Penumpukan kendaraan yang mayoritas kendaraan besar terjadi untuk mengantri mendapatkan BBM jenis solar.

Hal itu seperti terlihat di SPBU Gajahmada pada Jumat (7/11/2025). Para Pengendara kendaraan yang membutuhkan solar terpaksa mengantri di pom bensin tersebut.

BACA JUGA : Sosialisasi KUHP Baru, Polda Jateng Dorong Upaya RJ dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Raditya, misalnya, warga Kabupaten Pati itu mengantri hingga setengah jam di SPBU Gajahmada.. Setelah sebelumnya ia bermaksud mengisi solar di SPBU lain yang ternyata masih dalam pengiriman.

“Ini sangat terpaksa mengantri demi mendapatkan solar karena saya akan melanjutkan perjalanan ke Solo. Biasanya kalau lewat Grobogan selalu dapat solar tapi kali ini kok susah,” jelas Raditya.

Kabid Perdagangan Disperindag Grobogan, Kristina, membenarkan bahwa terjadi adanya antrian kendaraan di sejumlah SPBU yang hendak mengisi solar pada sepekan terakhir ini.

Meski demikian, pihaknya sudah mengatakan sudah melakukan monitoring ke sejumlah SPBU yang disinyalir terjadi kelangkaan solar.

“Beberapa SPBU terlihat antrian panjang. Ini masih menunggu info dari Pertamina,” jelas Christina saat dikonfirmasi.

Menurut Christina Kuota solar di Kabupaten Grobogan jumlahnya mencapai 80.762 kiloliter (KL) di tahun 2025.

“Kita sudah melakukan monitoring ke empat lokasi SPBU yaitu SPBU 4458106, 4458107, 4458101, dan 4458114. Kemudian untuk mengetahui penyebabnya, kita hanya tinggal menunggu hasil konfirmasi dari Pertamina,” jelas Christina.

Terkait dengan menjelang Natal dan Tahun Baru ini, pihaknya belum menyebutkan apakah akan meminta kuota tambahan stok solar atau tidak. Menurutnya Disperindag tengah mendalami terkait hal itu.

“Jadi kita dalami dulu, ya sambil menunggu hasil konfirmasi dari Pertamina,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Grobogan Pradana Setiawan menegaskan pihaknya sudah melakukan konfirmasi kepada Pertamina.

BACA JUGA : Mendagri dan Menteri PKP di UKSW, Optimis Capai Target 3 Juta Rumah untuk Rakyat

Namun, hingga saat ini belum ada jawaban resmi dari Pertamina terkait adanya penumpukan kendaraan pada antrian solar yang terjadi di Kabupaten Grobogan.

Pihaknya berjanji akan memberikan hasil konfirmasi dari Pertamina kepada masyarakat terkait kelangkaan solar yang dikeluhkan sepekan terakhir ini.

“Sementara masih kami konfirmasi ke Pertamina, perkembangan selanjutnya kami informasikan,” tegas pria yang akrab disapa Danis ini.

TYA WIDYA

The post Antrian Pelanggan BBM Solar Mengular di Grobogan Sepekan Terakhir, Disperindag: Masih Menunggu Jawaban Pertamina appeared first on SuaraBaru.id.

Pertamina memberikan sanksi tidak memberikan pasokan solar kepada dua SPBU tersebut, Senin, 18 Juli 2022. Hal tersebut diberlakukan karena pada SPBU yang berlokasi di Desa Sukorejo, Kecamatan Toroh tersebut mengisi solar pada kendaraan bernomor polisi yang sama.

Menurut Brasto Galih Nugroho, Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga.

Transaksi solar pada kendaraan tersebut, kata Brasto, melebihi 200 liter dengan kurun waktu beberapa hari di sebuah SPBU 4459206 itu.

Nomor Polisi Sama

Pemberian sanksi dilakukan pihak Pertamina setelah diketahui terdapat pengisian kendaraan dengan nopol tertentu dan berulang dengan volume tidak wajar.

The post Dua SPBU di Grobogan Dikenai Sanksi Tak Terima Pasokan Solar appeared first on SuaraBaru.id.

“Terdapat tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Tegal yang mendapatkan rekomendasi untuk menyalurkan solar subsidi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Tegal, yaitu SPBUN Larangan, SPBUN Blanak dan SPBUN di kawasan Pelindo III,” ungkap Brasto melalui keterangan tertulis.

Brasto juga menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 191 tahun 2014, hanya kapal di bawah 30 gross ton (GT) yang diperkenankan membeli Solar subsidi di SPBUN. “Bagi nelayan dengan kapal di atas 30 GT dapat mengisi Dexlite (BBM nonsubsidi) di SPBUN Blanak atau bila ingin tetap produk solar dapat menghubungi agen penyalur resmi BBM industri kami yang tersedia di setiap kawasan nelayan,“ imbuh Brasto.

Solar yang tersedia di agen BBM industri merupakan produk BBM Industri yang harganya telah disesuaikan dengan kondisi harga minyak dunia atau merupakan harga keekonomian dengan tetap mengedepankan penetapan harga secara kompetitif. “Terdapat pelayanan lebih untuk pembelian solar industri bagi nelayan dengan kapal di atas 30 GT,” pungkas Brasto.

Nelayan dengan kapal di atas 30 GT yang membeli produk Dexlite di SPBUN diharuskan menggunakan drum (yang sesuai standar keamanan) serta SPBUN memiliki jam operasional dari jam 08.00-18.00 setiap harinya. Adapun pembelian melalui agen BBM industri langsung diantar hingga pinggir pelabuhan melalui mobil tangki BBM dan tersedia selama 24 jam.

Brasto menekankan bahwa Pertamina akan terus melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga penyalur seperti SPBUN dan agen penyalur BBM Industri agar penyaluran BBM khususnya solar bagi nelayan dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan.

“Bagi masyarakat dan konsumen yang membutuhkan informasi seputar produk dan layanan yang lainnya, dapat menghubungi Pertamina Call Center di nomor 135 atau melalui aplikasi MyPertamina maupun website www.pertamina.com,” pungkasnya.

Sutrisno

The post Pertamina Komitmen Salurkan Solar untuk Nelayan Kota Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

“Oktober 2021 kami menjual Rp 9.500 per liter. Sekarang masuk November 2021 harga solar kembali naik lagi sangat fantastis dengan harga Rp 11.000 per liter ke nelayan,” kata pelaku usaha tangkap ikan Kota Tegal, H Riswanto.

Kenaikan harga solar industri perikanan sudah ditanyakan dan para pelaku usaha perikanan dan kelautan Kota Tegal kata Riswanto masih menunggu jawaban dari pihak Pertamina.

“Kita mempertanyakan ke tren kenaikan mau sampai kapan dan apa penyebab yang menjadi BBM solar industri jenis merin ini. Karena solar jenis merin ini melalui agen Pertamina. Kami keberatan, karena jika nanti dipaksakan dengan Rp 11.000 per liter, akan berdampak kepada biaya operasional yang membengkak dan sangat berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil mereka,” ujar Riswanto.

Untuk perubahan harga Riswanto mengaku ada pemberitahuan setiap 15 hari BBM solar industri jenis merin untuk kapal perikanan. Jadi setiap 15 hari dari agen akan menyampaikan perubahan harga.

“Persoalan kita ini mau sampai kapan atas kenaikan harga ini. Hal ini akan berdampak kepada para nelayan yang menjadi korban. Mereka secara ekonomi terkait dengan bagi hasil tangkapan selama melaut dua bulan,” ungkap Riswanto.

Kepada pemerintah Riswanto berharap untuk solar industri perikanan merin kalau tidak diberi subsidi, agar diberi harga khusus. Jangan sampai mengikuti tren kenaikan solar atau BBM dunia. Kalaupun ada kenaikan kata Riswanto mestinya ada batasannya berapa.

“Kalaupun ada kenaikan diharapkan diatas harga subsidi jangan sampai Rp 10 ribu lebih per liternya. Saat ini solar subsidi Rp 5.150 dan kalau bisa untuk harga khusus Solar Industri Perikanan dan Kelautan sekira bisa diangka Rp 6 ribuan,” pinta Riswanto.

Terpisah Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah Brasto Galih Nugroho saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa harga BBM nonsubsidi untuk nelayan dengan kapal berkapasitas besar atau di atas 30 gross tonnage (GT) dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah harga minyak dunia.

Harga yang ditawarkan oleh agen BBM nonsubsidi Pertamina untuk nelayan dengan kapal berkapasitas besar tersebut masih tergolong kompetitif di sektor persaingan BBM nonsubsidi yang bersifat legal. Pertamina menyalurkan BBM nonsubsidi legal kepada nelayan dengan kapal berkapasitas di atas 30 GT dengan tetap mematuhi perpajakan yang berlaku, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

“Solar nonsubsidi diperuntukkan bagi nelayan dengan kapal berkapasitas besar atau di atas 30 GT. Adapun nelayan dengan kapal berkapasitas kecil atau di bawah 30 GT bisa membeli solar subsidi sesuai kuota yang ditetapkan BPH Migas dan sesuai rekomendasi instansi terkait,” kata Brasto.

Dijelaskan, skema penetapan harga dan penjualan produk BBM solar industri atau nonsubsidi adalah kesepakatan business-to-business (B2B) antara PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) dengan mitra bisnis sesuai dengan kontrak yang disepakati. Dalam hal ini, PT Pertamina Patra Niaga berkontrak dengan agen BBM industri yang kemudian agen tersebut menjual BBM nonsubsidi ke nelayan dengan kapal berkapasitas besar atau di atas 30 GT dengan harga yang kompetitif di sektor persaingan BBM nonsubsidi legal bagi nelayan.

“Bagi nelayan dengan kapal berkapasitas besar atau di atas 30 GT yang memiliki pertanyaan terkait pembelian BBM nonsubsidi bagi nelayan, dapat menghubungi Call Center Pertamina 135,” pungkas Brasto.

Nino Moebi

The post Nelayan Kota Tegal Keluhkan Kenaikan Harga Solar appeared first on SuaraBaru.id.