Sidak dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Kudus, H Sutejo, SPd.I, bersama sejumlah anggota Komisi B lainnya. Turut serta dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Dinas Pertanian Kudus dan Kementerian Agama.

Dalam kunjungan itu, Komisi B meminta paparan dari pihak perusahaan mengenai prosedur penyembelihan serta pemenuhan aspek kehalalan dalam proses produksi. Tak hanya mendengarkan pemaparan, mereka juga meninjau langsung proses penyembelihan di lapangan.

“Kami selaku Komisi B yang memiliki tupoksi di bidang pertanian dan peternakan, melakukan sidak ini untuk memastikan bahwa penyembelihan unggas di RPU milik PT AJS benar-benar memenuhi SJPH,” ujar H Sutejo SPd.I.

Menurut H Sutejo SPd.I, sidak dilakukan menyusul adanya masukan dari masyarakat terkait kekhawatiran proses pemotongan unggas yang belum sesuai ketentuan syariat Islam.

“Ini penting untuk memberikan jaminan kehalalan produk makanan yang dikonsumsi masyarakat,” imbuhnya.

Dari hasil peninjauan, Komisi B menilai bahwa proses penyembelihan dan pengolahan unggas di PT AJS sudah sesuai dengan standar halal. Mulai dari pemilihan juru sembelih hingga tata cara penyembelihan dilakukan secara syar’i. Namun, ia mengingatkan agar prosedur tersebut tidak hanya berlaku saat sidak saja.

“Standar halal ini harus diterapkan setiap hari, bukan hanya saat ada kunjungan atau pemeriksaan,” tegasnya.

Sementara itu, drh Sonny Handoko selaku konsultan halal PT AJS menjelaskan bahwa perusahaannya telah menerapkan SJPH secara menyeluruh. Mulai dari rantai pasokan, proses penyembelihan, hingga pengolahan daging unggas diawasi secara ketat.

“Semua aspek, seperti asal pasokan, kondisi unggas sebelum disembelih, saat disembelih, hingga pengolahan selanjutnya dipastikan sudah sesuai syariat,” terang Sonny.

Ia juga memastikan bahwa juru sembelih di PT AJS telah mengantongi sertifikat profesi dan merupakan tenaga terlatih. “Kami memiliki empat juru sembelih halal, dari dua orang yang dipersyaratkan,” ujarnya.

Usai penyembelihan, juga dilakukan pemeriksaan apakah pemotongan sudah dilakukan secara sempurna dan sesuai syariat. Untuk memastikan tidak terjadi percampuran dengan najis, daging unggas yang telah disembelih diproses secara higienis dan tidak bercampur dengan darah.

“Jadi semua prosedur harus dilakukan secara ketat untuk memastikan produk daging yang nanti dikonsumsi masyarakat terjamin kehalalannya,”tandasnya.

Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kudus, Arin Nikmah, turut membenarkan bahwa PT AJS telah memiliki sertifikat halal sejak perusahaan ini berdiri sekitar satu tahun lalu. “Kami juga rutin melakukan pemantauan terhadap kebersihan, higienitas, dan kesehatan daging yang diproduksi,” katanya.

Dengan penerapan standar tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan produk unggas semakin meningkat.

Di wilayah Kabupaten Kudus, kata Arin, terdapat dua Rumah Pemotongan Unggas serta puluhan kios pemotongan unggas yang tersebar di sekitar pasar tradisional.

Ads-Ali Bustomi

The post Komisi B DPRD Kudus Sidak Rumah Potong Unggas, Pastikan Sesuai Standar Jaminan Produk Halal appeared first on SuaraBaru.id.