Namun demikian, tidak semua perangkat desa bisa memperoleh fasilitas tersebut. Famny menegaskan, hanya perangkat desa dari desa dengan klasifikasi mandiri yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan tersebut.

Penentuan klasifikasi desa mandiri tersebut proses penilaiannya dilakukan secara bertahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pertanggungjawaban.

“Indikator desa mandiri cukup banyak, mulai dari administrasi dan lainnya. Semua itu tercermin dalam IPPD yang bisa diakses oleh pemerintah desa,” jelas Famny, usai pelantikan Pengurus PPDI Kabupaten Kudus masa bakti 2025–2030 di Pendapa Kabupaten Kudus Selasa (2/9/2025).

“Kalau penilaian tahun 2024, pertanggungjawabannya di 2025. Nanti hasil akhirnya bisa diajukan pada 2026 melalui TAPD. Karena KUA PPAS saat ini sudah selesai, jadi paling cepat pencairan THR dalam bentuk siltap ke-13 bisa dilakukan pada Perubahan APBD 2026,” tambahnya.

Famny juga menyebut bahwa regulasi yang menjadi dasar pemberian Siltap k-13 ini sudah ada yakni dalam bentuk Perbup.

“Perbupnya sudah ada,”terangnya.

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kudus, Slamet Riyanto, menyambut baik rencana pemberian THR atau siltap ke-13. Menurutnya, hal itu sudah lama menjadi harapan perangkat desa.

“Pemberian THR ini merupakan salah satu janji kampanye Bupati Kudus Sam’ani Intakoris. Kami berharap bisa segera terealisasi,” kata Slamet.

Terkait besaran Siltap bagi Pemerintah Desa, berdasarkan Perbup nomor 61 tahun 2023, Penetapan besaran penghasilan tetap Pemerintah Desa dengan ketentuan:  Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit  setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok  Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a, untuk besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit setara 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji  pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang 11/ a; dan besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit setara 100°/o (seratus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/ a.

Penghasilan kades dan perangkat tersebut juga akan mempertimbangkan penambahan tunjangan penghasilan lain yang bersumber pada tanah bengkok. Nominal besaran Siltap kades dan perangkat tersebut ditentukan melalui Keputusan bupati.

Ali Bustomi

The post Perangkat Desa di Kudus Bisa Dapat THR atau Gaji ke-13, Ini Syaratnya appeared first on SuaraBaru.id.