Dalam kunjungannya, Bawaslu menggelar audiensi dan studi tiru pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Kepala Kanwil, Heni Susila Wardoyo didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin menegaskan, audiensi ini sejalan dengan prioritas Kemenkum Jateng yang terus membangun sinergi dengan semua stakeholder.

“Kami selalu menekankan untuk membangun sinergi secara maksimal dengan semua pihak. Membangun kerja sama, sinergi, kolaborasi dan komunikasi yang baik, terutama dengan kementerian dan lembaga negara lainnya,” kata Heni.

Menurut Heni, Provinsi Jawa Tengah merupakan barometer bagi daerah lainnya, sehingga sudah menjadi kewajiban bersama untuk menjaga citra tersebut.

Heni mengatakan, JDIH merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik, yang menjadi salah satu sasaran utama Kemenkum. “JDIH merupakan bagian dari upaya kami mendukung Kementerian Hukum yang saat telah dinobatkan sebagai Kementerian yang informatif,” jelas Heni.

“Ada kategori kurang informatif, menuju informatif dan informatif. Kementerian Hukum telah dinyatakan sebagai kementerian yang informatif. Ini harus dipertahankan,” tambahnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan studi tiru secara teknis yang membahas tentang JDIH dan pendokumentasian dokumen hukum yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Jateng dan Kota Semarang.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Sharing Ilmu Pengelolaan JDIH appeared first on SuaraBaru.id.