Ketua Bawaslu RI, Abhan Misbach dalam arahannya menyatakan, SKPP adalah salah satu program prioritas nasional (RPJMN). “Program ini penting, sejalan dengan kebijakan Mendagri yang meminta Pemda untuk melakukan pendidikan politik masyarakat,” kata Abhan.

Abhan menyebut kualitas demokrasi ditentukan tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi di sini tak hanya berarti hadir saat pemungutan, tetapi bagaimana mengawal Pemilu agar jujur dan adil, sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah.

Abhan berharap, kader pengawas bisa menyebarkan virus-virus pengawasan. Misalnya soal larangan politik uang dan ujaran kebencian.

“Memerangi politik uang harus didukung masyarakat. Politik uang merusak demokrasi. Undang-undang sudah cukup mengatur dengan tegas soal larangan politik uang,” kata Abhan.

Abhan menyebut, kader pengawas partisipatif inilah yang bisa mendorong bersama masyarakat, agar Pemilu bisa berjalan dengan jujur dan adil.

Anggota Bawaslu RI M. Afifuddin dalam sambutannya menyatakan, SKPP ini penerjemahan dari hubbul wathon minal iman (cinta tanah air sebagian dari iman). “Kalau di zaman penjajahan, syair ini sudah menggugah untuk bersatu melawan penjajah,” kata Afifuddin.

Bagi Bawaslu, kata dia, syair ini adalah adaptasi bagaimana cara mencintai republik ini. Bawaslu senantiasa menumbuhkan bibit-bibit kader pengawas dan membumikan nilai-nilai pengawasan ke sebanyak-banyaknya.

“Ngomong Pemilu tak hanya ngomong tugas Bawaslu, tugas KPU, tugas Pemda, tugas anggota dewan. Tapi ngomongin Pemilu adalah bagaimana semua bergerak melakukan kaderisasi pengawas Pemilu, dan melakukan pendidikan politik,” kata dia.

Sementara anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo dalam kesempatan itu mengingatkan agar kita semua mengambil peran ikut memastikan proses demokrasi di tanah air berjalan sebagaimana yang diharapkan.

“Kenapa kita bersama? Karena proses demokrasi tidak terlepas dari kepentingan kita sebagai pemegang daulat rakyat. Pemilu bukan milik siapa-siapa. Pemilu adalah milik kita rakyat sebagai pemegang daulat rakyat. Kalau kita mau negara ini baik dan sejahtera, maka tidak boleh kita cuek terhadap proses Pemilu,” katanya.

Menurutnya, hanya melalui pemilulah satu-satunya cara yang konstitusional untuk menentukan siapa yang dikehendaki sebagai kepala negara.

Ning

The post Bawaslu RI Buka Sekolah Kader Pengawas Partisipatif appeared first on SuaraBaru.id.

Program ini untuk menumbuhkan kader-kader pengawas partisipatif agar demokrasi di Indonesia bisa semakin baik.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah, Anik Sholihatun mengatakan,
masa pendaftaran SKPP dibuka mulai 24 hingga 28 Mei 2021. Pendaftaran dilakukan secara online melalui link: https://skpp.bawaslu.go.id/registrasi. Di dalam link ini juga ada daftar daerah yang menyelenggarakan SKPP, syarat pendaftar dan ketentuan-ketentuan lain.

“Tahun ini, SKPP diselenggarakan di 304 kabupaten/kota se-Indonesia. Untuk Jawa Tengah, SKPP tahun ini digelar untuk 18 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Kudus, Demak, Batang, Jepara, Cilacap, Kendal, Sragen, Pati, Blora, Banyumas, Brebes, Magelang, Wonosobo, Purworejo, Klaten, Rembang, Kota Semarang dan Kota Surakarta,” ungkap Anik, Selasa (25/5/2021).

Adapun syarat pendaftar SKPP antara lain, usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun, pendidikan minimal SMA atau sederajat, diutamakan berpengalaman atau sedang menjadi pengurus organisasi (komunitas), tidak pernah menjadi anggota atau pengurus partai politik, belum pernah mengikuti SKPP secara luar jaringan, belum pernah menjadi penyelenggara Pemilu (pemilihan adhoc), belum pernah atau sedang menjadi staf di lingkungan penyelenggara Pemilu.

“Selain itu juga ada syarat tidak pernah dan tidak sedang menjadi tim kampanye atau tim sukses pasangan calon tertentu, mendapatkan izin dari instansi untuk mengikuti program pendidikan sampai selesai (bagi yang bekerja), bersedia untuk mengikuti pendidikan sampai selesai, tidak pernah atau sedang terlibat dalam kasus hukum, sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba; afirmasi pendaftar bagi perempuan, disabilitas dan kelompok rentan,” sambungnya.

Disampaikan bahwa Bawaslu akan melaksanakan seleksi kepada para pendaftar. “Nantinya, SKPP akan dilaksanakan secara langsung atau luring, dan hasil seleksi akan diumumkan lebih lanjut,” ujar Anik.

“Tahun ini Bawaslu akan menyelenggarakan SKPP secara berurutan mulai dari tingkat dasar, menengah dan lanjut,” imbuh Anik.

Menurutnya, pada tahun-tahun lalu, Bawaslu juga sudah menyelenggarakan SKPP, baik yang digelar secara luring maupun secara daring.

Ning

The post Bawaslu Buka Pendaftaran Sekolah Kader Pengawas Partisipatif 2021 appeared first on SuaraBaru.id.