersembahkan bagi bangsa dan negara. Setiap pengaturan yang termuat di dalamnya tentu membuka ruang diskusi dan dinamika di tengah masyarakat yang multietnis, multireligi, dan multikultural. Oleh karena itu, peran kami menjadi sangat penting untuk terus memberikan pemahaman, membangun dialog konstruktif, serta memastikan implementasi regulasi berjalan selaras dengan nilai keadilan dan kepentingan publik,” jelas Prof. Eddy sapaan akrabnya.

Partisipasi aktif jajaran Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen institusi untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam memahami perubahan fundamental sistem hukum pidana nasional.

Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan aparatur mampu berperan strategis dalam mendukung proses sosialisasi dan implementasi KUHP Nasional di daerah, sekaligus memastikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dapat terwujud secara optimal.

Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana penguatan pemahaman dan penyamaan persepsi bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum dalam rangka menyongsong pemberlakuan KUHP Nasional secara efektif dan berkelanjutan.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Ikuti Sosialisasi KUHP Baru terkait Implementasi dan Tantangan Keberlakuan appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Delmawati menjadi narasumber tunggal dengan tajuk “Menjadi Paralegal Desa/Kelurahan di Era KUHP Baru: Memahami, Mendampingi, Memulihkan”. Tema tersebut memfokuskan pada pemahaman sejarah, substansi, dan paradigma baru KUHP.

Delmawati memaparkan, keberadaan KUHP baru merupakan tonggak penting reformasi hukum nasional. Ia menjelaskan bahwa KUHP lama yang berasal dari hukum kolonial Belanda sudah tidak lagi relevan dengan konteks sosial, nilai moral, dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.

“KUHP baru adalah wujud kedaulatan hukum nasional yang berdiri di atas nilai-nilai Pancasila. Pembaruan ini bukan hanya perubahan pasal, tetapi perubahan cara pandang terhadap hukum pidana yang lebih humanis dan memulihkan,” jelasnya.

Dikatakan, paradigma pemidanaan dalam KUHP baru telah bergeser signifikan, dari yang sebelumnya berorientasi pada pembalasan menjadi pemulihan dan pembinaan.

“Tiga prinsip baru ini meliputi keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif yang menjadi semangat utama KUHP baru. Pemidanaan tidak lagi hanya menghukum, melainkan menyelesaikan konflik dan memperbaiki hubungan sosial,” jela Delmawati.

Berbicara tentang peran paralegal, Kadiv P3H menegaskan bahwa paralegal memiliki peran sentral dalam implementasi KUHP baru di tingkat desa/kelurahan.

“Paralegal adalah garda terdepan pelayanan bantuan hukum di desa, sehingga bapak ibu harus memahami dasar KUHP baru agar dapat menjadi pendamping, fasilitator, dan penghubung masyarakat dengan lembaga hukum,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa banyak persoalan sosial yang terjadi di desa, seperti cekcok, kerusakan kecil, hingga konflik lahan ringan, dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif tanpa harus masuk ke proses peradilan.

Pada kesempatan ini, Delmawati juga menjelaskan tentang wewenang paralegal. Ia mamaparkan bahwa Paralegal dapat melakukan mediasi, edukasi hukum, dan pendampingan administratif sebagai bagian dari layanan hukum masyarakat.

“Namun demikian, paralegal perlu memahami batas kewenangannya, seperti tidak boleh memberi nasihat hukum profesional atau mewakili warga di pengadilan,” pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang membahas sejumlah contoh kasus konkret yang terdapat di desa, seperti bagaimana mengidentifikasi penyebab, memilih pendekatan penyelesaian, mediasi, serta menerapkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam KUHP baru.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jawa Tengah Bekali Paralegal Pemahaman KUHP Baru appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang digelar di Khas Hotel Semarang ini diikuti oleh ratusan peserta dari aparat penegak hukum, akademisi, dan praktisi hukum, Rabu (6/11/2025).

Kabidkum Polda Jateng, Kombes Pol. Zainal Rio Chandra Tangkari mengungkap, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai KUHP baru akan diberlakukan secara efektif pada 2 Januari 2026.

“Kegiatan sosialisasi ini penting agar seluruh aparat penegak hukum, mulai dari tingkat Polda hingga Polres dan Polsek, mampu memahami serta beradaptasi dengan sistem dan mekanisme penegakan hukum pidana terbaru,” ujar Rio.

Kabidkum mengingatkan, Indonesia adalah negara hukum, sehingga peraturan berlaku untuk membatasi kesewenang-wenangan melalui penegakan hukum yang adil. Dengan sosialisasi ini, diharapkan para peserta dapat memperluas wawasan tentang pendekatan Restorative Justice (RJ), yang menekankan pertanggungjawaban pelaku dan pemulihan korban, sehingga tidak semua tindak pidana harus dikenai sanksi pidana.

Diketahui, sekitar 230 peserta hadir secara offline di hotel, 250 peserta mengikuti melalui Zoom, sementara penonton streaming di YouTube mencapai ±2500 orang. Tingginya jumlah peserta dari berbagai satuan seperti reserse kriminal, narkoba, dan reskrimsus, serta akademisi, mahasiswa, dan advokat menunjukkan antusiasme tinggi dari aparat penegak hukum dan masyarakat.

Dalam kegiatan ini narasumber yang dihadirkan dari bidang hukum pidana, antara lain Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro Prof. Dr. Pujiono, S.H., M.Hum, Guru Besar dan Dekan Fakultas Hukum UKSW, Prof. Dr. Christina Maya Indah, S.H., M.Hum; Dr. Ani Triwati, S.H., M.H., advokat sekaligus akademisi dari Universitas Semarang, serta Kabagluhkum Divisi Hukum Mabes Polri, Kombes Pol. Mohammad Rois.

Dalam paparannya, Prof. Dr. Pujiono menekankan, KUHP baru merupakan langkah maju dalam memperbaiki sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, pemahaman terhadap substansi KUHP baru menjadi hal yang terpenting bagi aparat penegak hukum.

“KUHP baru memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat dan mengakomodir pidana korporasi, yang sebelumnya hanya terbatas pada pidana perorangan. Untuk memahami KUHP, subtansinya terletak pada Buku I dan Buku II. Buku II mengatur tindak pidana, sementara konsep dasarnya ada di Buku I,” jelasnya.

Sementara itu, Kombes Pol. Mohammad Rois menyebut, penerapan KUHP baru perlu dilakukan dengan pendekatan restorative justice yang mengutamakan pertanggungjawaban pelaku dan pemulihan korban, sehingga tidak semua tindak pidana harus dikenai sanksi pidana.

The post Sosialisasi KUHP Baru, Polda Jateng Dorong Upaya RJ dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan appeared first on SuaraBaru.id.